Industri pertahanan dan pemerintah Korea Selatan bekerja sama untuk meningkatkan daya saing
Berbagai perusahaan pertahanan di Korea Selatan bekerja sama dengan lembaga nasional untuk meningkatkan daya saing global dengan berfokus pada alokasi sumber daya, reformasi industri, dan proses ekspor.
Para pemimpin dari 16 perusahaan, termasuk LIG Nex1, Hanwha, Firstec, dan Victech, bertemu dengan badan usaha pertahanan milik negara dan Menteri Pertahanan Korea Selatan Chung Kyung-du di Seoul pada 24 Juli 2019. Perwakilan dari Badan Pertahanan Nasional untuk Teknologi dan Kualitas dan Institut Ilmu Pertahanan Nasional milik negara turut hadir.
“Industri pertahanan merupakan industri inti yang berkontribusi pada sektor keamanan dan ekonomi,” ungkap Chung kepada para pemimpin industri, “dan Kementerian Pertahanan akan melakukan upaya terbaik untuk mengaktifkan industri pertahanan.”
(Foto: Menteri Pertahanan Korea Selatan Chung Kyung-du, tengah, berbicara kepada para pemimpin industri pertahanan pada sebuah pertemuan di Seoul pada Juli 2019.)
Chung mengklarifikasi bahwa pertemuan itu merupakan diskusi terbuka dan bahwa masalah-masalah itu akan dikaji. “Kami akan melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa isu-isu yang diungkapkan oleh berbagai perusahaan direfleksikan dalam kebijakan dan institusi masa depan,” ujarnya.
Kementerian Pertahanan Korea Selatan berupaya untuk menjamin bahwa kebutuhan daya listrik pabrik-pabrik pertahanan terpenuhi, demikian ungkap Chung. Kebutuhan energi menjadi masalah yang menonjol ketika negara itu memajukan program reformasi yang akan membuat militer lebih bergantung pada teknologi baru.
Perwakilan dari LIG Nex1, yang membuat produk pertahanan mulai dari rudal dan torpedo hingga radar, avionik, dan komunikasi elektronik, menyatakan kekhawatiran atas ledakan dan kebakaran yang terjadi di pabrik Hanwha di kota Daejeon, sekitar 143 kilometer sebelah selatan Seoul, pada 14 Februari 2019. Ledakan itu merupakan ledakan dan kebakaran kedua di pabrik itu dalam periode 10 bulan. Perwakilan LIG menjelaskan bahwa penundaan produksi yang disebabkan oleh peristiwa semacam itu memengaruhi rantai pasokan, menambahkan bahwa langkah-langkah perlu diambil untuk mengompensasi penundaan.
Para pejabat pemerintah mengatakan bahwa mereka sedang berupaya mengatasi masalah tersebut dan bahwa mereka juga menjadikan ekspor produk pertahanan Korea Selatan sebagai prioritas.
Perwakilan Industri Dirgantara Korea menyarankan agar bantuan pemerintah dapat membuat ekspor pertahanan Korea Selatan menjadi lebih kompetitif dari sudut pandang harga. Para pejabat Kementerian Pertahanan menanggapi bahwa mereka sedang berdiskusi dengan Bank Ekspor-Impor Korea untuk memberikan dukungan keuangan bagi ekspor pertahanan.
Pemerintah Korea Selatan telah berupaya meningkatkan daya saing global industri pertahanannya sejak tahun 2010, dengan hasil positif, demikian tulis analis pertahanan Felix K. Chang dalam esai untuk Foreign Policy Research Institute pada April 2019.
“Bantuan pemerintah memudahkan persyaratan kompensasi pertahanan pada perusahaan asing, mempromosikan persaingan yang lebih besar di antara chaebol [perusahaan besar milik keluarga] Korea Selatan, dan membina perusahaan pertahanan berukuran kecil dan menengah yang dapat secara efisien memproduksi komponen untuk sistem tempur,” tuturnya.
Chang menambahkan bahwa langkah-langkah seperti itu, bersama dengan investasi penelitian dan pengembangan dalam jumlah besar, dapat mendorong ekspor negara itu melebihi rekor sebelumnya sebesar 49,73 triliun rupiah (3,5 miliar dolar A.S.) pada tahun 2019.
Felix Kim merupakan kontributor FORUM yang memberikan laporan dari Seoul, Korea Selatan.
