Tiongkok berencana memberikan tanggapan keras terhadap uji coba nuklir Korea Utara
The Associated Press
Jika Korea Utara meluncurkan roket ke ruang angkasa atau melakukan uji coba nuklir dalam beberapa minggu mendatang, sebagaimana yang diharapkan para pengamat, Tiongkok pasti menanggapinya dengan penuh amarah dan mungkin dengan tingkat hukuman ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertanyaannya adalah apakah Korea Utara dapat terpengaruh oleh tekanan sekutunya yang paling penting ini.
Tiongkok, yang berjuang di sisi Korea Utara pada Perang Korea 1950-1953 dan tetap menjadi mitra dagang terbesar dan sumber bantuan negara ini, diperkirakan memiliki pengaruh paling besar daripada negara lain terhadap negara otoriter pimpinan Kim Jong Un.
Namun, tingkat pengaruh itu telah lama dipertanyakan, khususnya selama hampir empat tahun sejak Kim Jong Un mengambil alih kekuasaan setelah kematian ayahnya, Kim Jong Il, yang berulang kali mengunjungi Tiongkok dan mempertahankan hubungan dekatnya dengan Beijing.
Kim Jong Un masih belum melakukan perjalanan ke Tiongkok atau menerima pejabat tinggi Tiongkok di Pyongyang. Dia dengan sengaja mengabaikan parade militer bergengsi di Beijing pada awal September 2015, dan alih-alih mengirim sekretaris Partai Pekerja Korea yang berkuasa, Choe Ryong Hae.
Sekarang, para pejabat Korea Utara telah mengisyaratkan bahwa mereka bisa menandai peringatan 70 tahun berdirinya Partai Pekerja yang berkuasa pada tanggal 10 Oktober dengan peluncuran satelit, dan mengumumkan dimulainya kembali pembangkit listrik tenaga nuklir yang mendorong spekulasi bahwa Korea Utara sedang mempersiapkan diri untuk uji coba peledakan nuklir keempatnya. Uji coba nuklir atau peluncuran satelit merupakan pelanggaran terhadap resolusi P.B.B. Peluncuran satelit dilarang oleh P.B.B. karena teknologi roket yang dibutuhkannya juga dapat digunakan untuk mengembangkan rudal jarak jauh.
Tanggapan Tiongkok terhadap uji coba nuklir yang dinyatakan terakhir kalinya oleh Korea Utara, pada musim semi tahun 2013, dianggap merupakan titik balik dalam tingkat ketegasan sikap Tiongkok. Tiongkok dengan cepat bergabung dengan masyarakat internasional dalam mengutuk tindakan tersebut, memanggil Duta Besar Korea Utara untuk mengajukan protes, dan, menurut beberapa indikasi, memperlambat arus barang yang melintasi perbatasan mereka.
Sebuah uji coba nuklir baru atau penembakan roket bisa membuat Tiongkok mengenakan sanksi yang ada saat ini dan sanksi di masa depan dengan lebih keras.
“Tiongkok akan sangat menentang [uji coba atau peluncuran] dan akan memastikan untuk menerapkan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa di masa depan dengan lebih tegas lagi,” kata Zhang Liangui, pakar Korea Utara yang bekerja di lembaga penelitian dan pelatihan utama Partai Komunis yang berkuasa di Beijing.
Tiongkok juga dapat mengambil langkah-langkah sepihak seperti memangkas perdagangan lintas batas, demikian kata para pakar Tiongkok. Langkah-langkah tersebut dapat menarget komoditas industri dan barang-barang mewah yang diperlukan Kim untuk menjaga kelangsungan hidup ekonomi Korea Utara yang sedang sekarat dan menjamin loyalitas pendukung rezim.
Informasi tentang hubungan perdagangan Korea Utara sulit diakses, meskipun Korea Selatan memperkirakan total perdagangan rivalnya naik sedikit menjadi 111,25 triliun rupiah (7,61 miliar dolar A.S.) pada tahun 2014 dan perdagangan Tiongkok-Korea Utara menyumbang sebanyak 99,4 triliun rupiah (6,8 miliar dolar A.S).
Beijing mungkin juga mempertimbangkan untuk menyiagakan pasukannya di sepanjang perbatasan sepanjang 1.420 kilometer dengan Korea Utara, seperti yang dikabarkan telah dilakukan pada Agustus 2015 selama konfrontasi antara pasukan Korea Utara dan Korea Selatan.
Uji coba nuklir akan menimbulkan kerugian kolateral yang cukup besar pada hubungan Tiongkok-Korea Utara yang sudah mengalami ketegangan ini, di antara kedua pemerintah dan di kalangan masyarakat Tiongkok, yang semakin memberikan opini negatif terhadap Korea Utara.
“Yang paling penting, hubungan antara kedua belah pihak dan masyarakat akan sangat dirugikan jika Korea Utara bersikeras untuk bertindak selagi jelas-jelas menyadari sikap Tiongkok,” kata Lu Chao, seorang pakar Korea Utara di Akademi Ilmu Pengetahuan Sosial di provinsi Liaoning yang berbatasan dengan Korea Utara.
Perkembangan seperti itu, ungkap Lu, akan membuat Korea Utara “jauh lebih terisolasi di panggung internasional,” oleh karena Beijing tidak akan bersedia lagi untuk membela sekutunya di forum seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tidak seperti pada tahun 2014 ketika Tiongkok berusaha untuk menekan pembahasan laporan pelanggaran hak asasi manusia di Korea Utara.
