Memajukan Pengurangan Risiko Bencana
Pendekatan multilateral Nepal usai dilanda dua gempa besar
Jenderal Purna Chandra Thapa/Angkatan Darat Nepal
Foto dari AFP/Getty Images
Di dunia dewasa ini, dengan inovasi teknologi yang berkembang dengan cepat dan perubahan iklim, infrastruktur kritis dan struktur sosial lebih terancam oleh bencana alam dan ulah manusia. Bencana selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari keberadaan manusia. Dunia menyaksikan lebih banyak bencana alam daripada sebelumnya dalam segi frekuensi dan intensitasnya. Penduduk kawasan Indo-Pasifik lima kali lebih rentan terkena bencana alam daripada penduduk di kawasan lain. Indo-Pasifik, tempat tinggal bagi lebih dari 61 persen penduduk dunia, telah menyumbangkan 57 persen kematian secara global akibat bencana alam sejak tahun 1970.
Akan tetapi, tidak ada satu entitas, sektor, atau pasukan yang dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk mengatasi tantangan besar yang dapat berdampak pada kehidupan manusia dan menimbulkan penderitaan yang parah. Kolaborasi dan kerja sama di antara berbagai pemangku kepentingan yang terstruktur dalam pendekatan multilateral merupakan pilihan utama untuk meminimalkan risiko dalam peristiwa bencana yang kompleks.
Risiko Nepal
Nepal merupakan negara yang paling rentan bencana ke-20 di dunia, dan dalam hal kerentanan seismik, Nepal menempati peringkat ke-11 sebagai negara paling berisiko di dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, Nepal menghadapi setidaknya tiga jenis bencana: gempa bumi Gorkha besar pada tahun 2015, banjir di dataran Selatan pada tahun 2017, dan kecelakaan pesawat U.S.-Bangla Airlines pada tahun 2018. Segera setelah terjadinya gempa berkekuatan 7,8 dan 7,5 skala Richter yang melanda kawasan Gorkha pada April dan Mei 2015, pendekatan dan keterlibatan multilateral dengan mitra internasional merupakan faktor kunci untuk memulihkan keadaan normal. Dalam bencana banjir tahun 2017 dan kecelakaan pesawat U.S.-Bangla Airlines tahun 2018, warga dan pasukan pemerintah Nepal — khususnya, Angkatan Darat Nepal — merupakan penanggap utama dalam mengatasi krisis setelah banjir menewaskan lebih dari 140 orang dan membuat 460.000 orang mengungsi, dan kecelakaan di bandara Kathmandu menewaskan 51 penumpang.
Akan tetapi, pendekatan unilateral untuk mengatasi bencana besar mungkin tidak selalu mencukupi. Alih-alih, situasinya mungkin mengharuskan suatu negara memilih kerangka kerja multilateral untuk bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana seperti yang dilakukan Nepal menyusul gempa besar Gorkha yang menewaskan hampir 9.000 orang, melukai lebih dari 20.000 orang, dan menghancurkan 600.000 rumah, membuat lebih dari 650.000 keluarga mengungsi.
Nepal merupakan pihak dari berbagai kerangka kerja multilateral seperti Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (2015-2030) dan Kerangka Kerja Aksi Hyogo (2005-2015). Konsorsium Pengurangan Risiko Nasional dan lima Program Unggulannya, meskipun bukan pendekatan multilateral, merupakan platform untuk pengurangan risiko bencana yang didukung oleh para pemangku kepentingan internasional seperti Bank Pembangunan Asia, Bank Dunia, dan lembaga donor. Undang-Undang Pengelolaan dan Penanggulangan Risiko Bencana yang baru saja disahkan serta Kerangka Kerja Tanggap Bencana Nasional menawarkan cara untuk meminta bantuan asing ketika suatu negara dilanda bencana. Kerangka kerja tersebut menyediakan Pusat Koordinasi Militer Multi-Nasional (Multi-National Military Coordination Center – MNMCC) sebagai platform koordinasi dalam Angkatan Darat Nepal tempat aset militer dan pertahanan sipil (military and civil defense asset – MCDA) asing dapat melapor untuk memberikan bantuan.
Nepal juga merupakan negara anggota Tim Augmentasi Perencanaan Multinasional (Multinational Planning Augmentation Team – MPAT), sebuah upaya kerja sama di antara 31 negara yang memiliki kepentingan Indo-Pasifik, yang bertujuan untuk meningkatkan respons militer multinasional selama krisis. Dengan menggunakan platform ini sebagai bagian dari kesiapsiagaan bencana kami, Angkatan Darat Nepal menyelenggarakan beberapa latihan melalui kolaborasi dengan Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat. Fitur penting adalah kolaborasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan yang ternyata bermanfaat saat bencana benar-benar terjadi. Ini terbukti selama gempa bumi besar ketika tingkat kerja sama yang tinggi antarlembaga multinasional dan pembentukan MNMCC dengan segera dipastikan karena kebijakan yang efektif dan berbagai seminar yang diselenggarakan di masa lalu.
Kisah Sukses Multilateral
MNMCC merupakan salah satu platform luar biasa yang membantu mengintegrasikan dukungan multilateral. Dalam beberapa jam setelah bencana dan permohonan pemerintah untuk mendapatkan bantuan asing, Angkatan Darat Nepal membentuk MNMCC. Secara total, 34 negara yang bertindak melalui 18 entitas militer dan 16 entitas nonmiliter terlibat dalam MNMCC usai gempa bumi Gorkha 2015. Meskipun ini adalah pertama kalinya Angkatan Darat Nepal mendapatkan dukungan multilateral terintegrasi, pengalaman sebelumnya dari latihan simulasi MPAT membantu untuk membentuk MNMCC dengan cepat serta memobilisasi dan mengoordinasikan secara sistematis MCDA yang tiba di Nepal. Model Pusat Koordinasi Multinasional dari Prosedur Operasi Kerja Pasukan Multinasional digunakan sebagai referensi untuk membentuk MNMCC.
Manajemen bandara dan penerbangan yang masuk merupakan tugas yang sangat besar karena terbatasnya kemampuan fasilitas dan masuknya bantuan dan bahan bantuan berskala besar dari mitra internasional Nepal. Agar manajemen bandara dapat dilaksanakan secara memadai dan aliran bahan bantuan mengalir dengan lancar, dibentuk tim manajemen bandara dan pusat penerimaan dan keberangkatan khusus yang terpisah sebagai bagian dari MNMCC di bandara.
Setiap tim yang melapor ke pusat itu diberi pangkalan sementara dan dihubungkan dengan MNMCC tempat mereka dimobilisasi berdasarkan kemampuan dan spesialisasi mereka, sumber daya yang tersedia, permintaan personel dan situasional. Seorang petugas penghubung Nepal ditugaskan pada setiap tim asing, dan seorang petugas penghubung dari masing-masing tim asing diwakili dalam MNMCC untuk perencanaan dan pembagian informasi bersama. Sinkronisasi dan interoperabilitas merupakan tantangan utama untuk menghindari duplikasi upaya dan meningkatkan efektivitas upaya bantuan.
Pusat operasi penerbangan bersama di Bandara Internasional Tribhuwan dan pusat komando medis ditempatkan di lokasi yang sama dan dihubungkan ke MNMCC melalui sel penghubung udara dan sel operasi medis. Koordinasi dan kolaborasi sipil militer dengan aktor kemanusiaan dan mitra sipil yang lebih besar merupakan aspek penting lain dari MNMCC untuk membantu memperlancar dukungan multilateral. MNMCC memikul beban respons itu secara kolektif. Pencarian dan penyelamatan, dukungan medis, transportasi udara, pembersihan puing-puing, dan pengendalian epidemi merupakan bidang utama tempat aktor multinasional menawarkan dukungan. Bantuan dari MCDA dihentikan karena permintaan penyelamatan dan bantuan dapat ditangani oleh sumber daya yang dimiliki Nepal.
Secara keseluruhan, kerangka kerja multilateral untuk gempa bumi Gorkha merupakan faktor penting dalam menanggapi bencana. Meskipun warga dan lembaga keamanan Nepal bertindak sebagai penanggap pertama, upaya unilateral tidak cukup untuk menanggapi tingkat kehancuran tersebut, yang membutuhkan sumber daya dan bahan bantuan berskala besar. Pembentukan MNMCC merupakan aspek utama dalam menerapkan pendekatan multilateral selama gempa bumi Gorkha pada 25 April 2015.
Persiapan Di Masa Depan
Meskipun demikian, tingkat kesiapsiagaan, penyusunan program kesadaran masyarakat, dan perencanaan yang tinggi diperlukan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana di masa depan.
Dalam setiap krisis atau bencana, masyarakat menjadi penanggap pertama. Oleh karena itu, program kesadaran warga harus menjadi bagian dari setiap program kesiapsiagaan. Program ini juga membantu membangun kemampuan nasional. Selama banjir di dataran selatan Nepal, masyarakat dan pihak berwenang setempat menanggapi dan mengerahkan upaya penyelamatan dan bantuan. Setelah kecelakaan pesawat U.S.-Bangla Airlines pada Maret 2018 di Bandara Internasional Tribhuwan, pasukan siaga dari berbagai lembaga pemerintah segera memberikan tanggapan sehingga meminimalkan kerugian. Pelatihan bersama yang berkesinambungan antara pemerintah dan lembaga keamanan diperlukan untuk memberikan tanggapan dalam insiden semacam itu, dan pelatihan harus diperkuat untuk memastikan interoperabilitas. Oleh karena itu, mekanisme kesiapsiagaan harus dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan nasional dan mengurangi ketergantungan pada mitra asing.
Untuk berkoordinasi dengan negara-negara sahabat dan pemangku kepentingan nasional dan internasional, banyak latihan simulasi telah diselenggarakan. Beberapa contohnya adalah Latihan dan Pertukaran Tanggap Bencana, MPAT Tempest Express, dan kegiatan Table Top Exercise. Keterlibatan ini membantu menguji prinsip-prinsip koordinasi sipil-militer, menciptakan sinergi, memahami modalitas, dan menyinkronkan upaya untuk mendukung manajemen bencana dan rencana tanggap darurat. Hasilnya dapat dibingkai dalam bentuk prosedur atau pedoman operasi kerja untuk koordinasi dan komunikasi.
Pedoman Oslo, yang telah berkembang sejak tahun 1992, membahas penggunaan MCDA setelah keadaan darurat alami, teknologi, atau lingkungan selama masa damai. Pedoman itu menyediakan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas lembaga multinasional dan MCDA dalam operasi bantuan bencana besar. Ketaatan terhadap pedoman ini juga memudahkan proses mengintegrasikan dukungan multilateral. Selain itu, diperlukan strategi yang lebih luas untuk melibatkan para pemangku kepentingan dan lembaga pemerintah untuk mendirikan pusat koordinasi operasi militer kemanusiaan atau pusat koordinasi bersama dan memformalkan serta mengimplementasikan prosedur untuk memobilisasi para ahli, tenaga kerja terampil, dan bahan bantuan. Analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman harus dilakukan.
Negara tersebut harus menetapkan infrastruktur untuk menyimpan bahan-bahan bantuan sebelum atau selama keadaan darurat. Penyimpanan sumber daya penting dapat mengurangi tekanan segera setelah terjadinya bencana. Untuk kelancaran aliran bahan-bahan bantuan dari lembaga multinasional, pelatihan bersama dapat mempersiapkan tenaga kerja terampil untuk komunikasi dan pengendalian lalu lintas udara dan darat.
Skala bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya dan kerentanan kawasan terhadap bencana mengharuskan negara seperti Nepal untuk waspada dan siap menghadapi keadaan darurat. Pendekatan multilateral untuk menyelesaikan keadaan darurat tersebut memastikan pembagian upaya, peningkatan tenaga kerja terampil, peningkatan sinergi, dan memberikan upaya penyelamatan dan bantuan segera ke daerah yang terkena dampak. Pendekatan multilateral mengoptimalkan sumber daya, mencegah duplikasi, memperkuat hubungan, dan mempromosikan koordinasi. Berbagai diskusi, latihan, dan simposium multinasional perlu dilakukan untuk mempersiapkan pendekatan multilateral yang efektif.
Respons multinasional terhadap gempa bumi Gorkha merupakan kesaksian akan efektivitas pendekatan multilateral. Ada banyak pelajaran yang dipetik dari bencana itu, tetapi pelajaran yang menonjol adalah bahwa semua pemangku kepentingan perlu mengatasi berbagai tantangan itu secara multilateral untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi keadaan darurat di masa depan.
