Mitra regional menghadapi peningkatan kejahatan maritim

Mitra regional menghadapi peningkatan kejahatan maritim

Tom Abke

Serangan terhadap kapal nonmiliter di perairan Indo-Pasifik pada kuartal pertama tahun 2020 meningkat 300% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019 sehingga mendorong mitra regional untuk memfokuskan kembali upaya mereka guna menghadapi ancaman tersebut.

Tahun ini dibuka dengan penculikan lima nelayan Indonesia di perairan Malaysia di lepas pantai timur laut provinsi Sabah. Enam pria bersenjata yang dilaporkan terhubung dengan Kelompok Abu Sayyaf (Abu Sayyaf Group – ASG) menaiki kapal pukat yang terdaftar di Malaysia pada 15 Januari 2020, dan menyandera lima dari delapan anggota kru. Pada akhir bulan itu, Komando Keamanan Timur Malaysia melaporkan bahwa pasukan komandonya telah menghadapi dan membunuh dua orang penculik, tetapi per pertengahan Mei 2020, para sandera masih ditahan oleh kelompok penculik kedua.

Dua puluh delapan insiden lainnya di seluruh kawasan ini dari Januari hingga Maret 2020 dikarakterisasikan secara luas sebagai “insiden perampokan bersenjata terhadap kapal” oleh Perjanjian Kerja Sama Regional tentang Pemberantasan Pembajakan dan Perampokan Bersenjata terhadap Kapal di Asia (ReCAAP) yang berbasis di Singapura. Perampokan terhadap kapal meningkat di dekat Bangladesh, India, Indonesia, Filipina, dan di Selat Singapura.

ReCAAP melaporkan pada 22 Mei 2020 bahwa Pasukan Penjaga Pantai Filipina melacak sekelompok lima anggota ASG bersenjata yang berencana melakukan penculikan di dekat Sabah, Malaysia.

“Penculikan untuk mendapatkan uang tebusan (Kidnapping for ransom – KFR) telah menjadi motivator utama bagi ASG, sementara itu kelompok kriminal lainnya akan mencuri uang tunai dan peralatan,” ungkap Blake Herzinger, analis pertahanan yang berbasis di Singapura, kepada FORUM. “Ada beberapa laporan bahwa ASG juga mengontrakkan kejahatan ini dengan menggunakan kelompok non-ASG untuk menculik para sandera dan mengirimkan mereka ke ASG.”

Dia menjelaskan bahwa mayoritas penculikan terjadi di laut Sulu dan Sulawesi yang berbatasan dengan Indonesia, Malaysia, dan Filipina.

“Ada sejumlah masalah yang sudah lama terjadi yang menciptakan semacam lingkungan permisif bagi kejahatan jenis ini,” ungkapnya. “Klaim yang disengketakan atas wilayah Sabah, penetrasi otoritas negara/penegak hukum yang rendah, dan, hingga akhir-akhir ini, sangat sedikit kendali atas ranah maritim.”

Dia menambahkan bahwa pelabuhan tidak resmi yang tersebar di berbagai penjuru wilayah itu memfasilitasi pergerakan kargo ilegal yang tidak terpantau dengan Selat Sibutu di Filipina, persis di sebelah timur tempat terjadinya penculikan pada bulan Januari, berfungsi sebagai jalur pengapalan penting bagi kelompok ekstremis.

Herzinger mengatakan bahwa Pengaturan Kerja Sama Trilateral (Trilateral Cooperative Arrangement – TCA), yang ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, dan Filipina pada Juni 2017 untuk melakukan patroli udara dan laut secara reguler, memfokuskan perhatian pada Selat Sibutu. Dia menggambarkan TCA sebagai mekanisme multilateral yang paling menjanjikan guna melawan penculikan untuk mendapatkan uang tebusan dan perampokan di laut di wilayah tersebut. (Foto: Kapal dan helikopter TNI AL berpartisipasi dalam patroli keamanan di Laut Tarakan.)

Bergabung dengan perjuangan melawan serangan maritim di Indo-Pasifik yang lebih luas adalah Pusat Peleburan Informasi (Information Fusion Centre – IFC), yang diselenggarakan oleh Angkatan Laut Republik Singapura. Pusat itu melibatkan 24 negara yang memiliki kepentingan di kawasan tersebut.

Melalui pembagian informasi dan kolaborasi untuk meningkatkan keamanan maritim, IFC telah merekayasa tanggapan keamanan terhadap ancaman pembajakan, perampokan di laut, proliferasi senjata, dan terorisme maritim.

Tom Abke merupakan kontributor FORUM yang memberikan laporan dari Singapura.

saham