• Home »
  • Departemen »
  • Indonesia perketat undang-undang teror usai serangan yang menggunakan anak-anak
Indonesia  perketat undang-undang teror  usai serangan yang menggunakan anak-anak

Indonesia perketat undang-undang teror usai serangan yang menggunakan anak-anak

Kisah dan Foto oleh The Associated Press

DPR dengan suara bulat menyetujui undang-undang antiterorisme yang lebih ketat pada akhir Mei 2018, yang memperpanjang masa penahanan dan melibatkan militer dalam operasi kontraterorisme. Legislator didesak untuk mengambil tindakan oleh pengeboman yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku.

Kelompok HAM telah mengkritik sejumlah revisi karena dianggap terlalu luas atau samar dan memperingatkan untuk tidak terburu-buru mengesahkannya menjadi undang-undang. Lingkup keterlibatan militer dalam operasi kontraterorisme menjadi perdebatan sebab merupakan langkah mundur dari dua dasawarsa tanpa keterlibatan tentara di bidang yang dikuasai otoritas sipil.

Presiden Joko Widodo mengancam akan memberlakukan perubahan tersebut melalui peraturan presiden jika DPR tidak segera menyetujuinya. Perubahan pertama kali diusulkan setelah bom bunuh diri dan serangan senjata pada Januari 2016 di Jakarta namun berlarut-larut di DPR.

Pada akhir Mei 2018, polisi membunuh 14 terduga militan Islam dan menangkap 60 orang sejak bom bunuh diri yang terjadi pada awal bulan itu di kota terbesar kedua Indonesia, Surabaya. Keluarga yang telah diradikalisasi, ditemani oleh anak-anak mulai usia 7 tahun, melakukan serangan tersebut.

KIRI: Aparat unit kontraterorisme Kepolisian Nasional Indonesia Detasemen Khusus 88, yang dikenal sebagai Densus 88, mengamankan tempat persembunyian terduga militan setelah penyerbuan di Surabaya, Jawa Timur.

Bom bunuh diri itu, yang mengguncang Indonesia yang mayoritas beragama Islam, menewaskan 26 orang, termasuk 13 anggota keluarga pelaku. Pelaku utama adalah pemimpin sel Surabaya dari jaringan militan Indonesia yang menyatakan kesetiaan pada Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Undang-undang baru tersebut menambah tiga kali lipat masa penahanan maksimum tanpa tuntutan untuk terduga militan menjadi 21 hari dan kira-kira dua kali lipat keseluruhan masa penahanan yang diperbolehkan dari penangkapan hingga pengadilan menjadi lebih dari dua tahun.

Beberapa pasal mengatasi kesenjangan dalam undang-undang awal yang dikeluarkan pada tahun 2003, memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk menuntut individu seperti ulama radikal yang menginspirasi serangan atau warga Indonesia yang bepergian ke luar negeri untuk bergabung dengan ISIS.

Definisi ancaman dan tindakan teroris diperluas mencakup motif ideologi, politik, dan gangguan keamanan. Sebagian perumus undang-undang mengatakan bahwa hal itu akan mencegah penyalahgunaan undang-undang tersebut.

Keterlibatan militer dalam operasi kontraterorisme akan didefinisikan kemudian melalui peraturan presiden.

Muhammad Syafi’i, ketua komite DPR yang meninjau undang-undang baru tersebut, mengatakan bahwa penyertaan militer bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas kepolisian dalam memberantas jaringan radikal dan ekstremisme di Indonesia.

Indonesia menjadi negara demokrasi setelah lengsernya diktator Suharto pada tahun 1998 dan peran militer, yang telah menikmati kekuasaan yang sangat besar, dikurangi menjadi pertahanan nasional.

Operasi kontraterorisme Indonesia kini dipimpin oleh pasukan elit kepolisian, Densus 88, yang dibentuk menyusul pengeboman klub malam Bali tahun 2002 yang menewaskan 202 orang, sebagian besarnya orang asing. Dalam dua tahun terakhir, Densus 88 mengatakan mereka telah menggagalkan sebanyak 23 rencana teror dan menangkap lebih dari 360 terduga militan.

saham