RRT memenjarakan veteran militer selama bertahun-tahun karena memprotes tunjangan yang buruk

The Associated Press melaporkan bahwa pengadilan Tiongkok menjatuhkan hukuman terhadap setidaknya 47 veteran militer pada April 2019 karena melakukan unjuk rasa tahun lalu atas perlakuan buruk dan kurangnya kompensasi bagi masa dinas mereka, termasuk kelalaian untuk memberikan pensiun.

Kementerian Kehakiman Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menjatuhkan hukuman dari dua hingga enam tahun penjara terhadap mantan prajurit Tentara Pembebasan Rakyat (People’s Liberation Army – PLA), demikian menurut majalah Newsweek. Dakwaan yang dituduhkan mencakup “mengumpulkan kerumunan massa untuk mengganggu ketertiban sosial” dan “serangan yang disengaja.” Kantor berita Tiongkok Xinhua melaporkan bahwa semua terdakwa mengaku bersalah, dan beberapa terdakwa menerima hukuman yang lebih ringan atau ditangguhkan karena “memberikan pengakuan,” demikian menurut Radio Free Asia.

Pihak berwenang menangkap para veteran itu pada Juni 2018 selama unjuk rasa empat hari yang dipicu oleh dugaan pemukulan terhadap sesama veteran setelah dia mengajukan petisi untuk mendapatkan tunjangan yang lebih baik. Lebih dari 1.000 veteran berpartisipasi dalam unjuk rasa itu. Mereka menyanyi dan berteriakdi alun-alundi dekat kantor pemerintah di kota Zhenjiang, di provinsi Jiangsu, Tiongkok timur, tempat terjadinya penyerangan itu.Mereka menuntutperlakuan, tunjangan, dan peluang kerja yang lebih baik.

“Masalahnya adalah bahwa ada terlalu banyak korupsi di tingkat lokal,” ungkap Chen Wuliang, seorang mantan tentara dari Tiongkok timur, kepada surat kabar The New York Timespada tahun 2018 setelah unjuk rasa itu. “Tempat dengan korupsi lokal buruk juga merupakan tempat paling tertekannya veteran tua yang berjuang dalam peperangan.”

Unjuk rasa pada tahun 2018 itu meningkat menjadi kekerasan di antara polisi setempat dan mantan tentara, demikian menurut Xinhua. Kementerian Kehakiman Tiongkok juga mendakwa beberapa veteran telah “mengarang dan menyebarkan informasi palsu,” demikian yang dilaporkan Newsweek.

Akan tetapi, media di luar kendali RRT mengaitkan hukuman keras itu sebagai bentuk penindasan lainnya yang dilakukan oleh Partai Komunis Tiongkok (Chinese Communist Party – CCP).

Mantan personel militer telah lama mengeluhkan kompensasi dan pensiun yang buruk. Akan tetapi unjuk rasa yang lebih luas dimulai setelah pengumuman Presiden Tiongkok Xi Jinping pada tahun 2015 bahwa dia akan melakukan pemangkasan sekitar 300.000 prajurit dari jumlah keseluruhan prajurit PLA yang saat itu berkekuatan 2,3 juta orang. Langkah itu menyoroti pengabaian pemerintah Tiongkok terhadap lebih dari 50juta mantan personel dinas militer Tiongkok yang masih hidup.

Puluhan unjuk rasa yang lebih kecil dan setidaknya satu unjuk rasa yang melibatkan lebih dari 1.000 veteran telah terjadi setiap tahun dari tahun 2015 hingga 2018. Pada Oktober 2016, misalnya, lebih dari 1.000 veteran turun ke Beijing di luar markas besar PLA.

“Kami tidak mendapatkan apa pun sejak pensiun dari dinas militer: tidak ada pensiun, tidak ada jaminan sosial,” ujar seorang pengunjuk rasa yang berusia 55 tahun dari provinsi Shanxi di Tiongkok utara dan mantan prajurit PLA kepada surat kabar The Wall Street Journalpada tahun 2016.

Pada tahun2017, lebih dari 1.000 veteran melakukan unjuk rasa di dekatkantor Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin Beijing, organisasi antikorupsi Partai Komunis Tiongkok.Zhao Xinyue, mantan tentara sukarelawan dari provinsi Henan, kemudian menjelaskan bahwa pihak berwenang seharusnya memberikan pekerjaan kepada prajurit yang dinonaktifkan atau memberi mereka tunjangan.

“Dulu sebagai tentara sukarelawan, ketika kami kembali ke kampung halaman, kami mendapatkan tanah,” ungkap Zhao kepada Reuters. “Sekarang kami tidak memiliki pekerjaan, tidak ada dana pensiun, kami tidak punya apa-apa.”

RRT menciptakan kementerian urusan veteran pada tahun 2018 untuk menanggapi sejumlah unjuk rasa dalam beberapa tahun terakhir ini atas kurangnya tunjangan itu. Akan tetapi, banyak mantan prajurit terus melihat adanya ketimpangan antara retorika pemerintah dengan perlakuan serta kompensasi buruk yang mereka terima, demikian menurut berbagai laporan media.

Selain itu, hukuman penjara yang dijatuhkan kepada veteran baru-baru ini tampaknya hanyalah upaya lainnya untuk membungkam suara warga. Seorang jurnalis Tiongkok bermarga Chen mengatakan kepada Radio Free Asia bahwa hukuman itu dimaksudkan untuk meredam unjuk rasa yang dilakukan oleh veteran PLA di masa depan.

“Hukuman itu tentunya akan membuat beberapa dari mereka ketakutan dan membuat masyarakat menjadi lebih takut untuk membela hak-hak mereka jika mereka besar kemungkinan menghadapi penindasan semacam ini,” ungkap Chen. “Akan tetapi, beberapa orang akan mempelajari keadaan sebenarnya dari masyarakat kami dari [kasus] ini dan menemukan cara lain untuk membela hak-hak mereka,” ungkapnya.

RRT telah lama membatasi demonstrasi publik dalam bentuk apa pun seperti yang dicontohkan oleh tragedi Lapangan Tiananmen pada tahun 1989 yang menewaskan sedikitnya 10.000 orang, demikian menurut Hong Kong Free Press. (Foto: Veteran Tentara Pembebasan Rakyat berdiri di Lapangan Tiananmen pada akhir September 2018, menjelang malam ulang tahun ke-69 didirikannya Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Banyak yang mengatakan bahwa RRT gagal memberikan kompensasi yang layak bagi masa dinas mereka.)

A.S. terus menekan RRT atas penindasannya terhadap hampir semua bentuk oposisi melalui berbagai taktik mulai dari penahanan dan penghilangan paksa hingga penyiksaan dan pembunuhan yang didukung oleh negara serta serangan fisik dan penuntutan pidana terhadap “jurnalis, pengacara, penulis, blogger, pembangkang, pembuat petisi,” seperti yang diuraikan dalam edisi terkini Laporan Negara tentang Praktik Hak Asasi Manusia untuk tahun 2018 yang diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri A.S., yang dirilis pada Maret 2019.