Kesepakatan tenaga kerja A.S. dan Korea Selatan menunjukkan ‘kekuatan aliansi kami’

Kesepakatan tenaga kerja A.S. dan Korea Selatan menunjukkan ‘kekuatan aliansi kami’

Sekitar 4.500 warga sipil Korea Selatan yang bekerja di pangkalan militer A.S. di Semenanjung Korea akan segera kembali bekerja sekarang karena pemerintah di Seoul telah setuju untuk membayar gaji mereka selama sisa tahun 2020.

Agence France-Presse melaporkan bahwa Pasukan A.S. di Korea (U.S. Forces Korea – USFK) meminta para karyawan itu untuk mengambil cuti tanpa gaji pada April 2020 setelah dana untuk membayar gaji mereka habis ketika kedua negara yang bersekutu itu sedang menegosiasikan perjanjian pembagian biaya pertahanan yang lebih besar.

Meskipun pakta pembagian biaya senilai miliaran dolar itu masih dinegosiasikan, pemerintah Korea Selatan pada awal Juni 2020 menawarkan lebih dari 2,85 triliun rupiah (200 juta dolar A.S.) untuk membayar gaji para karyawan itu selama sisa tahun ini, demikian yang dilaporkan Agence France-Presse.

Jenderal Angkatan Darat A.S. Robert Abrams, komandan USFK, menyebut keputusan Seoul sebagai “tanda positif lainnya dari kekuatan aliansi kami.” Akan tetapi, dia menambahkan bahwa perjanjian tersebut hanyalah solusi jangka pendek untuk berbagi biaya tenaga kerja. Perjanjian Tindakan Khusus yang lebih besar diperlukan untuk menjaga perdamaian di Semenanjung Korea dan pembagian biaya pertahanan secara lebih adil, demikian ujarnya.

Kementerian Pertahanan Nasional Korea Selatan menyambut baik keputusan Washington untuk mengakhiri cuti itu, dengan mengatakan bahwa kedua negara yang bersekutu itu akan berusaha mencapai pakta pembagian biaya “sesegera mungkin,” demikian menurut Agence France-Presse. (Foto: Seorang pria dan wanita mengibarkan bendera selama upacara pada Juni 2019 di Camp Humphreys di Korea Selatan untuk memperingati ulang tahun ke-75 Angkatan Darat Kedelapan A.S.)

USFK mengomandani 28.500 anggota militer A.S. di Korea Selatan. A.S. telah menegosiasikan perjanjian baru untuk pembagian biaya yang lebih adil terhadap pengerahan di garis depan itu dan telah melakukan diskusi serupa dengan sekutu lain di seluruh dunia.

“Pertanyaan tentang pembagian beban ini bukan hanya tentang Korea Selatan, tetapi seperti yang dikatakan oleh presiden kami, kami mengira bahwa kami membutuhkan pembagian beban yang berkeadilan dan merata dengan semua sekutu kami di seluruh dunia,” ungkap James P. DeHart, penasihat senior untuk perjanjian dan negosiasi keamanan di Biro Urusan Politik-Militer A.S., kepada jurnalis pada Desember 2019. “Hal ini sebagian karena kehadiran di garis depan yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat selama beberapa dekade membuat berbagai negara seperti Korea telah mencapai keberhasilan secara demokratis dan ekonomi, dan hari ini berada dalam posisi — kami kira — untuk berkontribusi lebih banyak terhadap aliansi itu,” ungkap DeHart, demikian menurut transkrip wawancara yang disediakan oleh Departemen Luar Negeri A.S.

Perjanjian Tindakan Khusus sebelumnya berakhir pada 31 Desember 2019, ketika kedua negara yang bersekutu itu menemui jalan buntu atas permintaan A.S. agar Korea Selatan meningkatkan secara drastis anggaran yang dibayarkannya. USFK menggunakan dana yang sudah diprogramkan untuk membayar gaji karyawan Korea Selatan selama tiga bulan pertama tahun ini, demikian menurut Stars and Stripes, sebuah surat kabar militer A.S.

Dana itu habis pada 31 Maret 2020, sehingga memicu dirumahkannya pekerja. Pak Song Chin, 54 tahun, yang bekerja di armada kendaraan militer di Camp Humphreys di Pyeongtaek, mengatakan bahwa dia dan banyak pekerja lainnya yang dirumahkan berusaha mencari nafkah dengan mendapatkan pinjaman dan bekerja paruh waktu. “Kami telah mengalami masa yang cukup sulit,” ungkapnya kepada Stars and Stripes. “Kami siap untuk kembali bekerja.”

saham