Serangan Balasan

Staf FORUM

Percepatan dan keterjangkauan merupakan pilar utama strategi wahana udara nirawak (uncrewed aerial vehicle – UAV) bagi Amerika Serikat beserta Sekutu dan Mitranya di Indo-Pasifik.

A.S. memperkuat strategi itu ketika Menteri Perang Pete Hegseth membentuk Satuan Tugas Antarlembaga Gabungan (Joint Interagency Task Force – JIATF) 401 pada Agustus 2025 untuk memperoleh dan mengintegrasikan sistem pertahanan dengan cepat guna memerangi UAV kecil. Kapabilitas penanggulangan sistem udara nirawak (counter-uncrewed aerial system – C-UAS) menargetkan drone yang lebih ringan dari 590 kilogram.

“Ukuran utama efektivitas yang kita miliki … adalah memastikan penyampaian kapabilitas mutakhir dan inovatif secara cepat ke tangan para prajurit tempur untuk meningkatkan letalitas,” ungkap Letkol Angkatan Darat A.S. Paul Lushenko, kepala strategi satuan tugas itu, selama podcast War Room dari U.S. Army College pada Desember 2025.

Empat bulan setelah pengumuman Pete Hegseth, Komando Pasukan A.S. Wilayah Tengah (USCENTCOM) meluncurkan Satuan Tugas Scorpion Strike untuk menghadirkan sistem otonom yang efisien dan ekonomis. Skuadron pertama sistem serang tempur nirawak berbiaya rendahnya (low-cost uncrewed combat attack system – LUCAS) berpangkalan di Timur Tengah. LUCAS berasal dari rekayasa balik teknologi Shahed-136 Iran — drone yang telah dikerahkan Teheran terhadap Israel dan digunakan Rusia terhadap Ukraina. “Membekali prajurit tempur terampil kita lebih cepat dengan kapabilitas drone mutakhir menunjukkan inovasi dan kekuatan militer A.S., yang dapat menangkal aktor jahat,” ungkap Laksamana Angkatan Laut A.S. Brad Cooper, komandan USCENTCOM.

LUCAS dapat diluncurkan dari katapel, roket, kendaraan, atau darat. UAV ini memiliki panjang sekitar 3 meter dengan bentang sayap 2,5 meter dan desain sayap deltanya memungkinkan untuk terbang dalam jarak jauh. A.S. mengerahkan LUCAS secara operasional untuk pertama kalinya pada tahap awal konflik Operasi Epic Fury dengan Iran yang dimulai pada Februari 2026. 

Departemen Perang menyatakan pada akhir tahun 2025 bahwa pihaknya ingin mengerahkan lebih dari 300.000 drone serang kecil. Inisiatif senilai 18,1 triliun rupiah (1 miliar dolar A.S.) itu, yang dikenal sebagai Dominasi Drone, bertujuan untuk menyediakan puluhan ribu wahana udara otonom di tangan anggota militer pada tahun 2026 dan ratusan ribu lainnya disediakan pada tahun 2027.

UAV menandai titik temu tren teknologi militer — sifat persenjataan presisi dan kebangkitan robotika yang memungkinkan drone kendali jarak jauh mampu mengirimkan muatan mematikan tanpa risiko bagi pilot, demikian yang dicatat Pusat Penelitian Angkatan Darat Australia pada Agustus 2024. UAV telah mengubah dinamika operasi militer, menawarkan keunggulan taktis, dan meningkatkan efisiensi operasional. UAV dapat digunakan untuk pengawasan, pengintaian, dan serangan yang ditargetkan.

“Konsekuensi dari arti penting penerapan UAS oleh angkatan bersenjata adalah bahwa kemampuan kontra-UAS yang efektif, berlapis, dan efisien bukanlah kemewahan atau konsep yang perlu dieksplorasi sebagai bagian dari pasukan masa depan yang abstrak. Sistem ini merupakan persyaratan dasar bagi pasukan darat agar mampu beroperasi di medan perang modern,” demikian menurut studi tahun 2024 berjudul “Protecting the Force from Uncrewed Aerial Systems,” yang diterbitkan oleh Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, wadah pemikir yang berkantor pusat di London. “Tanpa kapabilitas C-UAS, pasukan akan terdeteksi terlebih dulu, menjadi sasaran serangan yang lebih presisi, dan pada akhirnya kalah dari pasukan lawan yang berhasil mengerahkan UAS dan C‑UAS dalam skala besar.”

Menghadapi UAV membutuhkan pertahanan berlapis, termasuk radar, sensor frekuensi radio, kamera, detektor akustik, laser, dan kemungkinan penggunaan jaring untuk menangkap drone, guna melindungi area sensitif, infrastruktur, dan personel. Alat bantu nonkinetik, yang disebut soft-kill, meliputi pengacauan sinyal, pemalsuan sinyal, dan pengambilalihan sinyal untuk mengganggu sistem navigasi dan menonaktifkan UAV. Alat bantu kinetik, atau hard-kill, meliputi sistem berbasis senjata api, pencegat, dan senjata energi terarah seperti laser atau gelombang mikro daya tinggi untuk menghancurkan UAV.

“Ancaman drone terburuk adalah ancaman yang tidak terdeteksi,” ungkap Oleksandra Molloy, dosen senior bidang penerbangan di University of New South Wales di Sydney, Australia, kepada FORUM. “Pertanyaannya bukan lagi hanya sistem kontradrone mana yang harus diperoleh negara-negara Indo-Pasifik, tetapi seberapa cepatnya [mereka] dapat membangun kemitraan komersial dan militer untuk secara cepat dan efektif menghadapi ancaman yang terus berubah.”

Pelajaran dari Ukraina

Teknologi drone telah merevolusi peperangan sejak perang Rusia-Ukraina dimulai pada Februari 2022. Taktik kedua negara itu mencakup penggunaan luas persenjataan UAS kecil dan C-UAS. “Ini merupakan titik balik taktis dan teknologi,” ungkap Hudson Institute, wadah pemikir yang berkantor pusat di A.S., pada November 2025. “Ciri khas perang ini adalah pengerahan massal teknologi murah, sekali pakai, dan terhubung dalam jaringan — terutama drone, drone bunuh diri, dan sistem peperangan elektromagnetik skala kecil.”

Produksi massal sangat penting. Kementerian Pertahanan Ukraina menyatakan pada September 2025 bahwa lebih dari 1 juta drone telah dikirim ke unit-unit militer selama delapan bulan pertama tahun itu, dan jutaan drone lainnya diperkirakan akan tiba pada awal tahun 2026.

Ukraina juga mengubah prosedur pengadaan dan mengizinkan komandan garis depan untuk mendapatkan drone secara langsung dari produsen, terkadang dalam waktu lima hari, demikian menurut Defense One, publikasi yang berkantor pusat di A.S.

Pendekatan A.S. serupa dengan apa yang telah dilakukan Ukraina, demikian ungkap Emil Michael, wakil menteri perang A.S. untuk penelitian dan pengembangan, dalam forum pada Agustus 2025 di Washington, D.C. “Mereka menekan inovasi hingga ke tingkat unit yang sangat kecil. Mereka telah berkompetisi untuk melihat drone mana yang bekerja lebih baik. Kemudian mereka memberikan lebih banyak pembiayaan kepada yang berkinerja lebih baik. Jadi, itulah model mereka. Model kita akan seperti ini: Turunkan ke tingkat unit, kurangi hambatan, sediakan lahan pelatihan yang luas.”

Drone serang telah mengubah perekonomian perang secara drastis. Pada Juni 2025, Ukraina mengatakan telah menggunakan lebih dari 100 drone yang dikendalikan dari jarak jauh untuk menyerang lima pangkalan udara Rusia, menghantam 41 pesawat, termasuk pesawat pengebom strategis, dan menyebabkan kerugian yang diperkirakan mencapai 126,7 triliun rupiah (7 miliar dolar A.S.). Kyiv juga telah berhasil mengerahkan drone angkatan laut — kapal permukaan dan bawah permukaan yang dilengkapi dengan rudal antikapal. Drone maritim Ukraina pertama kali digunakan pada Oktober 2022 ketika sembilan drone menyerang armada Laut Hitam Rusia di kota pelabuhan Sevastopol, Krimea. Bahkan tanpa armada angkatan laut konvensional, Kyiv berhasil mengusir pasukan Rusia dari Laut Hitam bagian barat, menghancurkan sekitar 20 kapal sebagai demonstrasi alat bantu asimetris yang efektif di perairan yang disengketakan, demikian menurut Hudson Institute.

Pada Desember 2025, Ukraina menggunakan drone serang bawah air untuk menembus pertahanan Rusia di pangkalan angkatan laut Novorossiysk di Laut Hitam dan melumpuhkan sebuah kapal selam. Kapal selam itu telah menyerang infrastruktur penting dan jaringan energi Ukraina, demikian menurut The National Interest, publikasi yang berkantor pusat di A.S.

Masalah keterjangkauan

Upaya melawan UAV bisa menimbulkan biaya tinggi jika tidak didukung investasi teknologi. Antara November 2023 dan Januari 2025, Angkatan Laut A.S. mengalahkan 380 drone serang serta rudal balistik dan rudal jelajah pemberontak Houthi di Laut Merah dengan menembakkan lebih dari 160 peluru artileri dan 200 rudal, termasuk 20 rudal SM-3 yang harga setiap rudalnya mencapai 506,6 miliar rupiah (28 juta dolar A.S.), demikian yang dilaporkan surat kabar Stars and Stripes. Pengeluaran A.S. juga mencakup 120 SM-2 yang harga setiap rudalnya lebih dari 36,2 miliar rupiah (2 juta dolar A.S.) dan 60 SM-6 dengan harga sekitar 72,4 miliar rupiah (4 juta dolar A.S.) per unit.

“Kita tidak mampu menembak jatuh drone murah dengan rudal senilai 36,2 miliar rupiah (2 juta dolar A.S.) dan kita sendiri harus mampu mengerahkan sejumlah besar drone serang yang mumpuni,” ungkap Pete Hegseth saat mengumumkan inisiatif Dominasi Drone.

Drone pencegat Merops yang didukung kecerdasan buatan (AI), yang digunakan oleh Polandia, Rumania, dan Ukraina untuk mendeteksi dan menghancurkan UAV kecil, harganya sekitar 271,4 juta rupiah (15.000 dolar A.S.). Harganya setengah dari biaya pembuatan drone Shahed rancangan Iran yang digunakan pasukan Rusia terhadap Ukraina, demikian yang dilaporkan Defense One. Prajurit Polandia, Rumania, dan A.S. berlatih menggunakan sistem Merops pada November 2025.

“Sistem ini dapat mengalahkan ancaman tipe Shahed, tetapi juga menunjukkan kemampuan kita untuk menempatkan kapabilitas yang jauh lebih murah daripada beberapa sistem kita sebelumnya … untuk memastikan bahwa kita mampu membangun kapasitas melawan ancaman drone lintas udara di masa depan,” ungkap Brigjen Angkatan Darat A.S. Curtis King, komandan jenderal Komando Pertahanan Udara dan Rudal Angkatan Darat ke-10 di Jerman.

C-UAS dan sistem ofensif yang menyertainya akan mendukung Sekutu dan Mitra, demikian ungkap Kolonel Angkatan Darat A.S. Christopher Hill, direktur senior Direktorat Akuisisi Keunggulan Taktis Global. Langkah selanjutnya adalah mengembangkan sistem otonom yang diluncurkan dari udara atau darat sebagai “sistem ofensif yang akan kita gunakan untuk menciptakan dilema bagi musuh kita,” ungkap Christopher Hill. “Kami akan mereplikasi proses yang sama di kawasan Pasifik untuk tidak hanya mendukung unit A.S. kami di sana, tetapi juga mitra internasional kami di Australia, Korea Selatan, dan Jepang, serta mitra lainnya di kawasan itu.”

Militer A.S. telah menguji coba perluasan operasi dronenya di Pasifik Barat, termasuk personel Angkatan Udara, Marinir, dan Angkatan Laut yang mengerahkan UAV di berbagai penjuru Jepang. Pada Oktober 2025, drone MQ-9 Reaper lepas landas dan mendarat tanpa landasan pacu di Pangkalan Udara Kadena, Jepang. Kadena berjarak 595 kilometer dari Taiwan, menjadikannya pangkalan udara A.S. terdekat dengan pulau yang berpemerintahan mandiri itu.

Sekutu dan Mitra melawan drone

Oleksandra Molloy mengatakan negara-negara Indo-Pasifik berinovasi untuk mengatasi ancaman drone, termasuk merancang perisai berlapis “sehingga drone musuh dapat diacak sinyalnya, ditembak dengan gelombang mikro berkekuatan tinggi, atau dilumpuhkan dengan laser di udara sebelum menimbulkan ancaman.”

Jepang berinvestasi dalam sistem kontradrone berbasis laser, seperti prototipe yang menggunakan kamera inframerah untuk mendeteksi target. Pada akhir tahun 2025, Tokyo mendemonstrasikan sistem laser 100 kilowatt yang mampu menembus logam dan menembak jatuh UAV kecil.

Sementara itu, Taiwan berupaya membentuk aliansi drone internasional, demikian yang dilaporkan surat kabar Taipei Times. Aliansi Peluang Bisnis Internasional Drone Unggulan Taiwan yang didukung pemerintah dan Kamar Sistem Nirawak Polandia menandatangani perjanjian pada Desember 2025 untuk mengembangkan rantai pasokan “non-Tiongkok” untuk drone dan berkolaborasi dalam teknologi utama, demikian ungkap Menteri Luar Negeri Taiwan Lin Chia-lung. Dia mengatakan upaya ini akan memberi Taiwan dan para mitranya keunggulan dalam hal talenta, teknologi, penerapan AI, dan pendanaan.

Kementerian Pertahanan Taiwan juga mengumumkan inisiatif senilai 5,6 triliun rupiah (312 juta dolar A.S.) untuk mengakuisisi 635 sistem kontradrone ringan yang mampu mengambil alih kendali, mengacaukan sinyal, dan memalsukan data yang diterima UAV musuh. Taipei juga menjajaki kemungkinan pembuatan kapal maritim otonom.

“Perahu atau wahana nirawak telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam perang Ukraina,” ungkap Chen Kuan-ting, yang berdinas di komite pertahanan parlemen Taiwan, kepada kantor berita Reuters. “Wahana nirawak, baik itu perahu atau wahana bawah air, dapat menangkal Tiongkok secara efektif karena Taiwan bukanlah pihak penyerang, melainkan pihak bertahan.”

Contohnya, perahu motor SeaShark 800 bermesin ganda dapat membawa 1.200 kilogram bahan peledak dan memiliki jangkauan 500 kilometer. “Kita bisa menciptakan ketidakpastian,” ungkap William Chen, ketua perusahaan manufaktur drone Thunder Tiger yang berkantor pusat di Taiwan, kepada Reuters. “Kita bisa memenuhi Selat Taiwan dengan bahaya dan risiko. Tidak ada yang tahu di mana bahaya-bahaya ini bisa muncul.”

Di Filipina, Pasukan Marinir A.S. melakukan pengerahan sementara unit drone untuk mendukung keamanan maritim di Laut Cina Selatan, demikian yang dilaporkan U.S. Naval Institute News pada November 2025.

Australia memberikan pelatihan drone tambahan kepada 30 perwira Pasukan Penjaga Pantai Filipina pada akhir tahun 2025 untuk meningkatkan kapabilitas keamanan maritim. Pelatihan itu dilakukan setelah pengiriman drone udara senilai 651,4 miliar rupiah (36 juta dolar A.S.) beserta pelatihan terkait kepada Pasukan Penjaga Pantai, demikian ungkap Kedutaan Besar Australia di Manila.

Canberra mengumumkan Project Land Acquisition and Next-Generation Development 156 pada tahun 2025 untuk mempercepat penyediaan teknologi penangkal drone kepada Pasukan Pertahanan Australia, dengan kontrak awal senilai 305,8 miliar rupiah (16,9 juta dolar A.S.) yang diberikan kepada 11 vendor.

Perusahaan pertahanan A.S., Anduril Industries, membuka fasilitas manufaktur di Sydney, Australia, pada Oktober 2025 untuk drone bawah laut Ghost Shark-nya. Armada itu akan diserahkan kepada Angkatan Laut Australia berdasarkan kontrak lima tahun senilai 19,9 triliun rupiah (1,1 miliar dolar A.S.).

Bagi negara-negara Indo-Pasifik, “penting untuk memastikan bahwa sistem-sistem ini bersifat terjangkau, skalabel, dan semakin otonom, sehingga pertahanan terhadap ancaman drone tidak mengakibatkan beban biaya yang tidak berkelanjutan bagi pihak yang mempertahankan diri,” ungkap Oleksandra Molloy.

Di Korea Selatan, A.S. mengaktifkan skuadron drone MQ-9 di pangkalan udaranya di Gunsan pada September 2025. Para analis mengatakan drone jarak jauh itu dapat melakukan misi pengawasan dan serangan, serta dapat dikerahkan untuk mengawasi Korea Utara dan memantau aktivitas di Laut Kuning. Seoul juga berupaya mengerahkan sistem kontradrone canggih yang menggabungkan radar dengan teknologi pengacakan sinyal untuk menetralisasi drone kecil.

UAS kecil merupakan “ancaman utama di zaman kita,” ungkap Brigjen Angkatan Darat A.S. Matt Ross, direktur JIATF 401, kepada jurnalis pada Desember 2025. “Formasi kita harus mampu mendeteksi, melacak, mengidentifikasi, dan mengalahkan sistem-sistem ini di mana pun di planet ini,” ungkap Matt Ross. “Ini mengharuskan kita untuk memperkuat pertahanan kita dengan mengintegrasikan sensor dengan upaya kinetik dan nonkinetik serta sistem manajemen pertempuran ke dalam jaringan yang responsif dan dapat dioperasikan bersama-sama.”