Laporan Pentagon Menyimpulkan Semakin Banyaknya Lahan yang Direbut Tiongkok di Laut Cina Selatan

Reuters

Menurut laporan terbaru dari Pentagon, Tiongkok telah menciptakan lebih banyak lahan dari yang diketahui sebelumnya pada daerah sengketa di Kepulauan Spratly, Laut Cina Selatan. Pejabat senior pertahanan A.S. mengatakan bahwa tidak jelas apakah Beijing telah menghentikan pembangunan pulau di wilayah tersebut.

“Tiongkok telah mengatakan bahwa negara ini… telah menghentikan reklamasi. … Tidak jelas bagi kami apakah mereka sudah berhenti,” kata Asisten Menteri Pertahanan David Shear pada pengarahan di Pentagon ketika departemen pertahanan merilis laporan pada Agustus 2015 tentang Strategi Keamanan Maritim Asia-Pasifiknya.

Shear mengatakan bahwa kegiatan yang sedang dilakukan Tiongkok mungkin hanya “menyelesaikan” apa yang dimulai Beijing daripada menambah lebih banyak wilayah, tetapi “kami mengamatinya dengan cermat” untuk mencari tahu tanda-tanda pembangunan atau militerisasi lebih lanjut.

Laporan itu mengatakan bahwa Beijing sedang dalam proses menyelesaikan landas pacu pada salah satu dari tujuh pos terdepan buatan manusianya. Begitu landasan udara di Fiery Cross Reef beroperasi, Tiongkok bisa berpotensi menggunakannya sebagai landas pacu alternatif untuk pesawat angkut, yang memungkinkan militer Tiongkok untuk melakukan “operasi berkelanjutan” dengan kapal induk di daerah itu, demikian kata laporan tersebut.

Satu-satunya kapal induk Tiongkok, kapal era Soviet yang dibeli dari Ukraina dan dimodifikasi ulang di Tiongkok, telah melakukan latihan di Laut Cina Selatan tapi belum dioperasikan dengan sepenuhnya. Beberapa ahli percaya bahwa Tiongkok akan mengerahkan kapal induk buatan dalam negeri pada tahun 2020 sebagai bagian dari rencana untuk mengembangkan Angkatan Laut “laut terbuka” lintas samudra.

Pada lokasi-lokasi di Kepulauan Spratly tempat Tiongkok sedang melakukan tahap pembangunan, Tiongkok telah menggali kanal dalam dan membangun daerah berlabuh baru untuk memungkinkan akses bagi kapal yang lebih besar, demikian kata laporan itu.

“Infrastruktur Tiongkok yang tampaknya sedang dibangun akan memungkinkan Tiongkok membangun keberadaan proyeksi kekuatan yang lebih tangguh di Laut Cina Selatan,” tambah laporan itu.

Sejak upaya penciptaan lahan oleh Tiongkok yang dimulai pada Desember 2013, negara ini telah mereklamasi lebih dari 1.170 hektar lahan pada Juni 2015, demikian kata laporan itu. Luas lahan reklamasi ini melebihi perkiraan 809 hektar yang dibuat oleh pejabat A.S.

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan bahwa negara itu telah “menyelesaikan proyek reklamasi daerah karang dan pulau yang relevan” pada akhir Juni 2015.

Kegiatan konstruksi “sepenuhnya berada dalam lingkup kedaulatan Tiongkok,” tambahnya.

Pada awal Agustus 2015, Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan bahwa Beijing telah menghentikan penciptaan lahan.

Tiongkok mengatakan bahwa pos-pos terdepan itu akan memiliki tujuan militer yang belum ditentukan, serta membantu pencarian dan penyelamatan maritim, bantuan bencana, dan navigasi.

Saat ditanya tentang kemungkinan Tiongkok mendeklarasikan zona identifikasi pertahanan udara (ADIZ) di atas Laut Cina Selatan, Shear berujar bahwa menurutnya Amerika Serikat akan menolaknya, sama seperti yang dilakukannya pada ADIZ yang dinyatakan Beijing di atas Laut Cina Timur.

ADIZ mewajibkan pesawat terbang yang memasuki zona tersebut untuk mengidentifikasi dirinya sehingga memberi negara yang menetapkan zona tersebut lebih banyak waktu untuk melindungi dirinya terhadap pesawat yang berpotensi menyerangnya.

Tiongkok mengklaim sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan yang merupakan lintasan kapal pengangkut perdagangan dengan nilai lebih dari Rp70 kuadriliun (sekitar US $5 triliun) setiap tahun. Brunei, Malaysia,Taiwan, Filipina, dan Vietnam juga mengklaim wilayah yang sama di Laut Cina Selatan.

Kampanye penciptaan lahan Tiongkok jauh lebih signifikan dibandingkan dengan penggugat lainnya dalam segi ukuran, kecepatan, dan sifatnya, demikian kata laporan Pentagon.

Dalam 20 bulan Tiongkok telah mereklamasi lahan 17 kali lebih luas daripada total reklamasi lahan penggugat lainnya selama 40 tahun terakhir ini, mencapai sekitar 95 persen dari semua lahan yang direklamasi di Spratly, tambahnya.