Laporan: RRT harus merombak praktik peminjaman di Pasifik

Laporan: RRT harus merombak praktik peminjaman di Pasifik

Sebuah laporan baru berpendapat bahwa Republik Rakyat Tiongkok (RRT) harus mengubah secara substansial pendekatan pemberian pinjamannya pada berbagai negara dengan perekonomian rapuh di kepulauan Pasifik jika Tiongkok ingin menghindari membebani mitra keuangannya dengan tekanan utang.

“Ocean of Debt? Belt and Road and Debt Diplomacy in the Pacific (Samudra Utang? Diplomasi Sabuk dan Jalan serta Utang di Pasifik),” ditulis oleh ekonom Roland Rajah, Alexandre Dayant, dan Jonathan Pryke untuk Lowy Institute, sebuah kelompok cendekiawan Australia, mengatakan bahwa utang yang dikelola dengan baik dapat memainkan peran yang bermanfaat dalam pembangunan yang sehat.

“Meskipun demikian, skala, sifat, dan ketidaktransparanan kegiatan peminjaman Tiongkok” di bawah skema pembangunan Satu Sabuk Satu Jalan (One Belt One Road – OBOR) Tiongkok “menimbulkan pertanyaan penting tentang potensi masalah berkelanjutan utang di banyak negara yang kurang berkembang,” ungkap laporan pada Oktober 2019 itu.

Dengan ukurannya yang kecil, kerentanan cuaca, dan ekonomi yang bergantung pada pariwisata, kepulauan Pasifik rentan mengalami kesulitan untuk melunasi utang. “Beberapa negara Pasifik juga merupakan beberapa negara yang memiliki utang paling besar kepada Tiongkok di mana pun di dunia,” ungkap laporan itu.

Meskipun para penulis mengatakan bahwa RRT belum terlibat dalam “diplomasi perangkap utang” di kepulauan itu, kritik semacam itu dapat muncul jika RRT menolak untuk merestrukturisasi pendekatannya. Praktik-praktiknya dapat dianggap pinjaman predatori jika proyek-proyeknya berkualitas buruk, ketentuan pinjamannya terlalu mahal, atau jika Tiongkok terlibat dalam peminjaman kepada negara-negara yang memiliki risiko masalah utang yang tinggi.

Mengenai masalah kualitas, perusahaan-perusahaan Tiongkok telah banyak dikritik, dengan “beberapa malahan menuduh banyak dari proyek-proyek ini sebagai sesuatu yang mahal dan tidak ada gunanya dan jalan yang tak ada tujuannya,” ungkap laporan itu. Laporan Lowy menyatakan bahwa analisis yang dilakukan pada tahun 2014 terhadap bantuan Tiongkok di Kepulauan Cook, Samoa, Tonga, dan Vanuatu memberikan hasil evaluasi yang beragam. “Bukti menunjukkan bahwa, jika dibiarkan begitu saja, badan usaha milik negara Tiongkok akan mengambil jalan pintas dan menggelembungkan harga,” ungkap laporan itu. “Jika dikelola dengan tepat, badan usaha milik negara Tiongkok dapat memberikan infrastruktur berkualitas baik.” (Foto: Seorang perempuan yang membawa seikat batang kayu berjalan melewati sebuah bangunan yang sedang dibangun oleh badan usaha milik negara China Railway Group Ltd. di Port Moresby, Papua Nugini.)

Sehubungan dengan ketentuan pinjaman terhadap mitra-mitranya di kepulauan Pasifik, RRT harus menawarkan lebih banyak konsesi, demikian ungkap laporan itu. Pinjaman pembangunan standar dari Export-Import Bank of China memiliki suku bunga 2%, masa tenggang lima hingga tujuh tahun, dan jatuh tempo pelunasan pinjaman 15 hingga 20 tahun. Semua pinjaman terbesar ke Samoa, Tonga, dan Vanuatu memiliki ketentuan standar itu.

Meskipun ketentuan-ketentuan itu lebih menguntungkan daripada pembiayaan berbasis pasar, bank pembangunan internasional telah menawarkan suku bunga 1 hingga 2%, masa tenggang lima hingga 10 tahun, dan jatuh tempo pelunasan pinjaman 25 hingga 40 tahun. Jepang mendanai proyek pembangunan kembali Port Vila di Vanuatu melalui pinjaman dengan suku bunga 0,55% dan jatuh tempo pelunasan pinjaman 40 tahun, demikian menurut situs web Business Insider.

“Pinjaman Tiongkok karenanya jauh lebih sedikit konsesinya daripada pinjaman yang disediakan oleh pemberi pinjaman resmi lainnya,” ungkap laporan Lowy.

RRT juga harus mengekang kesediaannya untuk meminjamkan uang ke negara-negara yang telah ditetapkan oleh Dana Moneter Internasional (IMF) sebagai negara yang memiliki risiko kesulitan untuk melunasi utang. Para ekonom mengatakan bahwa RRT harus mematuhi model keberlanjutan yang dibuat oleh Bank Dunia dan IMF ketika meminjamkan uang ke kepulauan itu.

“Temuan kami menunjukkan bahwa kelanjutan bisnis seperti biasa bagi pinjaman bilateral Tiongkok di Pasifik akan dengan cepat menimbulkan potensi masalah keberlanjutan utang,” ungkap laporan itu.

saham