Berbagai negara Indo-Pasifik mengandalkan NATO sebagai model keamanan dan mitra multilateral
Berbagai negara dan militer Indo-Pasifik semakin mengandalkan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan aliansi multilateral lainnya yang sedang berkembang untuk membantu memperoleh perdamaian dan kemakmuran serta melawan agresi dan pemaksaan di kawasan itu.
Para pemimpin negara menjalin kerja sama lebih erat dengan NATO, yang berusia 70 tahun pada April 2019, untuk memperkuat keamanan regional. Dimulai pada awal tahun 1990-an, Jepang berupaya untuk memperkuat aliansinya denganbadan keamanan kolektif Atlantik Utara itu.Selama dekade terakhir ini, Jepang membangun dialog strategis, menandatangani deklarasi politik dengan NATO pada tahun 2013, danperjanjian kemitraan pada tahun 2014. Jepang dan NATO bekerja sama di berbagai bidang mulai dari pertahanan siber, keamanan maritim, bantuan kemanusiaan, dan bantuan bencana hingga nonproliferasi dan penelitian pertahanan, demikian menurut situs web NATO.
Korea Selatan juga telah terlibat dalam dialog dan kerja sama dengan NATO sejak tahun 2005. Keduanya menjalin kemitraan pada tahun 2012, yang mereka perbarui pada November 2017. Serupa dengan itu, Australia memulai kerja samanya dengan NATO pada tahun 2005 dan kemitraannya pada Februari 2013. Selandia Baru dan Mongolia juga menandatangani perjanjian kemitraan dengan NATO pada tahun 2012, demikian ungkap situs web NATO.
Mitra NATO dan berbagai negara Indo-Pasifik lainnya seperti Malaysia, Singapura, dan Tonga menyumbangkan pasukan untuk operasi Pasukan Bantuan Keamanan Internasional NATO di Afganistan dari tahun 2001 hingga 2014.
Beberapa analis sekarang menyerukan pembentukan Dewan NATO-Tiongkok untuk mengatasi implikasi keamanan dari keagresifan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan untuk mempertahankan tatanan global berbasis aturan. Dewan itu akan dianalogikan dengan Dewan NATO-Rusia, yang dibentuk pada tahun 2002.
“Dewan tersebut akan memacu aliansi itu untuk secara lebih serius mengatasi berkembangnya ancaman Tiongkok terhadap kepentingan NATO di Eropa, di Arktik, dan, ya, di Asia-Pasifik,” tulis Barry Pavel dan Ian Brzezinski dari Brent Scowcroft Center on International Security at the Atlantic Council dalam komentar pada Agustus 2019 di situs web Defense One.“Strategi paling efektif yang digunakan oleh Barat untuk melibatkan Tiongkok dan melawan agresi Tiongkok akan melibatkan kolaborasi transatlantik, tidak hanya di dunia politik dan ekonomi tetapi juga di ranah militer. Tidak ada lembaga yang lebih baik untuk mempromosikan ranah militer daripada NATO.”
Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan pada awal Agustus 2019 bahwa NATO perlu memahami implikasi ekspansi Tiongkok di seluruh dunia yang dapat menantang NATO, demikian yang dilaporkan Reuters.
“Ini bukan tentang memindahkan NATO ke Pasifik, tetapi ini tentang menanggapi fakta bahwa Tiongkok semakin mendekati kita,” tutur Stoltenberg, merujuk pada investasi kontroversial RRT “dalam infrastruktur kritis di Eropa, peningkatan kehadiran di Arktik, dan juga peningkatan kehadiran di Afrika, dan di ruang siber.”
“Jadi, semua ini merupakan faktor penting bagi NATO untuk mengatasi kebangkitan Tiongkok, dan kami melakukannya tidak hanya melalui kerja sama dengan mitra kami di kawasan ini — Australia, Selandia Baru, tetapi juga Jepang dan Korea Selatan,” tutur Stoltenberg.
(Foto:Perdana Menteri Australia Scott Morrison, kanan, bertemu dengan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg di Sydney, Australia, pada 7 Agustus 2019.)
NATO dapat belajar dari berbagai mitra Indo-Pasifiknya serta dari 10 negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mengenai cara terbaik untuk membendung ekspansionisme RRT, yang mereka hadapi di Laut Cina Selatan tempat RRT biasanya menggunakan hubungan bilateral untuk memecah belah dan menaklukkan negara lain. Untuk menghadapi agresi semacam itu, anggota ASEANtelah meningkatkan berbagai pakta pertahanan dan keamanan bilateral dengan satu sama lain dan dengan berbagai negara lain di Indo-Pasifik, sehingga semakin mewujudkan terciptanya pengaturan keamanan regional multilateral di kawasan tersebut. Banyak analis memperkirakan bahwa ASEAN, yang meliputi Brunei, Myanmar, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, pada akhirnya akan menjadi organisasi keamanan multilateral berskala penuh.
Berbagai negara Indo-Pasifik mungkin mendapat manfaat dari pelajaran yang dipetik olehNATO, yang didirikan pada tahun 1949 dan didasarkan pada “dua pilar yang sama pentingnya: kepentingan dan nilai-nilai keamanan,” tulis Lukas Trakimavicius, seorang pakar keamanan ekonomi di Kementerian Luar Negeri Lituania, dalam blog pada Maret 2019 untuk situs web Dewan Atlantik.
“Kepercayaan bersama pada kebebasan, hak asasi manusia, dan demokrasi bertindak sebagai jaringan penghubung yang menyatukan berbagai negara dan membantu mengatasi penyusunan ulang geostrategis dan badai politik yang datang dari kedua sisi Atlantik,” tulis Trakimavicius tentang NATO. “Berkali-kali, sekutu berhasil mengatasi kesulitan dan melalui konsultasi yang melelahkan mereka akan menyelesaikan perselisihan dan memperkuat ikatan mereka.”
“Fakta bahwa NATO berhasil menyelesaikan tugas-tugas yang hebat ini selama bertahun-tahun perlu diakui dan dipahami oleh generasi pemimpin saat ini bukan hanya karena nilai historisnya, tetapi juga karena NATO menghadirkan sumber pedoman penting untuk tantangan yang dihadapi NATO saat ini.”
