Pola pelecehan hak asasi manusia Tiongkok terus berlanjut
Zhang Jialong, seorang aktivis anti-penyensoran dan mantan jurnalis, yang diajukan ke meja hijau di Tiongkok pada Mei 2020 setelah mengkritik pemerintah Tiongkok di Twitter, menjadi salah satu korban terbaru Partai Komunis Tiongkok (PKT) yang terus-menerus menahan jurnalis, pengacara, dan aktivis hak asasi manusia dalam pola penyensoran dan pelecehan hak asasi manusia berkelanjutannya.
Pihak berwenang Tiongkok dilaporkan menuduh Zhang “memicu pertengkaran dan memprovokasi masalah.”
Komisi Eksekutif Kongres A.S. untuk Tiongkok telah menyerukan pembebasan segera Zhang dan mengakhiri “pembatasan yang semakin kejam” PKT terhadap kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Komisi itu dibuat oleh Kongres A.S. untuk memantau hak asasi manusia dan supremasi hukum di Tiongkok.
PKT mempertahankan kontrol ketat atas saluran media dan propaganda. Pada tahun 2019, pemerintah Tiongkok memenjarakan lebih banyak jurnalis daripada negara lain.
Seorang jurnalis warga, Huang Qi, dijatuhi hukuman 12 tahun penjara pada tahun 2019 karena mengekspos korupsi pemerintah di situs webnya, 64 Tianwang. (Foto: Sebuah plakat yang mendukung pengacara hak asasi manusia Tiongkok yang dipenjara, Wang Quanzhang, kanan, dan Huang Qi, “pembangkang siber” pertama di Tiongkok dan pendiri situs web hak asasi manusia 64 Tianwang, terlihat selama unjuk rasa yang dihadiri oleh aktivis pro-demokrasi lokal di Hong Kong pada 29 Januari 2019.)
Menteri Luar Negeri A.S. Mike Pompeo baru-baru ini mengutuk Republik Rakyat Tiongkok (RRT) karena menolak permintaan ibu Huang Qi yang berusia 86 tahun dan tengah sakit keras untuk menjenguk putranya.
“Kami mendesak RRT untuk membebaskan Huang, memfasilitasi reuni mereka, dan mengakhiri penindasan terhadap kebebasan berbicara,” ungkap Pompeo dalam tweet pada 3 Mei 2020.
Selama bertahun-tahun, pemerintah Tiongkok telah menargetkan pengacara hak asasi manusia. Pada tahun 2015, misalnya, RRT menangkap lebih dari 300 pengacara hak asasi manusia dan penasihat hukum, demikian menurut Laporan Hak Asasi Manusia terbaru yang diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri A.S.
Amerika Serikat menyerukan pembebasan “warga negara Tiongkok yang berada dalam penahanan hanya karena menggunakan hak asasi manusia dan kebebasan dasar mereka dalam mewujudkan masyarakat yang lebih berkeadilan dan setara,” ungkap Departemen Luar Negeri A.S. pada April 2020.
Versi artikel ini diterbitkan di ShareAmerica di https://share.america.gov/chinas-pattern-of-human-rights-abuse-continues/.
