Cerita populer

Pejabat Filipina mengatakan bahwa Tiongkok ingin membatasi pasukan asing di laut

Menteri luar negeri Filipina mengatakan pada awal September 2019 bahwa Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah berusaha untuk membatasi kehadiran kekuatan militer asing di Laut Cina Selatan dan keterlibatan asing dalam proyek-proyek minyak dan gas di kawasan yang disengketakan berdasarkan perjanjian yang sedang dinegosiasikannya dengan berbagai negara di Asia Tenggara.

Akan tetapi Menteri Luar Negeri Teodoro Locsin Jr., ditampilkan dalam foto, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Saluran Berita ABS-CBN, bahwa RRT telah mengurangi tuntutan-tuntutan itu, menghilangkan hambatan potensial dalam penyelesaian dari apa yang disebut “pedoman perilaku” yang sedang dinegosiasikan RRT dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Tiongkok dan 10 negara blok ASEAN telah menegosiasikan pakta nonagresi dalam upaya untuk menangkal tindakan agresif yang dilakukan oleh RRT dan negara-negara penggugat lainnya yang dapat memicu konfrontasi bersenjata besar-besaran di kawasan yang disengketakan, yang terbentang di sepanjang beberapa jalur laut tersibuk di dunia.

ASEAN dan Tiongkok telah sepakat untuk menjaga kerahasiaan negosiasi itu, meskipun RRT bersikeras bahwa pedoman yang diusulkan harus membatasi kehadiran dan latihan militer asing di kawasan yang disengketakan telah bocor dan dilaporkan oleh beberapa saluran media. Setidaknya dua diplomat Asia Tenggara telah mengonfirmasi tuntutan RRT itu kepada The Associated Press.

Ketika ditanya tentang pedoman itu oleh Saluran Berita ABS-CBN, Locsin mengatakan bahwa negosiasi itu telah “sangat argumentatif selama beberapa saat,” dengan RRT menegaskan bahwa tidak ada “kekuatan militer asing yang boleh memiliki kehadiran militer di Laut Cina Selatan” dan jika “Anda ingin mengembangkan minyak dan gas, mereka hanya boleh melakukannya bersama dengan kami.”

“Laporan yang kami dapatkan sekarang adalah seperti ini: Tiongkok sedang melunak. Tiongkok tidak lagi bersikeras untuk menyingkirkan kekuatan asing. Tiongkok tidak lagi bersikeras mengenai berbagai macam hal,” ujar Locsin. “Jadi, saya memberitahukan hal ini pada dasarnya kepada musuh Tiongkok dan beberapa sekutu kami.”

Tidak ada komentar langsung dari pejabat pemerintah Tiongkok atau A.S. Tiongkok tidak menyukai patroli dan latihan militer A.S. di jalur perairan strategis itu.

Tiongkok dituduh menunda dimulainya negosiasi pakta regional semacam itu selama bertahun-tahun. Para pengkritik mengatakan bahwa Tiongkok hanya setuju untuk memulai pembicaraan resmi dengan ASEAN setelah Beijing menyelesaikan pembangunan tujuh pulau di Kepulauan Spratly, daerah yang disengketakan dengan paling sengit di Laut Cina Selatan. Pedoman yang diusulkan itu bisa berpotensi menahan RRT melakukan konstruksi besar semacam itu di perairan yang disengketakan, demikian ungkap para pengkritik.

Empat negara anggota ASEAN — Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam — bersama dengan Tiongkok dan Taiwan, telah terlibat dalam sengketa yang berkepanjangan, yang meningkat ketika RRT mengubah tujuh terumbu yang disengketakan menjadi pulau-pulau yang dapat berfungsi sebagai pangkalan garis depan untuk memproyeksikan kekuatan militer RRT dalam menghadapi negara-negara pesaingnya.

Para penentang pedoman itu telah mengabaikan arti penting pedoman tersebut, mengatakan bahwa Tiongkok tidak akan pernah menandatangani perjanjian yang akan merongrong kepentingannya. Tapi Locsin mengatakan bahwa Tiongkok yang mengurangi beberapa tuntutannya menunjukkan bahwa “ada prospek pedoman perilaku yang adil, pantas, dan objektif di Laut Cina Selatan.”

Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan kepada rekannya dari Tiongkok, Xi Jinping, bahwa penyelesaian pedoman itu harus dipercepat di tengah ketegangan di antara negara-negara penggugat, demikian ujar Locsin.

Duterte “memberi tahu Xi Jinping, ‘Pedoman Perilaku ini tidak kunjung tuntas. Bisakah kita segera menuntaskannya? Mari kita selesaikan masalah ini agar kita dapat menghindari semua ketegangan ini dan kita tahu siapa yang benar, siapa yang salah ketika sesuatu terjadi,” ungkap Locsin. “Xi Jinping berkata, ‘Ya, mengapa tidak?’”

Xi telah menyatakan harapannya bahwa pedoman regional itu dapat diselesaikan dalam tiga tahun. Para pejabat Tiongkok dan ASEAN baru-baru ini mengatakan bahwa mereka telah menyelesaikan putaran negosiasi pertama dari tiga putaran negosiasi yang diharapkan.

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button