Investor di Vietnam Belajar untuk Menghadapi Penindakan Tegas terhadap Korupsi
Penindakan tegas terhadap korupsi di Vietnam membuat beberapa investor asing ketakutan ketika upaya itu meningkat pada tahun 2017, tetapi mereka sekarang merasa jauh lebih optimis dengan upaya itu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa iklim usaha semakin membaik. Meskipun kampanye yang dilakukan oleh pemerintahan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Nguyen Phu Trong telah memperlambat beberapa pembuatan kesepakatan di negara yang telah dilanda oleh birokrasi era Soviet, hal itu tidak menghalangi investor asing untuk menanamkan uang mereka di Vietnam.
Ekonomi Vietnam tumbuh sebesar 6,8 persen pada tahun 2017, laju terkuat sejak tahun 2010, sementara itu aliran dana asing langsung yang memasuki negara itu mencapai rekor tertinggi selama dua tahun berturut-turut, mencapai 249,7 triliun rupiah (17,5 miliar dolar A.S.) pada tahun 2017. Bagi beberapa investor asing, penindakan tegas itu sudah lama tertunda. Hampir dua pertiga rakyat Vietnam harus membayar suap untuk mendapatkan akses ke pelayanan publik, demikian yang diungkapkan Transparency International dalam laporan pada tahun 2017. Dari 16 negara Asia yang disurvei, hanya India yang bernasib lebih buruk.
Dorongan antikorupsi itu merupakan isyarat baik bagi banyak investor asing, demikian ungkap Somhatai Panichewa, kepala eksekutif Amata VN Pcl., unit operator kawasan industri terkemuka Thailand, Amata, yang pada Januari 2018 mengumumkan investasi besar di Vietnam. “Kami kira pemerintah serius untuk menunjukkan kepada publik bahwa berinvestasi di Vietnam tidak lagi tentang ‘tahu-siapa’ tetapi tentang ‘tahu-bagaimana,’” ungkapnya.
Bukan berarti kondisi bisnis mudah bagi investor asing. Para eksekutif di lapangan harus mengatasi situasi rumit yang penuh dengan tantangan baru yang tersembunyi, demikian ungkap Adam Sitkoff, direktur eksekutif Kamar Dagang dan Industri Amerika di Hanoi. Akan tetapi, penindakan itu juga menyoroti korupsi, salah urus, dan nepotisme yang sudah mengakar di dalam badan usaha milik negara (BUMN) di negara itu pada saat ketika dorongan privatisasi yang sudah lama tertunda dipercepat.
Vietnam telah gagal memenuhi target privatisasinya pada tahun-tahun sebelumnya tetapi memiliki rencana melakukan lebih dari 100 penawaran umum saham perdana serta penjualan saham parsial di sekitar 400 perusahaan paling lambat tahun 2020. “Tampaknya para manajer BUMN –– setidaknya manajer yang paling penting –– kini lebih berhati-hati dalam kegiatan mereka, khususnya dalam kaitannya dengan ekuitisasi [privatisasi parsial], divestasi, dan sebagainya,” ungkap Kamar Dagang dan Industri Eropa dalam sebuah pernyataan. Reuters
