Jepang dan Filipina memperkuat aliansi industri pertahanan dan militer

Joseph Hammond

Forum industri pertahanan yang melibatkan Jepang dan Filipina menggambarkan hubungan pertahanan yang menguat di antara kedua negara dan keprihatinan yang sama tentang ambisi teritorial Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Pasifik.

Forum Industri Pertahanan Filipina-Jepang perdana pada Oktober 2019 itu memamerkan hubungan yang semakin kuat di antara kedua pemerintah dan industri pertahanan. RRT menentang hak-hak Filipina untuk mengakses kepulauan di Laut Cina Selatan, dan Jepang memiliki sengketa teritorialnya sendiri dengan RRT atas rangkaian pulau Senkaku.

“Kami, di Departemen Pertahanan Nasional, mendukung penuh amandemen Undang-Undang Pasukan Bela Diri Jepang baru-baru ini yang akan memungkinkan pemerintah Jepang dan Kementerian Pertahanannya fleksibilitas yang diperlukan bagi pasukan militer Jepang untuk memainkan peran yang lebih besar atau meningkat dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia-Pasifik dengan mengekspor peralatan pertahanan berkualitas ke negara-negara asing seperti Filipina,” ungkap Wakil Menteri Pertahanan Filipina Cardozo M. Luna dalam sebuah rilis berita.

Jepang telah mentransfer pesawat pengintai TC-90 ke Filipina serta kapal-kapal patroli multiperan, yang telah dikerahkan oleh Pasukan Penjaga Pantai Filipina. Militer Jepang juga telah memasok Filipina dengan suku cadang untuk helikopter UH-1H “Huey”-nya. “Jepang menawarkan peningkatan peralatan pertahanan dan transfer teknologi, khususnya di bidang keamanan laut dan udara,” ungkap Rosauro Angelo Rodriguez, pakar teknologi pertahanan di Manila, kepada FORUM.

Paket suku cadang senilai 1,34 triliun rupiah (96 juta dolar A.S.) itu telah digunakan untuk memelihara 80 helikopter utilitas buatan A.S. yang dimiliki oleh Filipina. Pada Oktober 2019, Filipina mengumumkan bahwa tujuh helikopter era Perang Vietnam itu telah kembali beroperasi.

Jepang dan Filipina juga membahas kesepakatan yang akan memungkinkan Jepang untuk membagikan teknologi radar dengan Filipina. Kesepakatan itu akan menjadi jenis kesepakatan pertama sejak Jepang mengakhiri larangan selama 50 tahun pada ekspor teknologi semacam itu pada tahun 2014. Sistem yang dimaksud adalah pemutakhiran versi sistem radar pertahanan udara FPS-3 buatan Mitsubishi Electric.

Selain beberapa sasaran pertahanan bersama, kemitraan di antara Jepang dan Filipina juga merefleksikan reorientasi ekonomi Jepang menuju Asia Selatan dan Tenggara.

Pada Mei 2019, Filipina dan Jepang bergabung dengan Amerika Serikat dan India untuk melakukan latihan maritim empat tahunan pertamanya di Laut Cina Selatan. Latihan itu menggarisbawahi hak kebebasan navigasi dan penerbangan di atas jalur perairan yang disengketakan. Dalam latihan lain pada tahun 2018, Jepang mengirimkan kontingen kecil kendaraan lapis baja amfibi ke Filipina. Acara itu menandai pengerahan pertama kendaraan lapis baja Jepang sejak Perang Dunia II. (Foto: Presiden Filipina Rodrigo Duterte berjabat tangan dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe selama pertemuan di kediaman resmi Abe pada Mei 2019.

Manila dan Tokyo telah mempertahankan perjanjian sejak tahun 2016 yang memungkinkan Jepang untuk memindahkan peralatan dan teknologi militer ke Filipina, demikian menurut Center for Strategic and International Studies. Perjanjian itu juga menyerukan penelitian dan pengembangan bersama untuk peralatan dan teknologi pertahanan. “Filipina menawari [Jepang] kesempatan untuk mengatasi berkembangnya pengaruh Tiongkok, serta ketidakpastian akibat masuknya terorisme Negara Islam ke kawasan itu,” ungkap Armando Heredia, seorang analis yang berfokus pada keamanan Indo-Pasifik kepada FORUM. “Jepang menawarkan pengetahuan teknis sebagai imbalannya … serta perbaikan infrastruktur nasional dengan persyaratan keuangan yang berpotensi menguntungkan.”

Joseph Hammond merupakan kontributor FORUM yang memberikan laporan mengenai kawasan Indo-Pasifik.