Intrusi Tiongkok ke dalam perairan Jepang ‘melonjak’ pada tahun 2026
Agence France-Presse
Pasukan Penjaga Pantai Jepang (Japan Coast Guard – JCG) mengatakan survei tidak berizin yang dilakukan oleh kapal-kapal Tiongkok di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Jepang meningkat lebih dari dua kali lipat pada tahun 2026 dibandingkan tahun sebelumnya.
Insiden pendudukan wilayah maritim baru-baru ini berakhir pada bulan Oktober setelah Pasukan Penjaga Pantai Jepang berulang kali memerintahkan kapal Tiongkok untuk menghentikan operasi penelitian, demikian ungkap juru bicara Masashi Asano. Kapal Kexue meninggalkan ZEE Jepang setelah adanya transmisi radio yang “menuntut agar survei dihentikan, dengan menyatakan bahwa penelitian ilmiah di zona maritim kami tanpa … izin tidak akan ditoleransi,” ungkap Masashi Asano.
Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara pantai memiliki hak eksklusif atas eksplorasi dan sumber daya alam di dalam ZEE mereka, yang membentang hingga 200 mil laut dari garis pantai. Negara harus meminta izin untuk melakukan penelitian ilmiah di dalam ZEE negara lain.
Frekuensi survei tanpa izin di ZEE Jepang telah melonjak sejak Jepang dan Filipina mengumumkan pada Mei 2026 bahwa mereka akan memulai perundingan batas maritim, demikian ungkap Masashi Asano. Terdapat 14 kasus per Oktober 2026, dibandingkan dengan enam kasus pada tahun 2025 serta satu atau dua kasus pada tiga tahun sebelumnya.
Manila dan Tokyo sepakat untuk “menetapkan batas maritim zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen di antara kedua negara … guna meningkatkan kepastian hukum di kawasan itu,” demikian menurut pernyataan bersama. Kedua negara itu ingin mengamankan jalur pelayaran vital dan membangun front hukum bersama untuk menghadapi tekanan geopolitik.
Tiongkok mengklaim perundingan itu ilegal kecuali jika pihaknya turut serta, dan telah mengerahkan kapal pasukan penjaga pantai serta kapal angkatan laut di dekat wilayah perbatasan yang tumpang tindih, yang letaknya berada di dekat Taiwan. Beijing menegaskan pulau yang memiliki pemerintahan mandiri itu sebagai wilayahnya dan mengancam akan mencaploknya secara paksa.
Beijing juga mengklaim sebagian besar wilayah di Laut Cina Selatan, rute perdagangan global yang vital, meskipun adanya keputusan mahkamah internasional pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa klaim itu tidak memiliki dasar hukum.
Kapal Kexue pertama kali terlihat pada September 2026 di sekitar 70 kilometer sebelah utara Pulau Ishigaki di Okinawa, prefektur paling selatan Jepang, demikian ungkap Masashi Asano. Kapal itu “sesekali menjulurkan benda-benda menyerupai kabel ke dalam laut dari bagian sisi dan buritannya,” ungkapnya.
Kapal-kapal Pasukan Penjaga Pantai Tiongkok kerap beroperasi di zona tambahan di sekitar Kepulauan Senkaku yang dikuasai Jepang di Laut Cina Timur, kepulauan tak berpenghuni dan gugusan batu karang yang diklaim oleh Beijing.
Mereka juga berulang kali terlibat bentrokan dengan kapal pemerintah dan kapal nelayan Filipina yang beroperasi secara sah di dalam ZEE Manila di Laut Cina Selatan, sehingga memicu kecaman internasional serta kekhawatiran akan terjadinya konflik bersenjata.
