Filipina dan A.S. mengecam taktik berbahaya Tiongkok di Second Thomas Shoal

Staf FORUM

Kapal perang Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLAN) dan kapal pasukan penjaga pantai Tiongkok menghalangi Filipina untuk menyelesaikan misi pasokan ulang perbekalan rutin bagi prajurit di atas kapal BRP Sierra Madre pada akhir September 2026. Kapal Angkatan Laut Filipina yang sengaja didamparkan itu merupakan perpanjangan kedaulatan permanen negara itu di Second Thomas Shoal, yang juga dikenal sebagai Ayungin Shoal, di Laut Cina Selatan.

Amerika Serikat mengatakan “taktik eskalasi” Tiongkok terhadap Filipina, sekutu yang telah lama terikat perjanjian pertahanan bersama dengan A.S., mengancam kebebasan navigasi serta kawasan Indo-Pasifik yang bebas, aman, dan makmur.

Manuver berbahaya kapal-kapal itu membahayakan personel Filipina, demikian ungkap Pasukan Penjaga Pantai Filipina (Philippine Coast Guard – PCG), serta menunjukkan pengabaian terhadap Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) dan keputusan mahkamah internasional pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa Beijing tidak memiliki wewenang hukum untuk menegakkan klaim ekspansifnya atas Laut Cina Selatan. Tiongkok mengabaikan keputusan itu dan terus melakukan taktik perundungan, meskipun terdapat klaim kedaulatan tumpang tindih dari Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam.

Dua kapal patroli PCG dikerahkan untuk mendukung kapal pasokan ulang perbekalan yang dioperasikan Angkatan Laut Filipina ketika pasukan Tiongkok mencegat misi itu pada jarak sekitar 60 mil laut dari beting itu, yang terletak di dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) Filipina. Armada Tiongkok mencakup tiga kapal cutter yang terus membayangi kapal-kapal Filipina, serta 11 kapal pasukan penjaga pantai dan milisi maritim di dekat Sierra Madre.

PLAN mengerahkan tiga kapal perang, termasuk dua kapal rudal katamaran, untuk mendukung upaya pencegatan yang “menghalangi operasi kemanusiaan dan dukungan keberlanjutan sah,” demikian ungkap pejabat Filipina. Manila menangguhkan misi itu demi melindungi personelnya setelah kapal perang PLAN mengeluarkan peringatan melalui radio bahwa pihaknya akan mengambil “tindakan paksa” terhadap misi pasokan ulang perbekalan itu, demikian ungkap PCG.

A.S. mengecam “tindakan menghalangi yang berbahaya serta manuver tidak bertanggung jawab lainnya yang dilakukan Tiongkok … yang mengancam terjadinya tabrakan dengan kapal Filipina dan menghalangi misi pasokan ulang perbekalan sah dan rutin ke Second Thomas Shoal,” ungkap Duta Besar A.S. untuk Filipina, Lee Lipton. “Kami mendukung Sekutu kami, Filipina, serta mengapresiasi profesionalisme dan pengendalian diri mereka. Kami mendesak Pasukan Penjaga Pantai Tiongkok dan PLAN untuk menghentikan penggunaan taktik eskalatif yang mengancam kebebasan navigasi serta Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.”

Konfrontasi itu terjadi enam hari setelah kapal cutter Pasukan Penjaga Pantai Tiongkok mencegat dan menabrak kapal Departemen Perikanan dan Sumber Daya Perairan Filipina pada jarak 54 mil laut dari Provinsi Palawan, di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Filipina. PCG mengatakan kapal cutter itu berulang kali memotong jalur lintasan di depan buritan kapal pemerintah Filipina sebelum terjadinya tabrakan.

“Mari kita perjelas apa yang dilakukan kapal ini: kapal ini membawa bahan bakar bagi nelayan Filipina agar mereka dapat terus melaut di perairan kami sendiri dan memastikan ketersediaan pangan bagi keluarga mereka di Filipina,” demikian ungkap Manila. “Pasukan Penjaga Pantai Tiongkok dengan sengaja menabrak kapal sipil pemerintah yang menjalankan misi kemanusiaan dan mata pencaharian, sehingga membahayakan nyawa awak kapal Filipinanya.”

Setelah serangkaian konfrontasi di beting itu pada tahun 2023 dan 2024, Beijing dan Manila meredakan ketegangan melalui kesepakatan sementara yang memungkinkan Filipina melakukan pasokan ulang perbekalan ke Sierra Madre tanpa hambatan. Konfrontasi pada akhir September itu, serta bentrokan pada Juli 2026 yang melukai dua anggota militer Filipina, mengindikasikan telah runtuhnya rasa saling pengertian, yang “berpotensi memicu periode ketegangan baru di Second Thomas Shoal,” demikian yang dilaporkan majalah The Diplomat.

Manila mendesak Tiongkok untuk berhenti mengganggu misi pasokan ulang perbekalan itu: “Filipina akan terus melaksanakan operasi yang sah … serta menjalankan hak kedaulatan dan yurisdiksinya sesuai dengan hukum internasional.”