Australia membangun infrastruktur internet dan pangkalan angkatan laut Timor-Leste

Australia membangun infrastruktur internet dan pangkalan angkatan laut Timor-Leste

Australia pada akhir Agustus 2019 mengumumkan perjanjian keamanan maritim baru dengan Timor-Leste ketika negara demokrasi yang masih muda itu akan memperoleh infrastruktur angkatan laut dan sambungan internet bawah laut dengan dunia saat Republik Rakyat Tiongkok (RRT) meningkatkan pengaruhnya di kawasan itu.

Perdana Menteri Scott Morrison mendeklarasikan “babak baru dalam hubungan kami” ketika dia bertemu dengan mitra Timor-Lestenya, Taur Matan Ruak, di ibu kota Dili untuk bertukar catatan diplomatik yang mengaktifkan kesepakatan baru dalam pembagian pendapatan minyak dan gas dasar laut. Kunjungan itu menandai peringatan 20 tahun pemungutan suara yang didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengakibatkan tercapainya kemerdekaan negara setengah pulau itu dari Indonesia. (Foto: Perdana Menteri Australia Scott Morrison, kiri, menerima suvenir kain tenun tradisional Timor yang disebut “tais” dari Presiden Timor Leste Francisco Guterres selama pertemuan mereka di Dili, Timor-Leste, pada 30 Agustus 2019.)

Morrison juga menggunakan kesempatan itu untuk mengumumkan paket keamanan maritim baru ketika Australia akan membayar pembangunan dermaga baru di Pangkalan Angkatan Laut Hera di pantai utara Timor-Leste yang akan membantu negara itu mengoperasikan dua kapal patroli kelas Guardian yang akan diberikan oleh Australia pada tahun 2023.

Morrison mengatakan bahwa Australia akan menyediakan kapal pelatihan guna mempersiapkan Timor-Leste menerima pengiriman perahu patroli itu dan membayar desain konsep pemutakhiran lebih luas untuk pangkalan angkatan laut itu.

Australia juga akan membayar pekerjaan teknik dan desain yang diperlukan untuk menghubungkan Timor-Leste melalui kabel serat optik ke sistem kabel Australia yang membentang di antara kota Darwin dan Port Hedland di sebelah utara Australia.

Morrison mengatakan bahwa pemerintahnya akan bekerja sama dengan Timor-Leste dalam opsi pembiayaan dan konstruksi.

“Hubungan kami akan bertahan, kami menghormati kedaulatan dan kemerdekaan yang Anda peroleh dengan susah payah, dan akan terus berjalan bersama dengan Anda,” ungkap Morrison.

Timor-Leste merupakan salah satu dari sedikit negara yang tidak memiliki koneksi internet serat optik dan mengandalkan layanan satelit yang lambat dan mahal.

Pembagian kekayaan pendapatan energi Laut Timor, termasuk ladang Greater Sunrise yang belum dimanfaatkan yang nilainya sekitar 697,44 triliun rupiah (50 miliar dolar A.S.), telah menjadi sumber konflik diplomatik di antara kedua negara tetangga dekat itu.

Seorang mantan mata-mata Australia dan pengacaranya dituntut di Australia karena mengungkapkan dugaan pada tahun 2012 bahwa Australia menyadap ruang Kabinet Timor-Leste pada tahun 2004 untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil dalam negosiasi perjanjian Laut Timor. Sebuah perjanjian yang ditandatangani pada tahun 2006 dihapuskan dan perjanjian pengganti yang lebih menguntungkan Timor-Leste ditandatangani pada tahun 2018.

Penuntutan itu telah memicu protes jalanan di Dili yang dilakukan oleh para pendukung pengungkap fakta Australia itu. Beberapa di antara kerumunan massa yang bertemu dengan rombongan Australia mengenakan kaos lengan pendek yang dicetak dengan foto pengacara yang dituntut itu, Bernard Collaery.

Warga Australia Shirley Shackleton, 87 tahun, berhasil menyelinap melewati petugas keamanan untuk memberikan sebuah petisi dengan 4.000 tanda tangan yang menyerukan agar tuduhan tersebut dibatalkan kepada Menteri Luar Negeri Marise Payne, yang merupakan bagian dari rombongan Morrison.

Shackleton merupakan janda dari salah satu dari lima jurnalis televisi Australia yang terbunuh ketika melaporkan invasi Indonesia ke Timor-Leste di kota perbatasan Balibo pada tahun 1975. Dia telah berkampanye sejak saat itu agar para pembunuh suaminya diadili.

“Saya bukan pengacara, tetapi saya tahu apa yang benar dan salah dan ini salah,” ungkap Shackleton tentang penuntutan Australia.

Morrison tidak akan melibatkan diri dalam kasus itu.

“Ini merupakan masalah dalam negeri di Australia; kasus itu saat ini diadili di pengadilan, jadi itu bukan urusan yang ingin saya komentari,” ungkap Morrison kepada jurnalis.

Beberapa anggota parlemen Timor-Leste ingin menerima investasi Tiongkok untuk menyalurkan minyak dan gas Greater Sunrise ke negara mereka untuk diproses, mendorong kekhawatiran bahwa Timor-Leste dapat berutang dalam jumlah sangat besar kepada RRT, seperti negara-negara kepulauan lainnya yang rentan secara ekonomi di kawasan tersebut.

Janji kabel internet itu mengikuti komitmen yang diberikan oleh Australia untuk menanggung sebagian besar biaya untuk memasang kabel serupa dari Sydney ke Papua Nugini dan Kepulauan Solomon.

Kabel untuk Papua Nugini dan Kepulauan Solomon ditawarkan untuk mencegah raksasa telekomunikasi Tiongkok Huawei menyediakan jaringan alternatif. Australia telah melarang Huawei untuk memasok jaringan broadband nasionalnya sendiri dan mengembangkan jaringan 5G dengan alasan keamanan.

Australia memimpin pasukan militer Perserikatan Bangsa-Bangsa yang membawa perdamaian ke Timor-Leste setelah timbulnya pertumpahan darah menyusul referendum kemerdekaan pada tahun 1999. Pemerintah Timor-Leste mengundang militer Australia pada tahun 2006 untuk memulihkan ketertiban setelah pemberontakan militer.

Kunjungan Morrison merupakan kunjungan pertama yang dilakukan oleh seorang perdana menteri Australia dalam 12 tahun terakhir ini. Australia meningkatkan program bantuannya di kawasan Indo-Pasifik sebagai upaya untuk melawan semakin dalamnya investasi Tiongkok.

saham