• Home »
  • Cerita populer »
  • Nelayan Vietnam dan Filipina memprotes larangan penangkapan ikan yang diberlakukan oleh RRT di Laut Cina Selatan
Nelayan Vietnam dan Filipina memprotes larangan penangkapan ikan yang diberlakukan oleh RRT di Laut Cina Selatan

Nelayan Vietnam dan Filipina memprotes larangan penangkapan ikan yang diberlakukan oleh RRT di Laut Cina Selatan

Cerita populer | May 19, 2020:

Drake Long/Radio Free Asia

Asosiasi nelayan di Vietnam dan Filipina memprotes larangan penangkapan ikan musim panas tahunan yang diberlakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Laut Cina Selatan dan menyerukan kepada pemerintah nasional mereka untuk menentangnya, di tengah ancaman penegakan hukum ketat yang dilakukan oleh Pasukan Penjaga Pantai Tiongkok (China Coast Guard – CCG).

“Nelayan Vietnam memiliki hak penuh untuk menangkap ikan di perairan yang berada di bawah kedaulatan mereka,” ujar Masyarakat Perikanan Vietnam dalam pernyataan yang diposting di situs webnya yang dilaporkan oleh media pemerintah Vietnam. Pernyataan itu menambahkan bahwa larangan tersebut juga melanggar kedaulatan Vietnam atas Kepulauan Paracel dan hukum internasional.

Pada 1 Mei 2020, RRT yang mengklaim hampir semua wilayah di Laut Cina Selatan meskipun ada klaim tumpang tindih dari lima pemerintah mengumumkan moratorium tahunannya atas penangkapan ikan di perairan yang diklaim sebagai yurisdiksi Tiongkok. Yurisdiksi yang diklaim Tiongkok itu mencakup perairan yang letaknya hingga 12 derajat lintang utara di Laut Cina Selatan, yang meliputi Kepulauan Paracel dan Scarborough Shoal. (Foto: Para aktivis mengacungkan plakat dan bendera anti-Tiongkok selama unjuk rasa Laut Cina Selatan di sebuah taman di Manila pada Juni 2019.)

RRT biasanya hanya memberlakukan larangan terhadap kapal penangkap ikannya sendiri, meskipun para nelayan dari negara lain juga dimaksudkan untuk mematuhinya. Akan tetapi pada tahun 2020, CCG dan Kementerian Pertanian dan Urusan Pedesaan Tiongkok telah berjanji untuk “menindak tegas” aktivitas ilegal selama larangan tersebut yang berlangsung hingga 16 Agustus. Xinhua News, kantor berita resmi milik pemerintah RRT, mengatakan bahwa kampanye penegakan hukum itu akan “melindungi hak dan kepentingan perikanan laut dan melindungi lingkungan ekologi laut.”

Kampanye itu, ditambah dengan perilaku agresif kapal cutter CCG dalam beberapa bulan terakhir ini, membuat beberapa asosiasi nelayan di kawasan tersebut menuntut tanggapan dari pemerintah mereka masing-masing.

“Pemerintah Filipina seharusnya tidak membuang waktu dan menunggu petugas maritim Tiongkok untuk menangkap nelayan kita,” ungkap Fernando Hicap, ketua Pamalakaya, Federasi Nasional Organisasi Nelayan Kecil di Filipina, dalam sebuah pernyataan. “Penindasan Tiongkok harus segera dihentikan dan diprotes. Kami memiliki undang-undang perikanan internasional dan lokal yang dapat diterapkan untuk memerangi agresi Tiongkok.”

Radio Free Asia berbicara dengan seorang nelayan Vietnam yang mengatakan bahwa dia dan nelayan lainnya akan terus beroperasi di dekat Kepulauan Paracel tetapi khawatir dengan CCG dan milisi maritim yang mengganggu mereka. “Jika kami dikejar oleh kapal-kapal Tiongkok, kami akan melapor kepada [polisi laut Vietnam setempat], tetapi biasanya [polisi laut] tidak membantu sama sekali.”

Nelayan itu mengatakan bahwa ada sekitar 10 perahu nelayan di Kepulauan Paracel pada awal Mei yang menentang larangan itu.

Masyarakat Perikanan Vietnam mengatakan bahwa pihaknya telah menyerukan kepada pemerintah Vietnam dan Partai Komunis yang berkuasa untuk mengambil “langkah drastis” guna menentang dan berupaya menghentikan tindakan RRT. Masyarakat yang didukung pemerintah itu juga menyerukan peningkatan patroli untuk melindungi nelayan setempat di perairan teritorial Vietnam.

Sumber Vietnam lainnya dalam komunitas nelayan di Binh Chau, provinsi Quang Ngai, mengatakan bahwa para nelayan biasanya menghubungi Pusat Pencarian dan Penyelamatan Maritim setempat ketika kapal-kapal Tiongkok memotong jaring ikan mereka atau mencuri hasil tangkapan mereka. Pusat tersebut memberikan kompensasi kepada nelayan atas kerugian mereka.

Kedua sumber komunitas nelayan Vietnam itu meminta agar nama mereka tidak disebutkan untuk menghindari konsekuensi dari pihak berwenang karena memberikan keterangan kepada media berita.

Larangan memancing di musim panas yang diberlakukan oleh RRT merupakan pemicu pertengkaran yang berulang kali terjadi dengan negara-negara penggugat Laut Cina Selatan lainnya. Ketika RRT mengumumkan larangannya pada tahun 2019, Vietnam mengeluarkan protes resmi, tetapi Filipina, di bawah kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte yang berupaya menjalin hubungan lebih erat dengan Beijing, tidak mengajukan protes secara resmi.

saham