Cerita populer

Dakwaan: Huawei membantu Iran dan Korea Utara menghindari sanksi

Sebuah dakwaan baru menuduh raksasa telekomunikasi Tiongkok, Huawei Technologies Co. memberikan bonus kepada karyawan untuk mencuri rahasia dagang A.S. dan melakukan bisnis dengan Iran dan Korea Utara yang melanggar sanksi internasional.

Dakwaan itu menuduh Huawei dan dua anak perusahaannya di Amerika berkonspirasi untuk mencuri rahasia dagang dari enam perusahaan teknologi A.S dan melanggar hukum persekongkolan kriminal (racketeering) yang biasanya digunakan untuk memerangi kejahatan terorganisir.

Dakwaan federal itu — diajukan pada 12 Februari 2020, di New York — mengatakan bahwa barang-barang yang dicuri dari perusahaan-perusahaan A.S. mencakup rahasia dagang, manual untuk membuat router internet, antena, dan kode komputer yang dilindungi hak cipta, demikian menurut sebuah laporan di majalah The National Interest.

Huawei menandatangani perjanjian kerahasiaan dengan perusahaan pesaing dengan maksud untuk melanggar perjanjian itu dan merekrut karyawan dari perusahaan pesaing untuk mencuri rahasia perusahaan, demikian ungkap pemerintah dalam rilis berita.

“Sebagai bagian dari skema itu, Huawei diduga meluncurkan kebijakan yang menciptakan program bonus untuk memberikan imbalan kepada karyawan yang memperoleh informasi rahasia dari pesaing,” ungkap Departemen Kehakiman. “Kebijakan itu menjelaskan bahwa karyawan yang memberikan informasi berharga akan diberi imbalan finansial.”

Dakwaan tersebut juga menuduh bahwa Huawei melakukan bisnis dengan negara-negara yang dikenai sanksi. Reuters melaporkan bahwa Huawei memasang peralatan pengawasan di Iran yang digunakan untuk memantau, mengidentifikasi, dan menahan pengunjuk rasa selama demonstrasi antipemerintah di Teheran pada tahun 2009.

Dakwaan tersebut juga menuduh Huawei bersekongkol untuk menipu HSBC dan bank-bank lain dengan sengaja salah menggambarkan hubungan perusahaan itu dengan perusahaan yang beroperasi di Iran.

Iran bukanlah satu-satunya negara yang terkena sanksi yang dilibatkan oleh Huawei. Perusahaan itu juga secara diam-diam melakukan bisnis di Korea Utara yang melanggar sanksi A.S., Uni Eropa, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dirancang untuk mengekang program nuklir dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan rezim tertutup itu.

Tuduhan baru itu berakar dari laporan surat kabar The Washington Post, yang mengungkapkan pada tahun 2019 bahwa Huawei secara diam-diam telah membantu pemerintah Korea Utara membangun dan memelihara jaringan nirkabel komersial negara itu.

Surat kabar itu melaporkan bahwa Huawei bermitra dengan badan usaha milik negara Tiongkok Panda International Information Technology Co. Ltd. pada berbagai proyek yang berjalan selama delapan tahun. The Washington Post mendasarkan laporannya pada perintah kerja, kontrak, dan lembar kerja yang disediakan oleh mantan karyawan Huawei.

Pemerintah A.S. berulang kali mendesak sekutunya untuk tidak menggunakan peralatan Huawei ketika mereka membangun jaringan seluler 5G negara mereka. A.S. mendasarkan keprihatinannya pada perilaku Huawei di masa lalu dan dalam kaitannya dengan Partai Komunis Tiongkok.

“Dakwaan tersebut melukiskan gambaran yang memberatkan dari sebuah organisasi ilegal yang tidak memedulikan hukum,” ungkap Ketua Komite Intelijen Senat A.S. Richard Burr dan Wakil Ketua Mark Warner dalam sebuah pernyataan bersama. Para senator menyebutnya sebagai “langkah penting dalam memerangi sindikat kriminal Huawei yang dikendalikan oleh negara.”

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button