Huawei memperluas kampanye propaganda di tengah dakwaan pidana

Huawei memperluas kampanye propaganda di tengah dakwaan pidana

Raksasa telekomunikasi Huawei, yang dikendalikan oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT), telah meningkatkan kampanye propaganda untuk membela dirinya terhadap berbagai dakwaan pidana pemerintah A.S. yang menuduhnya membantu RRT memata-matai Amerika Serikat.

Upaya pelobian dan media yang semakin intensif dari Huawei besar kemungkinan terjadi karena pejabat perusahaan, yang terhubung dengan RRT, menyadari bahwa pertempuran hukum yang terkait dengan masalah itu akan berlangsung dalam jangka panjang dan besar kemungkinan tidak dapat dimenangkan, demikian ujar para analis pada September 2019.

CBS News melaporkan bahwa Departemen Kehakiman A.S. mengajukan lebih dari 20 dakwaan pidana terhadap Huawei, pejabat keuangannya Meng Wanzhou, dan afiliasinya pada Januari 2019, termasuk 10 tuduhan pencurian rahasia dagang, penipuan yang melibatkan penggunaan telekomunikasi atau teknologi informasi, menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan, dan pelanggaran sanksi terhadap Iran. Komite Bidang Intelijen DPR A.S. pertama kalinya menuduh secara resmi Huawei memata-matai A.S. pada tahun 2012, demikian menurut surat kabar The New York Times. Laporan yang dibuat oleh Departemen Pertahanan A.S. pada tahun 2009 dan oleh Rand Corp. pada tahun 2005 merinci koneksi signifikan Huawei dengan militer RRT.

Huawei menjalankan kampanye Twitter yang diberi nama @HuaweiFacts untuk membela dirinya dari tuduhan keterlibatannya dalam upaya mata-mata RRT, demikian menurut buletin yang diterbitkan oleh surat kabar The Washington Postdi beberapa artikel pada September 2019. Dalam beberapa bulan terakhir ini, Huawei telah menghubungi secara langsung perusahaan-perusahaan A.S. dan berusaha meyakinkan mereka bahwa Huawei akan melindungi mereka dari upaya mata-mata yang dilakukan oleh RRT. Para pejabatnya juga menghadiri konvensi untuk menjelaskan posisi mereka kepada kalangan industri, demikian menurut Cybersecurity 202, buletin email berita kebijakan keamanan siber yang diterbitkan The Washington Post.

Kampanye hubungan masyarakat Huawei diarahkan tidak hanya di A.S. tetapi juga di pasar global untuk berupaya memperbaiki reputasinya, demikian ungkap buletin itu. (Foto: Huawei berpartisipasi dalam pameran teknologi elektronik konsumen IFA di Berlin, Jerman, pada 6 September 2019.)

Buletin itu melaporkan bahwa pada awal September 2019, mesin propaganda Huawei melakukan serangan, membuat klaim palsu dalam rilis berita bahwa pemerintah A.S. “meluncurkan serangan siber untuk menyusup ke dalam intranet dan sistem informasi internasional Huawei” dan telah mendorong karyawannya “untuk berbalik melawan perusahaan,” meskipun perusahaan itu tidak memberikan bukti guna mendukung klaim tersebut.

Lonjakan retorika perusahaan itu besar kemungkinan dijadwalkan menjelang aktivitas di pengadilan baru-baru ini. Berbagai argumen diajukan di Pengadilan Distrik A.S. di Texas pada 19 September 2019, dalam gugatan yang diajukan oleh Huawei pada Maret 2019 yang menuduh bahwa bagian-bagian dari Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional A.S. 2019 tidak konstitusional, demikian menurut surat kabar The Wall Street Journal.

“Menurut saya, mereka tidak pernah benar-benar mengira bahwa mereka akan memenangkan kasus ini, tetapi tindakan ini merupakan bagian dari kampanye Humas yang lebih luas, mungkin diarahkan baik secara domestik di dalam Tiongkok maupun kepada calon mitra Huawei di Eropa, Amerika Latin, dan tempat-tempat lain,” ungkap Adam Segal, pakar kebijakan Tiongkok dan keamanan siber di Council on Foreign Relations, kepada The Cybersecurity 202 pada pertengahan September 2019. “Mereka ingin membuat wacana bahwa A.S. berupaya menghancurkan Huawei, dan Huawei melawannya.”

Kaspersky Lab, sebuah perusahaan teknologi anti-virus Rusia yang dilarang oleh A.S. dari jaringan komputer pemerintah, gagal membuat argumen hukum serupa pada tahun 2018, demikian menurut berita Bloomberg.

Jaksa Departemen Kehakiman A.S. berpendapat bahwa Kongres A.S. memiliki alasan keamanan nasional yang lebih dari cukup untuk legislasi itu, yang membatasi kontraktor dan lembaga federal untuk menggunakan router dan peralatan lainnya yang diproduksi oleh Huawei dan ZTE Corp dari Tiongkok. Jaksa Emily Newton mengatakan kepada pengadilan bahwa RRT dapat dengan mudah mengeksploitasi Huawei, yang beroperasi berdasarkan hukum Tiongkok dan terhubung ke negara itu, menerima keringanan pajak dan dukungan penelitian, demikian yang dilaporkan The Wall Street Journal. Jaksa A.S. mendorong agar gugatan tersebut dibatalkan.

Para pejabat A.S. telah lama berpendapat bahwa teknologi Huawei bisa siap digunakan untuk pengawasan ilegal oleh RRT. Kasus ini hanya membahas pertanyaan konstitusional tindakan tersebut oleh Kongres A.S. Berbagai kasus pidana terhadap Huawei masih menunggu putusan pengadilan.

Sementara itu, A.S. telah menerapkan langkah-langkah lain untuk melindungi diri. Departemen Perdagangan A.S. menempatkan Huawei pada “daftar entitasnya” pada Mei 2019 untuk membatasi kemampuan perusahaan itu untuk membeli komponen dan perangkat lunak A.S. Bloomberg melaporkan bahwa pemerintahan Trump juga melarang perusahaan-perusahaan A.S. untuk menggunakan peralatan telekomunikasi yang diproduksi oleh perusahaan yang berutang budi pada “musuh luar negeri.”

Seperti Amerika Serikat, Australia dan Polandia juga telah secara efektif melarang Huawei dari infrastruktur 5G mereka. Banyak negara lain di Asia, Eropa, dan Amerika Latin telah membatasi penggunaan produk Huawei di jaringan utama dan meningkatkan protokol keamanan untuk melindungi diri terhadap serangan dari pintu belakang di sistem Huawei, demikian menurut berbagai laporan media.

saham