PLA Berupaya Mendapatkan Keunggulan Militer Melalui Investasi Pelabuhan

Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) Tiongkok hanya memiliki satu pangkalan angkatan laut di luar negeri, yang memiliki lokasi strategis di Jibuti. Investasi besar pada berbagai pelabuhan di seluruh penjuru dunia, yang sering kali berada di dekat titik keluar masuk rawan pengapalan penting, menunjukkan bahwa Beijing sedang mengincar fasilitas tersebut untuk tujuan militer dan komersial. Para peneliti mengatakan pembangunan pangkalan militer tambahan di luar negeri besar kemungkinan merupakan prioritas PLA. AidData, laboratorium penelitian yang berkantor pusat di Amerika Serikat, mengidentifikasi pelabuhan di bawah ini sebagai lokasi tempat Beijing besar kemungkinan akan berupaya membangun pangkalan angkatan laut tambahan dalam beberapa tahun mendatang. Arahkan kursor ke lokasi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Arahkan kursor ke pelabuhan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Paling baik dilihat dalam orientasi lanskap di perangkat seluler.

Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sedang membangun dan mengakuisisi kepentingan pada berbagai pelabuhan di berbagai penjuru dunia dengan tujuan menggunakannya untuk tujuan komersial dan militer. Pelabuhan dwiguna itu meningkatkan pengaruh negara ini di sepanjang rute laut vital dan jalur perlintasan maritim.

Para pengamat khawatir investasi yang meluas itu merupakan proyeksi kekuatan berbahaya, dengan risiko keamanan mulai dari spionase, pemaksaan ekonomi, hingga ekspansi militer. Kapal Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (People’s Liberation Army Navy – PLAN) telah mengunjungi sekitar sepertiga pelabuhan asing itu, demikian yang dilaporkan majalah Newsweek. Akses ke berbagai pelabuhan itu menjadikannya lebih murah dan lebih efisien untuk mengisi ulang perbekalan bagi armada PLAN di luar negeri, demikian yang dilaporkan surat kabar The Wall Street Journal.

Pembiayaan dan pembangunan pelabuhan dan infrastruktur terkait yang dilakukan oleh RRT, baik melalui bantuan atau investasi asing, menunjukkan bahwa pelabuhan atau pangkalan dapat digunakan untuk melayani PLAN di masa damai atau perang, demikian yang dilaporkan AidData, laboratorium penelitian yang berkantor pusat di Amerika Serikat. “Beijing juga mungkin berasumsi bahwa skala investasi Tiongkok harus menyiratkan utang nonmoneter yang sesuai: semakin besar investasinya, semakin besar pengaruh Tiongkok dalam meminta keberpihakan, seperti menetapkan opsi dan persyaratan,” tulis para peneliti dalam laporan AidData tahun 2023, “Menyimpan Ambisi Global: Jejak Pelabuhan Tiongkok dan Implikasinya bagi Pangkalan Angkatan Laut Luar Negeri di Masa Depan.”

Perekonomian RRT yang didominasi negara mengaburkan batasan di antara upaya komersial dan militer. “Menarik benang merah di antara upaya yang tampaknya seperti investasi komersial dan pangkalan angkatan laut di masa depan mungkin terlihat aneh bagi mereka yang tidak terbiasa dengan cara Tiongkok melakukan bisnis,” tulis mantan perwira Angkatan Laut Inggris Alexander Wooley dan peneliti AidData Sheng Zhang untuk majalah Foreign Policy. “Tetapi perusahaan konstruksi atau pengoperasian pelabuhan Tiongkok dapat diperdagangkan di Bursa Efek Shanghai dan juga menjadi entitas resmi pemerintah.”

Mereka mengutip China Communications Construction Company yang mayoritas sahamnya dimiliki negara dan diperdagangkan secara publik, yang merupakan pemain utama dalam pembangunan pelabuhan di luar negeri. A.S. telah memberikan sanksi kepada perusahaan itu atas perannya dalam membangun pulau-pulau buatan yang dikecam luas oleh masyarakat internasional di Laut Cina Selatan untuk merongrong hak kedaulatan negara lain.

SUMBER: