Pakar: KTT hanya menjadi langkah pertama dalam proses denuklirisasi yang panjang

Pakar: KTT hanya menjadi langkah pertama dalam proses denuklirisasi yang panjang

Tom Abke

Tak lama setelah KTT bersejarah antara Presiden A.S. Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un pada 12 Juni 2018, Trump menggambarkan pertemuan itu sebagai “awal dari sebuah proses yang melelahkan.”

Presiden A.S. mengakui adanya hambatan dalam perundingan di masa lalu dengan Pyongyang, menambahkan bahwa dibutuhkan “waktu yang lama untuk menyelesaikan denuklirisasi secara tuntas.” Para pakar program nuklir Korea Utara menyetujui: Tugas yang terperinci dan melelahkan telah menanti.

“Pelucutan program persenjataan nuklir Korea Utara yang komprehensif dan dapat diverifikasi menetapkan standar yang tinggi dan tetap menjadi sasaran kebijakan A.S., tetapi upaya ini merupakan proses jangka panjang,” ungkap Kelsey Davenport dari Asosiasi Pengendalian Persenjataan (Arms Control Association – ACA) yang berbasis di Washington. “Kim Jong Un tidak akan meninggalkan persenjataan nuklirnya dengan cepat atau mudah, dan Amerika Serikat seharusnya tidak memberikan penghargaan atas pencapaian dangkal yang hanya memberikan sedikit dampak dalam menghambat program Pyongyang.”

Davenport menambahkan bahwa pemerintahan Trump harus “sangat berhati-hati” dalam memberikan insentif bagi Pyongyang untuk mengurangi program nuklir dan rudalnya sembari tetap mempertahankan keunggulan yang cukup untuk “melihat berlangsungnya proses itu.”

ACA telah mengategorikan hambatan dalam negosiasi sebelumnya dengan Pyongyang. Mulai tahun 1993, Pyongyang telah menunjukkan pola konsisten dalam membuat perjanjian untuk mengakhiri program persenjataan ini tetapi membatalkan perjanjian itu di kemudian hari. Contohnya meliputi: mengizinkan pengawas nuklir asing masuk ke negara itu, kemudian melarang mereka memasuki lokasi ketika muncul kecurigaan (1993); mengungkapkan program pengayaan uranium rahasia yang melanggar kesepakatan sebelumnya (2002); berulang kali menegaskan moratorium uji coba rudal, kemudian tetap meluncurkan rudal (2006); berkomitmen pada “denuklirisasi yang dapat diverifikasi di Semenanjung Korea,” kemudian meledakkan peralatan nuklir bawah tanah (2006). (Foto: Orang-orang menonton laporan berita tentang uji coba bom hidrogen pertama Korea Utara pada 6 Januari 2016.)

Babak negosiasi terakhir, Pembicaraan Enam Pihak, berakhir pada tahun 2009 ketika Pyongyang menguji coba roket jarak jauh dengan menyamarkannya sebagai peluncuran satelit sebelum meledakkan peralatan nuklir lainnya sebulan kemudian setelah sanksi diberlakukan kembali oleh A.S.

Dengan mengingat sejarah ini, Davenport menekankan perlunya lebih dari jaminan Pyongyang semata terkait dengan mengukur keefektifan kesepakatan apa pun. “Itulah mengapa sangat penting bahwa setiap perjanjian mencakup pemantauan dan verifikasi intrusif,” ungkapnya.

Joost Oliemans, penulis pendamping North Korea’s Armed Forces: On the Path of Songun, memberi tahu FORUM bahwa perjanjian denuklirisasi harus mewajibkan semua fasilitas nuklir Korea Utara dideklarasikan dan dibuka untuk diperiksa. “Respons yang kuat seharusnya dilakukan jika inspeksi semacam itu dilarang untuk alasan apa pun setelah kesepakatan tercapai,” ujarnya.

Davenport menyarankan agar negosiasi berfokus pada penghapusan rudal yang menjadi ancaman terbesar, khususnya “membekukan uji coba rudal jarak jauh dan berbahan bakar padat untuk mencegah Pyongyang mengembangkan sistemnya secara lebih lanjut dan kemudian beralih ke pelucutan yang dapat diverifikasi terhadap rudal dan fasilitas produksi yang ada.”

Tom Abke merupakan kontributor FORUM yang memberikan laporan dari Singapura.

saham