Cerita populer

Kedaulatan teritorial dan pandemi membentuk prioritas pertahanan Indonesia

Tom Abke

Para pemimpin pertahanan Indonesia mengatakan bahwa prioritas belanja negara itu menunjukkan komitmen berkelanjutan untuk memutakhirkan alat utama sistem pertahanan (alutsista) sembari mempertahankan kedaulatan wilayah dan melindungi penduduk dari pandemi COVID-19.

Tak lama setelah menjadi menteri pertahanan Indonesia enam bulan lalu, Prabowo Subianto, ditampilkan dalam foto, seorang purnawirawan jenderal pasukan khusus, berbicara di depan umum tentang perlunya memutakhirkan aset pertahanan, khususnya alutsista. Kementeriannya mengklarifikasi bahwa rencana modernisasi 15 tahun yang dikenal sebagai program Minimum Essential Force (MEF) ditargetkan selesai dalam lima tahun setelah pengangkatannya sebagai menteri, demikian yang dilaporkan surat kabar The Jakarta Post.

Berbagai peristiwa berikutnya seperti pandemi COVID-19 dan intrusi kapal-kapal Tiongkok pada Desember 2019 ke dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia telah menegaskan dan membentuk kembali prioritas pertahanan negara itu, demikian yang diungkapkan Chaula Rininta Anindya, analis riset program Indonesia di S. Rajaratnam School of International Studies di Singapura, kepada FORUM.

“Menyusul pertikaian dengan kapal-kapal nelayan Tiongkok, tampaknya pemerintah bertujuan untuk memprioritaskan perbaikan postur pertahanan guna menjaga perbatasan Indonesia,” ungkapnya, seraya menambahkan bahwa pesanan pengadaan alutsista saat ini mencakup peningkatan sistem radar, kamera pengintaian jarak jauh, dan kapal patroli.

Akan tetapi, berjangkitnya wabah COVID-19 telah membentuk kembali agenda pertahanan, demikian yang ditambahkan Chaula Rininta Anindya. Angkatan Bersenjata Indonesia, yang dikenal sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI), akan mengalokasikan sebagian anggarannya guna meningkatkan langkah-langkah untuk mengendalikan COVID-19, demikian ujarnya. “TNI telah terbukti memainkan peran penting dalam mengendalikan pandemi di negara ini, sehingga kita dapat memperkirakan bahwa pemerintah akan terus mengandalkan TNI.”

Jane’s Defence Weekly melaporkan bahwa 8,34 triliun rupiah (588 juta dolar A.S.) dipangkas dari anggaran pertahanan guna membantu mendanai paket stimulus pemerintah untuk menangani pandemi virus korona. Anggaran pertahanan pada tahun 2020 masih diperkirakan akan melampaui anggaran pertahanan pada tahun 2019 sebesar 13%, demikian yang dilaporkan Jane’s Defence Weekly.

Chaula Rininta Anindya mengatakan bahwa komitmen Jakarta terhadap pertahanan perbatasan dan tanggapan pandemi juga dapat dilihat dalam penunjukan kepala staf baru untuk Angkatan Laut dan Angkatan Udara pada Mei 2020 oleh Presiden Joko Widodo.

“Laksamana Yudo Margono memimpin patroli di Natuna usai pertikaian dengan kapal nelayan Tiongkok,” ungkapnya. “Dia juga memimpin rumah sakit darurat [COVID-19] di Jakarta.”

Natuna adalah nama Indonesia untuk bagian selatan Laut Cina Selatan yang mencakup Kepulauan Natuna. Yudo Margono diangkat sebagai kepala staf Angkatan Laut, dan Marsekal Fadjar Prasetyo diangkat sebagai kepala staf Angkatan Udara. Chaula Rininta Anindya mengatakan bahwa kedua perwira tinggi itu sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, yang dibentuk pada September 2019 untuk mengusir invasi atau intrusi asing. Selain itu, keduanya “berjanji untuk memenuhi agenda MEF dan melindungi perbatasan.”

Dalam pidato pelantikannya, Yudo Margono menekankan pentingnya pemutakhiran angkatan laut “untuk menegakkan hukum dan kedaulatan kita di laut.” Fadjar Prasetyo menekankan peran Angkatan Udara yang tangguh dalam mengamankan wilayah udara negara itu di daerah perbatasan.

“Meskipun sekarang pandemi COVID-19 tengah terjadi di seluruh dunia,” ungkapnya, “kesiapsiagaan kita akan tetap dan terus ditingkatkan.”

Tom Abke merupakan kontributor FORUM yang memberikan laporan dari Singapura.

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button