Penindasan tanpa henti Partai Komunis Tiongkok terhadap pembangkang siber terus berlanjut

Penindasan tanpa henti Partai Komunis Tiongkok terhadap pembangkang siber terus berlanjut

Tanggal 4 November 2019 menandai peringatan 17 tahun penangkapan aktivis dan pembangkang Republik Rakyat Tiongkok (RRT), He Depu, yang menandatangani surat terbuka bersama dengan hampir 200 orang lainnya ke Kongres Partai ke-16 yang menyerukan reformasi politik. Dia tetap menjadi martir dari kampanye abadi Partai Komunis Tiongkok (PKT) dalam melawan para pembangkang dan penyensoran kebebasan berekspresi dan berbicara di internet.

Pada tahun 2003, setahun setelah penangkapannya, He divonis bersalah atas tuduhan “memprovokasi subversi kekuasaan negara” karena memposting esai di internet dan menjalani hukuman penjara selama delapan tahun di Penjara No. 2 Beijing, tempat dia mengalami penyiksaan, demikian menurut Reporters Without Borders.

Dalam surat terbuka pada November 2002, He dan 191 pembangkang lainnya menyerukan beberapa prioritas utama mereka yang mencakup peninjauan kembali Gerakan Demokrasi 1989, melepaskan semua tahanan nurani, dan meratifikasi Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, demikian menurut situs web Human Rights in China (HRIC), hrichina.org. (Foto: Aktivis hak asasi manusia berdiri di samping sebuah spanduk di depan unjuk rasa di Hong Kong pada 5 Maret 2004, untuk menuntut pembebasan para pembangkang Tiongkok, termasuk He Depu dan Du Daobin, yang ditangkap pada November 2004 karena dituduh memposting pesan-pesan subversif di internet. Spanduk itu bertuliskan: “Bebaskan He Depu, Du Daobin, dan pembangkang lainnya.”)

Dia merupakan salah satu tahanan politik RRT yang paling terkenal. Selain berpartisipasi dalam gerakan demokrasi, termasuk unjuk rasa Lapangan Tiananmen pada tahun 1989, dia membantu membentuk Partai Demokrasi Tiongkok (China Democracy Party – CDP) pada tahun 1998, yang segera dilarang oleh PKT karena khawatir pemerintah Tiongkok tidak dapat mengendalikannya, demikian ungkap para analis. Segera setelahnya, PKT menahan, menangkap, dan menghukum ratusan anggota CDP, dan setidaknya empat penanda tangan surat terbuka lainnya juga telah diadili atas dakwaan subversi, demikian menurut Reporters Without Borders.

Pada tahun 1998, PKT meluncurkan program Golden Shield untuk menggantikan penyensoran tradisional. Sistem manajemen keamanan yang luas itu berupaya untuk mengintegrasikan basis data online yang ekstensif dengan jaringan pengawasan menyeluruh yang menggunakan pengenalan suara dan wajah, televisi sirkuit tertutup, catatan kredit, dan berbagai teknologi pengawasan internet. Sistem yang dikenal dengan nama Great Firewall, rezim besar-besaran untuk membatasi konten dan penggunaan internet, merupakan bagian dari Golden Shield. Program itu memastikan bahwa Tiongkok memiliki kebebasan online paling sedikit dari 65 negara yang dipantau oleh Freedom House, sebuah kelompok hak asasi manusia, demikian menurut situs webnya. PKT juga berupaya memperluas penyensorannya di luar negeri dengan mengekspor teknologi pengawasan dan pemantauan internetnya dan memanfaatkan pengaruhnya untuk membungkam pandangan pembangkang di luar perbatasannya.

Penindasan PKT terhadap He tidak berakhir dengan hukuman penjara yang dijalaninya. Pada saat He dibebaskan pada Januari 2011, dia “dipukuli oleh empat orang petugas polisi ketika He menolak didorong masuk ke dalam kendaraan polisi. Menurut seorang saksi mata, He mengalami luka di bagian leher dan tangan,” demikian yang dilaporkan HRIC.

“Pemukulan terhadap He Depu terjadi beberapa saat setelah dia menyelesaikan hukuman penjara selama delapan tahun karena menulis esai dan surat terbuka — dengan kata lain, karena menggunakan haknya atas kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh Konstitusi Tiongkok,” ungkap Sharon Hom, direktur eksekutif HRIC. “Tindakan petugas polisi yang secara terbuka dan terang-terangan melecehkan orang yang dibebaskan merupakan indikasi terbaru dari memburuknya situasi hak asasi manusia di Tiongkok.”

Tujuh belas tahun setelah He ditangkap, PKT tampaknya semakin meningkatkan penyensoran terhadap warganya di internet dan di tempat lain. Pada akhir Juli 2019, misalnya, Pengadilan Rakyat Tingkat Menengah Mianyang menjatuhkan putusan bersalah terhadap Huang Qi atas dakwaan “memberikan rahasia negara di luar negeri secara ilegal” dan “sengaja membocorkan rahasia.” HRIC melaporkan bahwa pengadilan PKT kemudian menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara terhadap Huang dan mencabut hak politiknya selama empat tahun, karena diduga memposting “laporan komite hukum politik lokal yang mendokumentasikan penindakan tegas terhadap seorang pembuat petisi.”

Huang membuat sebuah situs web pada tahun 1998 yang diberi nama 64 Tianwang (64tianwang.com) untuk membantu orang-orang menemukan kerabat yang hilang dan mengadvokasi kelompok rentan seperti korban perdagangan orang. Radio Free Asia melaporkan bahwa RRT telah memblokir situs webnya di Tiongkok sejak Maret 2003. Otoritas PKT telah mengurung Huang di pusat penahanan Mianyang sejak penangkapannya pada November 2016. HRIC melaporkan bahwa webmaster itu dipenjara dua kali sebelumnya dan menjalani hukuman penjara selama delapan tahun sebelumnya. Selama dipenjara, dia dipukuli dan mengalami masalah kesehatan, termasuk adanya cairan di otak, penyakit jantung rematik, dan gagal ginjal kronis.

“Dalam pukulan telak lainnya yang dapat diprediksi tetapi keterlaluan terhadap pelaksanaan hak secara damai, keputusan Pengadilan Tingkat Menengah menyoroti apa yang dimaksud Tiongkok dengan ‘supremasi hukum,’” ungkap Sharon Hom dari HRIC. “Supremasi hukum berarti menggunakan undang-undang untuk menghukum, membungkam, dan membuat warga negara Tiongkok mengalami pelecehan dan penyiksaan karena berusaha untuk mengungkapkan dan mengatasi masalah sosial yang serius.”

saham