Jepang meningkatkan pertahanan maritim di tengah pemaksaan RRT di Kepulauan Senkaku

Staf FORUM

Jepang sedang memperkuat kemampuan keamanan maritimnya, termasuk meningkatkan anggaran Pasukan Penjaga Pantainya dan membentuk kelompok maritim untuk transportasi pasukan cepat, seiring para pemimpin negara itu mengutuk pendudukan teritorial yang terus-menerus dilakukan oleh kapal-kapal Tiongkok.

Perilaku pemaksaan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di sekitar Kepulauan Senkaku yang dikelola Jepang berlanjut baru-baru ini ketika pasukan penjaga pantai Tiongkok menghalangi kapal penelitian Jepang yang melakukan survei di kepulauan Laut Cina Timur yang tidak berpenghuni.

Para peneliti dari Tokai University di Tokyo, yang bergabung dengan lima legislator Jepang, termasuk mantan Menteri Pertahanan Tomomi Inada, terpaksa mempersingkat rencana studi selama dua hari mereka pada akhir April 2024, demikian menurut berbagai laporan media.

Pada bulan Mei, Pasukan Penjaga Pantai Jepang juga mengatakan empat kapal RRT, termasuk satu kapal yang diyakini dipersenjatai dengan meriam otomatis, berpatroli di perairan teritorial Jepang di sekitar kepulauan itu selama sekitar dua jam.

“Upaya sepihak untuk mengubah status quo sedang diintensifkan. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat memprihatinkan bagi kami,” ungkap Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida kepada majalah Newsweek. “Jepang akan menegaskan kepada Tiongkok apa yang perlu ditegaskan serta menanggapi situasi ini dengan tenang dan lugas dengan tekad untuk mempertahankan dengan lugas wilayah Jepang serta perairan teritorial dan wilayah udaranya.”

Jepang telah mengelola Kepulauan Senkaku, yang terletak sekitar 170 kilometer timur laut Taiwan, sejak awal tahun 1970-an dan membeli tiga dari lima pulau itu dari pemilik pribadi pada tahun 2012.

Para ahli mengatakan bahwa klaim teritorial Beijing, yang tidak memiliki dasar hukum internasional, terkait dengan ambisi ekonominya. Daerah itu, yang berada di dekat jalur pengapalan penting, kaya akan sumber daya perikanan serta potensi cadangan minyak dan gas.

Upaya RRT untuk merebut wilayah di Laut Cina Timur sejalan dengan tindakannya yang semakin agresif di perairan yang disengketakan di Laut Cina Selatan dan penggambaran ulang petanya secara sewenang-wenang pada tahun 2023 untuk mengklaim wilayah negara lain. Taktik semacam itu, yang dikenal sebagai pengirisan salami, berupaya mengubah status quo melalui serangkaian tindakan koersif kecil yang secara kumulatif dapat memaksa terjadinya perubahan permanen yang menguntungkan Beijing, demikian ungkap para analis.

Kapal pasukan penjaga pantai Tiongkok hampir selalu hadir di sekitar Kepulauan Senkaku selama beberapa tahun terakhir ini. Pasukan Penjaga Pantai Jepang mengatakan bahwa kapal-kapal RRT memasuki zona tambahan kepulauan itu — yang membentang mulai 22 hingga 44 kilometer dari pantai — hampir setiap harinya pada tahun 2023, demikian yang dilaporkan majalah The Diplomat. Secara keseluruhan, Pasukan Penjaga Pantai Jepang mengamati keberadaan sekitar 1.300 kapal RRT pada tahun 2023, yang merupakan angka tertinggi sejak pencatatan dimulai 15 tahun lalu. Kapal pasukan penjaga pantai Tiongkok menyusup masuk ke dalam wilayah perairan Jepang sebanyak 42 kali dengan mendekat dalam jarak 22 kilometer dari pantai.

RRT berupaya memaksakan klaim teritorialnya dengan membangun “kehadiran kapal-kapalnya secara lebih besar dan lebih lama di perairan di sekitar kepulauan itu,” ungkap James Brown, profesor ilmu politik di kampus Temple University di Tokyo, kepada jaringan penyiaran CNN.

Di tengah manuver RRT itu, Jepang meningkatkan anggaran belanja Pasukan Penjaga Pantainya selama tiga tahun ke depan. Anggaran pertahanan 2024 Tokyo, yang meningkat 16,5% dibandingkan anggaran pertahanan 2023, juga mencakup pendanaan untuk kelompok transportasi maritim baru bersama dengan tiga kapal angkut dengan panjang 114 kaki untuk memungkinkan transportasi pasukan cepat di Jepang barat daya, yang mencakup Kepulauan Senkaku.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin baru-baru ini menegaskan kembali komitmen “teguh” A.S. berdasarkan aliansi yang sudah lama terjalin di antara kedua negara untuk membela Jepang dan seluruh wilayahnya, termasuk Kepulauan Senkaku.