Masalah Pengendalian

Masalah Pengendalian

Bagaimana Beijing membentuk perilaku warga dan orang luar dengan sistem kredit sosial

Staf FORUM

Di Republik Rakyat Tiongkok (RRT), lupa memasang tali kekang anjing atau gagal membayar denda parkir dapat memiliki konsekuensi jangka panjang. Pada tahun 2018 saja, pemerintah memblokir 23 juta orang untuk membeli tiket pesawat terbang atau kereta api di Tiongkok karena skor “kredit sosial” yang rendah, demikian menurut laporan The Associated Press (AP).

Partai Komunis Tiongkok (PKT) berpendapat bahwa sistem penentuan skor kredit sosial akan meningkatkan tatanan masyarakat. Kampanye partai untuk menetapkan skor setiap warga negara berdasarkan perilaku yang dapat dilacak secara digital — mulai dari pajak yang tidak dibayar hingga pelanggaran hukum pemasangan tali kekang atau memposting komentar negatif tentang pemerintah di media sosial — telah dikembangkan sejak tahun 2014.

Partai yang berkuasa kurang transparan dalam menjelaskan cara kerja algoritme penentuan skor itu. PKT mengakui bahwa pihaknya memberikan penghargaan kepada mereka yang memiliki skor kredit sosial tinggi dengan memberikan kebebasan untuk bepergian ke luar negeri, akomodasi mewah, suku bunga pinjaman yang lebih rendah, dan pekerjaan yang jauh lebih baik. Warga dengan skor rendah menghadapi hukuman dengan cara yang mencakup dilarang menduduki pekerjaan manajemen, dilarang melakukan perjalanan kereta api dan perjalanan udara, atau bahkan dilarang menginap di hotel yang bagus.

Seorang pria mendemonstrasikan perangkat lunak pengawasan lalu lintas selama pameran Security China 2018 di Beijing. Tiongkok dapat memiliki sebanyak 450 juta kamera pengawas secara nasional paling lambat tahun 2020. REUTERS

Meskipun PKT menerbitkan sasaran untuk menerapkan sistem kredit sosial nasional paling lambat tahun 2020, pihaknya saat ini hanya menjalankan sejumlah proyek percontohan secara acak yang diluncurkan oleh sekitar setengah lusin otoritas lokal dan perusahaan teknologi. Salah satu perusahaan itu adalah Sesame Credit, yang dioperasikan oleh Alibaba, sebuah kerajaan belanja online yang dimiliki oleh Jack Ma, demikian menurut laporan majalah Time. Perusahaan itu mempertimbangkan serangkaian perilaku finansial dan sosial untuk menentukan skor kredit sosial.

RRT menugaskan delapan perusahaan, termasuk perusahaan induk Sesame, Ant Financial, dan China Rapid Finance, mitra raksasa jejaring sosial Tencent, untuk melakukan uji coba sistem penentuan skor kredit. Pedoman partai menyerukan sistem nasional yang akan “memungkinkan orang-orang yang dapat dipercaya berkeliaran di mana-mana di bawah langit, sementara membuat sulit bagi orang-orang yang didiskreditkan untuk mengambil satu langkah.”

Perusahaan-perusahaan itu memiliki akses ke sejumlah besar data pribadi. Sesame, misalnya, dapat memanfaatkan aplikasi pembayaran seluler Alibaba, Alipay, yang memiliki lebih dari 1 miliar pengguna di seluruh dunia. Tencent mengembangkan aplikasi perpesanan WeChat, yang memiliki lebih dari 850 juta pengguna aktif.

Meskipun jutaan warga telah diberi penghargaan atau dihukum berdasarkan sistem persidangan, pemerintah belum mengindikasikan bagaimana mereka berencana untuk meluncurkan program itu secara nasional. Akan tetapi sistem yang digunakan saat ini menimbulkan kekhawatiran internasional bahwa rezim otokratis memaksakan kontrol “Orwellian” atas warganya dan kemungkinan mitra bisnis di luar negeri. Orwellian adalah rujukan ke skenario distopia yang digambarkan oleh novelis George Orwell dalam novelnya yang berjudul 1984. Wakil Presiden A.S. Mike Pence mengkritik sistem Tiongkok pada Oktober 2018 sebagai “sistem Orwellian yang digunakan untuk mengendalikan hampir setiap aspek kehidupan manusia.”

Kejahatan kecil, hukuman besar

Pelanggaran itu bisa sekecil denda parkir atau keterlambatan pelunasan pinjaman. Akan tetapi, hukumannya bisa jadi berat dan bertahan lama. Pusat Informasi Kredit Publik Nasional Tiongkok melaporkan bahwa calon penumpang pesawat udara mengalami pemblokiran pembelian tiket sebanyak 17,5 juta kali pada tahun 2018 karena memiliki skor kredit sosial yang rendah. Sebanyak 5,5 juta tiket kereta api lainnya ditolak untuk alasan yang sama. Laporan yang sama mengatakan 128 orang dihentikan saat berupaya pergi dari Tiongkok karena mereka belum membayar pajak.

Sistem kredit sosial itu meluas ke banyak sisi kehidupan sehari-hari. Di Jinan, provinsi Shandong, misalnya, lalai merawat anjing dengan tepat dapat membuat pemerintah menyita hewan peliharaan tersebut. Sistem kredit sosial kota itu mewajibkan siapa pun yang memiliki anjing untuk mendaftarkannya ke kepolisian. Pemilik anjing, setelah mendapatkan izin, pada awalnya mendapatkan 12 poin, yang ditanamkan dalam bentuk kode QR di kerah anjing, demikian menurut laporan The Daily Telegraph, surat kabar Inggris.

Partai Komunis Tiongkok menggunakan perangkat lunak pengawasan untuk mengidentifikasi perincian tentang orang dan kendaraan. REUTERS

Pemerintah mengurangi poin untuk pelanggaran yang berkisar dari menuntun anjing tanpa tali kekang atau label pengidentifikasi hingga tidak membersihkan kotoran anjing. Anjing dilarang dibawa ke akomodasi umum, termasuk transportasi dan hotel, dan anjing tidak diizinkan untuk bermain-main di air mancur publik kota itu. Jika pemilik kehilangan total 12 poin, pemerintah menyita anjing tersebut dan meminta pemiliknya untuk lulus ujian kepemilikan hewan peliharaan yang bertanggung jawab. Media pemerintah melaporkan bahwa sebagian besar orang yang kehilangan anjing mereka pada akhirnya lulus ujian dan mendapatkan kembali hewan peliharaan mereka.

Penghargaan bagi mereka yang memiliki skor tinggi bervariasi mulai dari diskon tagihan energi, suku bunga yang lebih baik di bank, dan bisa menyewa barang tanpa memberikan uang jaminan. Sebuah laporan dari BBC News mengatakan bahwa situs kencan terbesar Tiongkok, Baihe, meningkatkan profil warga yang memiliki skor kredit sosial yang sangat baik. “Penampilan seseorang sangat penting,” jelas Wakil Presiden Baihe Zhuan Yirong. “Tetapi lebih penting untuk bisa mencari nafkah. Kekayaan pasangan Anda menjamin kehidupan yang nyaman.”

Meskipun mereka yang dianggap bisa dipercaya dapat menikmati kehidupan kencan yang lebih aktif, mereka yang kondisinya bertolak belakang berjuang keras mengatasi rasa malu karena dicap di depan umum sebagai orang yang tidak bisa dipercaya. “Hukuman itu jauh lebih buruk daripada menjalani hukuman penjara karena setidaknya ada batasan waktu untuk hukuman penjara,” ungkap David Kong, mantan penerbit berusia 47 tahun, kepada surat kabar South China Morning Post. Di surat kabar itu, yang dimiliki oleh Alibaba, Kong menggambarkan kehidupan orang yang ditetapkan sebagai “penunggak” sungguh mengerikan.

Itu karena daftar “individu yang didiskreditkan” RRT diumumkan kepada publik, dan pemerintah daerah menemukan cara-cara inovatif untuk menyiarkannya. Satu kabupaten menambahkan nada dering untuk memperingatkan penelepon bahwa mereka akan berbicara dengan “penunggak,” demikian menurut Xinhua, kantor berita resmi milik pemerintah RRT.

“Halo, Pengadilan Rakyat Kabupaten Pu’an mengingatkan Anda bahwa orang yang Anda telepon telah dimasukkan dalam daftar individu yang didiskreditkan. Harap berhati-hati jika Anda bergaul dengannya!” ungkap pesan itu.

Sistem pengadilan Tiongkok lainnya, Pengadilan Tinggi Rakyat Hebei, meluncurkan “Peta Penunggak,” sebuah aplikasi yang merupakan fitur tambahan pada platform media sosial Tiongkok WeChat, untuk diuji coba pada Januari 2019. Para kritikus telah mengungkapkan kekhawatiran akan privasi terhadap aplikasi itu, yang memungkinkan pengguna untuk memeriksa apakah orang-orang dalam radius 500 meter telah lalai membayar utangnya.

Birokrat pemerintah tidak kebal dari pengawasan ketat itu. Pada Maret 2019, kota Quanzhou di bagian tenggara Tiongkok mulai memberi skor pada perilaku pribadi pegawai negeri. Bloomberg melaporkan bahwa pusat komersial Wenzhou telah mulai melakukan penentuan skor terhadap perilaku pegawai publik untuk tujuan promosi dan penghargaan, dan kota pesisir Zhoushan juga menyimpan file kredit sosial pegawai pemerintah.

Pertanyaan kedaulatan

Kampanye pengendalian pemerintah ini telah memicu masalah di luar perbatasan Tiongkok. Dr. Samantha Hoffman, seorang nonresident fellow di International Cyber Policy Centre, Australian Strategic Policy Institute dan seorang peneliti akademis tamu di Mercator Institute for China Studies di Berlin, mengatakan bahwa penggunaan pengumpulan big data oleh RRT untuk memantau, membentuk, dan menilai perilaku warga memengaruhi berbagai negara yang mencoba melakukan bisnis dengan Tiongkok.

“Peraturan kredit sosial sudah digunakan untuk memaksa bisnis mengubah cara komunikasi mereka untuk mengakomodasi tuntutan politik Partai Komunis Tiongkok (PKT),” tulisnya dalam laporan tahun 2018. “Peraturan ini akan memengaruhi bisnis internasional dan komunitas warga Tiongkok di luar negeri serta memiliki potensi untuk campur tangan langsung dalam kedaulatan negara lain,” ungkapnya dalam laporan itu, “Social Credit: Technology-enhanced Authoritarian Control with Global Consequences (Kredit Sosial: Pengendalian Otoriter yang Ditingkatkan oleh Teknologi dengan Konsekuensi Global).” Dia memberi contoh langkah yang diambil oleh Administrasi Penerbangan Sipil Tiongkok pada April 2018 yang menyebut maskapai penerbangan internasional melanggar undang-undang Tiongkok karena mencantumkan Taiwan, Hong Kong, dan Makau di situs web mereka.

Kerumunan orang memadati stasiun kereta api di Hangzhou, provinsi Zhejiang. Pemerintah Tiongkok melarang sekitar 5,5 juta orang untuk melakukan perjalanan dengan kereta api pada tahun 2018 setelah menganggap mereka tidak dapat dipercaya. AFP/GETTY IMAGES

Pada 25 April 2018, Administrasi Penerbangan Sipil Tiongkok menuduh United Airlines, Qantas, dan lusinan maskapai penerbangan lainnya “benar-benar tidak jujur” karena mencantumkan Taiwan, Hong Kong, dan Makau di situs web mereka. Otoritas Tiongkok mengatakan bahwa kelalaian untuk mengklasifikasikan lokasi-lokasi itu sebagai properti Tiongkok “akan diperhitungkan terhadap catatan kredit maskapai itu dan akan menyebabkan hukuman berdasarkan hukum lainnya, seperti undang-undang keamanan siber,” tulis Hoffman.

Dengan cara ini, eksperimen kredit sosial digunakan untuk “memaksa maskapai penerbangan internasional untuk mengakui dan mengadopsi versi kebenaran PKT, dan karenanya menindas perspektif alternatif tentang Taiwan,” tulis Hoffman.

Hoffman mengatakan bahwa PKT menganggap daerah-daerah ini sebagai bagian dari Tiongkok, dan aturan yang dituduhkan dilanggar oleh maskapai itu ditulis untuk “menerapkan dua kebijakan utama tentang pembentukan” sistem kredit sosial. Banyak maskapai mengubah tempat tujuan perjalanan situs web mereka agar sesuai dengan tuntutan RRT.

“Ketika bisnis terus mematuhi,” tulis Hoffman, “penerimaan terhadap klaim PKT pada akhirnya akan menjadi keputusan otomatis dan karenanya norma yang mengganggu kedaulatan negara lain.”

RRT berpendapat bahwa mencantumkan Taiwan sebagai sebuah negara melanggar hukum yang melindungi “martabat atau kepentingan negara.” Administrasi Industri dan Perdagangan Shanghai, misalnya, mendenda pengecer Jepang, Muji, cabang Shanghai senilai 200.000 yuan, atau 584 juta rupiah (41.381 dolar A.S.), karena mengembangkan kemasan yang mencantumkan Taiwan sebagai sebuah negara.

Kasus tersebut bertepatan dengan peraturan yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2018, yang mengharuskan setiap perusahaan yang memiliki izin usaha di Tiongkok untuk memiliki kode kredit sosial 18 digit.

Negara Pengawasan

Pemantauan data ini hanya mewakili satu sisi dari pendekatan RRT terhadap pengendalian perilaku. Bagian fundamental lainnya adalah pemasangan jaringan kamera secara besar-besaran untuk memantau pergerakan warganya.

Kementerian Keselamatan Publik RRT pada tahun 2015 menyerukan penciptaan jaringan pengawasan video yang “ada di mana-mana, sepenuhnya terhubung, selalu aktif, dan dapat dikendalikan dengan sepenuhnya”. IHS Markit, penyedia informasi global yang berbasis di London, memperkirakan RRT akan memasang 450 juta kamera secara nasional paling lambat tahun 2020.

Seorang pria berjalan-jalan di Pameran Industri Big Data Internasional Tiongkok di Guiyang, provinsi Guizhou. Pemerintah Tiongkok bekerja sama dengan perusahaan big data untuk memantau kebiasaan online warganya guna memengaruhi perilaku mereka. REUTERS

Pada Agustus 2018, kepolisian memiliki lebih dari 46.000 kamera pengintai yang dipasang di Beijing, cukup untuk mengawasi setiap sudut jalan, demikian menurut berbagai laporan media di Tiongkok. Lebih dari 4.300 petugas polisi ditugaskan untuk memantau hasil rekaman kamera itu.

Pengawasan di mana-mana ini muncul disertai dengan implikasi terhadap hak asasi manusia. Pada Februari 2019, pakar internet Belanda Victor Gevers dari lembaga nirlaba GDI Foundation mengungkapkan pemasangan sistem pengawasan video secara besar-besaran di kawasan Xinjiang, yang merupakan tanah air kelompok Muslim Uighur yang telah mengalami penahanan massal dan dimasukkan ke dalam kamp pendidikan ulang politik secara sewenang-wenang oleh partai tunggal penguasa negara Tiongkok. Reuters melaporkan bahwa perusahaan pengawasan Tiongkok, SenseNets Technology Ltd., sedang melacak pergerakan lebih dari 2,5 juta orang di Xinjiang.

Menantang Pengintai

Hoffman berpendapat bahwa berbagai negara Indo-Pasifik dan negara demokrasi Barat yang ingin menghentikan kondisi pengintaian yang sedang berkembang di RRT memiliki alat bantu untuk melakukan perlawanan. Dia menegaskan bahwa pemerintah demokratis harus menjadi lebih proaktif dalam melawan perluasan sistem kredit sosial PKT. “Pemerintah demokratis tidak dapat memaksa perusahaan untuk menolak mematuhi tuntutan Beijing,” tulisnya, “tetapi mereka juga tidak boleh meninggalkan bisnis sendirian untuk mengurangi risiko yang diciptakan oleh tindakan negara Tiongkok.”

Dia mengatakan bahwa pemerintah harus mengidentifikasi potensi penggunaan teknologi yang dapat diterapkan pada sistem kredit sosial. Dia merekomendasikan pengendalian yang lebih ketat pada “ekspor teknologi dan penelitian Barat yang telah digunakan dalam — dan berpotensi bermanfaat bagi — sistem kredit sosial negara Tiongkok.”

Hoffman mengatakan bahwa negara-negara yang ingin mengatasi efek sistem kredit sosial harus meninjau teknologi yang muncul dan memperhatikan dengan cermat kemitraan universitas dan penelitian. “Titik awal yang jelas akan mencegah situasi seperti, misalnya, Pusat Teknologi Big Data Global di University of Technology Sydney yang menerima dana senilai 282,2 miliar rupiah (20 juta dolar A.S.) dari China Electronics Technology Group Corp. [CETC], perusahaan pertahanan milik negara Tiongkok.”

CETC adalah badan usaha milik negara di belakang perangkat pengawasan video Tiongkok. CETC mendanai salah satu proyek terbaru University of Technology Sydney, yang merupakan sistem pengambilan data video online keamanan publik.

Untuk mencegah agar data tidak diekspor untuk digunakan dalam sistem Beijing, pemerintah harus menekankan perlindungan data, khususnya di tingkat universitas. Misalnya, Institut Konfusius yang berbasis di kampus universitas di seluruh dunia harus diminta untuk menyimpan data pada perangkat keras dan perangkat lunak milik universitas, sehingga mereka dapat memastikan bahwa data itu tidak diekspor ke Tiongkok, demikian tulis Hoffman.

Kelalaian untuk menjaga data akan berkontribusi pada berkembangnya sistem yang sudah merampas beberapa hak dasar penduduk di Tiongkok, seperti kebebasan berbicara. Lin Hu, seorang jurnalis di Tiongkok, mengatakan kepada surat kabar Kanada The Globe and Mail bahwa dia ditangkap, didenda, dan dimasukkan dalam daftar hitam karena membuat tulisan tentang penyensoran dan korupsi pemerintah. Lin Hu dimasukkan dalam “Daftar Orang Tidak Jujur yang Dikenai Penindakan oleh Mahkamah Agung Rakyat.” Dia dilarang membeli tiket pesawat, dilarang naik kereta api, dan dilarang membeli properti, atau mengambil pinjaman.

“Tidak ada file, tidak ada surat perintah dari kepolisian, tidak ada pemberitahuan resmi sebelumnya,” ungkapnya kepada surat kabar itu. “Mereka hanya memutus saya dari hal-hal yang pernah menjadi hak saya. Yang benar-benar menyeramkan adalah tidak ada yang bisa Anda lakukan untuk itu. Anda tidak dapat melapor kepada siapa pun. Anda terjebak dan tak tahu harus berbuat apa.” 

saham