WHO menyetujui tinjauan ‘tidak memihak dan independen’ atas tanggapan COVID-19

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) akan meluncurkan “evaluasi yang tidak memihak, independen, dan komprehensif” atas tanggapannya terhadap pandemi COVID-19.

Sebuah resolusi yang menyerukan peninjauan kembali secara menyeluruh atas penanganan lembaga itu terhadap krisis global diajukan oleh negara-negara anggota Uni Eropa dan diadopsi oleh 194 negara anggota WHO selama pertemuan Majelis Kesehatan Dunia ke-73 organisasi itu, yang diselenggarakan pada 18-19 Mei 2020.

Tinjauan itu harus “membuat rekomendasi untuk meningkatkan pencegahan, kesiapsiagaan, dan kapasitas tanggapan pandemi global,” demikian yang dinyatakan oleh resolusi tersebut.

“Saya akan memulai evaluasi semacam itu sesegera mungkin pada saat yang tepat,” ungkap Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus selama sesi penutupan majelis tahunan, yang karena berjangkitnya virus korona baru diselenggarakan melalui konferensi video alih-alih di kota penyelenggaraan regulernya di Jenewa, Swiss. (Foto: Tedros Adhanom Ghebreyesus, direktur jenderal Organisasi Kesehatan Dunia, menghadiri pertemuan Majelis Kesehatan Dunia ke-73 melalui konferensi video.)

“Kami menyambut baik setiap prakarsa untuk memperkuat keamanan kesehatan global dan untuk memperkuat WHO,” ungkapnya, merujuk pada resolusi yang menyerukan peninjauan terhadap tanggapan internasional yang lebih luas dan tidak terbatas pada tindakan WHO.

Ketika Ghebreyesus memberikan sambutan penutupnya, dasbor online COVID-19 lembaganya menampilkan jumlah korban yang mengerikan: 4,7 juta kasus yang dikonfirmasi secara global, dengan lebih dari 315.000 kematian.

Sejak kemunculannya pada akhir tahun 2019 dan menjadi bencana kesehatan masyarakat, penyebaran penyakit itu telah dibayangi oleh pertanyaan tentang kealpaan dan keluhan atas langkah tanggapan yang tidak memadai. Kepahitan itu masih tetap terasa selama pertemuan itu.

Dalam surat setebal empat halaman kepada Ghebreyesus tertanggal 18 Mei, Presiden A.S. Donald Trump mengatakan bahwa tinjauan pemerintahannya terhadap “kegagalan WHO dalam menanggapi wabah COVID-19” menyoroti “kurangnya kemandirian yang mengkhawatirkan dari Republik Rakyat Tiongkok” yang dialami oleh organisasi kesehatan itu.

WHO “secara konsisten mengabaikan laporan yang dapat dipercaya tentang penyebaran virus di Wuhan [Tiongkok] pada awal Desember 2019, atau bahkan lebih awal,” ungkap surat itu.

Seorang pakar WHO mengatakan bahwa pasar grosir satwa liar di Wuhan “pastinya memainkan peran, entah sebagai sumber wabah atau lingkungan yang memperkuat berjangkitnya wabah.” Akan tetapi, resolusi WHO tidak membahas asal-usul COVID-19 atau tindakan negara-negara anggota tertentu. Amerika Serikat tidak menentang adopsi konsensus seruan resolusi itu untuk melakukan tinjauan COVID-19.

Presiden Trump menangguhkan pendanaan A.S. untuk WHO pada April 2020 sembari menunggu penyelidikan yang dilakukan oleh pemerintahannya. Suratnya memperingatkan bahwa dia akan terpaksa untuk mempermanenkan pembekuan pendanaan dan mempertimbangkan kembali keanggotaan A.S. di WHO jika organisasi itu “tidak berkomitmen untuk melakukan perbaikan substantif berskala besar dalam 30 hari mendatang.”

Kerangka waktu pelaksanaan tinjauan WHO masih belum jelas. Terserah pada masing-masing negara anggota untuk memberlakukan setiap rekomendasi yang diterbitkan.

Setelah secara konsisten menolak seruan yang diajukan oleh A.S., Australia, dan negara-negara lain untuk melaksanakan peninjauan independen, termasuk dengan mengancam diberlakukannya boikot perdagangan terhadap Australia, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menyetujuinya saat pertemuan majelis itu dibuka.

“Tiongkok mendukung gagasan tinjauan komprehensif terhadap tanggapan global,” ungkap Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok Xi Jinping dalam sebuah konferensi video kepada delegasi WHO. Dia menjanjikan pendanaan senilai 29,5 triliun rupiah (2 miliar dolar A.S.) selama dua tahun untuk upaya pemulihan dan tanggapan COVID-19, terutama di negara-negara berkembang.

Xi juga membela tanggapan RRT terhadap penanganan virus. “Kami telah memberikan informasi kepada WHO dan negara-negara yang relevan dengan cara yang paling tepat waktu,” ungkapnya.

Pendapat Xi tidak memengaruhi pandangan para pejabat A.S.

“Kami melihat bahwa WHO gagal melaksanakan misi intinya yaitu pembagian informasi dan transparansi ketika negara-negara anggota tidak bertindak dengan iktikad baik,” ungkap Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan A.S. Alex Azar dalam pidato videonya pada hari pembukaan kepada majelis itu, menyinggung tuduhan bahwa RRT menyembunyikan detail wabah awal dengan konsekuensi mematikan. “Ini tidak boleh terjadi lagi.”

Dia mencatat bahwa A.S. telah mengalokasikan lebih dari 132,8 triliun rupiah (9 miliar dolar A.S.) untuk tanggapan pandemi global dan meluncurkan uji coba vaksin pada manusia untuk pertama kalinya di dunia.

“Keberhasilan ini dan cara transparan kami dalam membagikan hal ini akan bermanfaat bagi seluruh dunia,” ujar Azar.