DepartemenRenungan

Anggota Parlemen Uni Eropa Menyerukan larangan global terhadap ‘robot pembunuh’

Uni Eropa mengambil sikap menentang “robot pembunuh” pada pertengahan September 2018 ketika Parlemen Eropa mengeluarkan resolusi yang menyerukan larangan internasional terhadap pengembangan, produksi, dan penggunaan senjata yang membunuh tanpa keputusan menembak yang dibuat oleh manusia.

Persenjataan otonom merupakan mesin yang diprogram untuk memilih dan menyerang target menggunakan kecerdasan buatan, tanpa kendali manusia. Pihak yang menentangnya takut bahwa persenjataan itu bisa menimbulkan bahaya ketika terjadi serangan siber atau karena kesalahan dalam pemrogramannya.

“Saya tahu bahwa ini mungkin terlihat seperti perdebatan tentang masa depan nun jauh di sana atau fiksi ilmiah. Bukan seperti itu,” ungkap Federica Mogherini, kepala kebijakan luar negeri dan keamanan Uni Eropa, dalam debat di Parlemen sehari sebelum pemungutan suara. 

Resolusi itu berupaya untuk mencegah pengembangan dan penggunaan persenjataan otonom.

Berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Tiongkok, Israel, Korea Selatan, Rusia, dan Inggris, berupaya mengembangkan sistem persenjataan otonom, dengan prekursor seperti drone bersenjata, demikian menurut kelompok nirlaba Human Rights Watch.

Kantor berita Rusia TASS melaporkan pada tahun 2017 bahwa pembuat persenjataan Rusia, Kalashnikov, telah mengembangkan senjata otomatis yang mampu “mengidentifikasi target dan membuat keputusan.”

Sebagian besar anggota di debat Parlemen Eropa menyetujui resolusi tersebut, dengan mengatakan bahwa penggunaan persenjataan semacam itu merupakan masalah hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan. Beberapa pihak khawatir bahwa legislasi itu dapat membatasi kemajuan ilmiah di bidang kecerdasan buatan untuk penggunaan sehari-hari.

Kekhawatiran lain yang ditekankan oleh anggota parlemen adalah risiko keamanan yang akan dihadapi blok itu jika melarang penggunaan persenjataan tersebut sementara pihak lain tidak melarangnya.

“Sistem persenjataan otonom harus dilarang secara internasional,” ungkap Bodil Valero, juru bicara kebijakan keamanan untuk Kelompok Hijau/EFA Parlemen Uni Eropa. “Kekuasaan untuk memutuskan hidup dan matinya seseorang seharusnya tidak pernah diambil dari tangan manusia dan diberikan kepada mesin.”

Resolusi itu meminta Uni Eropa untuk menetapkan posisi bersama sebelum negosiasi internasional yang dijadwalkan di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada November 2018.

Di tingkat P.B.B., 26 pemerintah menuntut pelarangan persenjataan kecerdasan buatan, demikian menurut pernyataan dari kelompok Hijau/EFA.

“Resolusi ini menambah momentum penting menuju langkah lebih lanjut untuk mencegah pengembangan dan penggunaannya,” ungkap organisasi perdamaian PAX dalam sebuah pernyataan setelah pemungutan suara pada bulan September. Reuters

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button