Negara-negara Indo-Pasifik memperkuat pertahanan terhadap informasi jahat

Felix Kim

Kampanye informasi jahat oleh aktor asing muncul sebagai salah satu tantangan keamanan paling mendesak di Indo-Pasifik. Lembaga intelijen, kementerian pertahanan, dan koalisi multilateral di seluruh kawasan ini semakin gencar dalam menanggulangi perang informasi semacam itu.

Rezim otoriter “secara aktif memanfaatkan lingkungan informasi terbuka kita sebagai senjata untuk melumpuhkan pengambilan keputusan, memecah belah masyarakat kita, dan membuat kebenaran seolah-olah tidak lagi dapat dibedakan,” ungkap Dr. Stephen Nagy, profesor di International Christian University Tokyo dan peneliti senior di Macdonald-Laurier Institute di Kanada, kepada FORUM.

Taktik yang digunakan lebih canggih daripada propaganda dalam beberapa dekade sebelumnya. Alih-alih memaksakan narasi tertentu, pihak musuh kini berupaya mengeksploitasi keretakan sosial, sering kali dengan tujuan untuk menimbulkan keraguan terhadap lembaga negara.

“Ini adalah pemaksaan zona abu-abu paling berbahaya, dirancang untuk memenangkan pertempuran geopolitik tanpa pernah melepaskan tembakan kinetik,” ungkap Stephen Nagy.

Kampanye informasi jahat berskala besar terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini.

Setelah pesawat jet tempur Tiongkok melakukan manuver berbahaya di dekat pesawat pengintai Angkatan Udara Australia yang berpatroli rutin di atas Laut Cina Selatan pada Oktober 2025, Beijing meluncurkan kampanye selama beberapa hari menggunakan media pemerintah, akun online palsu, dan situs berita semu yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI) untuk menggambarkan Australia sebagai agresor. Serangan digital itu membuktikan bahwa operasi informasi kini menjadi instrumen rutin pemaksaan yang disponsori negara.

Menjelang pemilihan presiden Taiwan pada Januari 2024, aktor-aktor yang bersekutu dengan negara asing membanjiri platform lokal dengan lebih dari 15.000 konten disinformasi setiap harinya, termasuk deepfake yang dihasilkan oleh AI. Tiongkok, yang mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya dan mengancam akan mencaplok pulau berpemerintahan mandiri itu secara paksa, merupakan pelaku utamanya, demikian menurut temuan para peneliti.

Negara-negara autokrasi yang dipimpin oleh Tiongkok dan Rusia sengaja mengaburkan batasan di antara perdamaian dan kontingensi perang melalui operasi digital zona abu-abu, demikian menurut Center for Strategic and International Studies yang berkantor pusat di Amerika Serikat. Sementara itu, AI generatif telah melipatgandakan kecepatan dan jangkauan kampanye informasi jahat lintas batas secara signifikan, demikian yang dilaporkan Rand Corp., wadah pemikir yang berkantor pusat di A.S.

Sebagai tanggapan, Sekutu dan Mitra regional memperkenalkan kerangka kerja kontradisinformasi ke dalam inisiatif pertahanan kolektif. Empat negara anggota NATO di Indo-Pasifik — Australia, Jepang, Selandia Baru, dan Korea Selatan — telah menyatukan upaya mereka dalam melawan ancaman hibrida, sementara itu negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia dan Singapura tengah menyusun dan memberlakukan undang-undang yang menargetkan informasi jahat dan propaganda asing.

Strategi Keamanan Nasional Jepang tahun 2022 secara resmi mengakui peperangan kognitif dan mewajibkan kapabilitas kontradisinformasi baru.

Stephen Nagy mencatat model Taiwan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, yang mengintegrasikan organisasi sipil dan lembaga pemerintah, sebagai contoh bagi negara-negara demokrasi lainnya, bersamaan dengan strategi Filipina yang secara terbuka mengekspos tindakan maritim yang bersifat memaksa untuk menggalang dukungan internasional.

“Ketahanan membutuhkan ekosistem yang terdiri atas jurnalis, platform teknologi, dan masyarakat yang terinformasi, yang bekerja sama secara sinergis,” ungkapnya.

Kerja sama internasional juga sangat diperlukan, demikian ungkap Stephen Nagy, sembari menyoroti kerangka kerja minilateral seperti kemitraan Quad, yang meliputi Australia, India, Jepang, dan A.S., serta pengelompokan Jepang-Korea Selatan-A.S. sebagai sarana untuk berbagi intelijen dan atribusi terkoordinasi.

“Tidak ada satu negara pun yang dapat mengatasi ini sendirian karena ranah digital tidak mengenal batas negara,” ungkapnya.

Felix Kim merupakan kontributor FORUM yang memberikan laporan dari Seoul, Korea Selatan.