Cerita populer

A.S. mendakwa empat peretas militer Tiongkok dalam kasus peretasan Equifax pada tahun 2017

Reuters

Amerika Serikat telah mendakwa empat peretas militer Tiongkok atas peretasan lembaga pelaporan kredit Equifax pada tahun 2017 yang memengaruhi hampir 150 juta warga Amerika, demikian ungkap Jaksa Agung A.S. William Barr pada awal Februari 2020.

“Ini merupakan gangguan yang disengaja dan ekstensif terhadap informasi pribadi rakyat Amerika,” ungkap Barr, ditampilkan dalam foto, ketika mengumumkan dakwaan terhadap empat anggota Tentara Pembebasan Rakyat (People’s Liberation Army – PLA) Tiongkok sehubungan dengan salah satu peretasan data terbesar dalam sejarah A.S.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Geng Shuang, membantah tuduhan itu dan mengatakan bahwa Partai Komunis Tiongkok (PKT), militer Tiongkok, dan personel mereka “tidak pernah terlibat dalam pencurian siber rahasia dagang.”

Pengumuman itu merupakan pengumuman terbaru dalam kampanye agresif yang dilakukan oleh pihak berwenang A.S. untuk membasmi operasi spionase PKT di Amerika Serikat. Sejak mengalihkan perhatiannya ke Tiongkok pada tahun 2018, Amerika Serikat telah menjerat sekelompok pejabat pemerintah, pelaku bisnis, dan akademisi Tiongkok yang berupaya mendapatkan rahasia A.S.

Informasi pribadi yang dimiliki oleh sekitar 147 juta orang, termasuk nomor Jaminan Sosial, tanggal lahir, dan data SIM berhasil dibobol dalam kasus peretasan data Equifax.

Peretas militer Tiongkok menghabiskan waktu berminggu-minggu dalam sistem Equifax, membobol jaringan komputer, mencuri rahasia perusahaan dan data pribadi. Peretas PLA merutekan lalu lintas melalui sekitar 34 server yang berlokasi di hampir 20 negara untuk mengaburkan lokasi mereka yang sebenarnya.

Kepala Eksekutif Equifax Mark Begor mengatakan bahwa perusahaan itu berterima kasih atas investigasi Departemen Kehakiman.

“Sangat menenteramkan hati bahwa lembaga penegak hukum federal kami memperlakukan kejahatan siber — terutama kejahatan yang disponsori negara — dengan keseriusan yang layak diperolehnya,” ungkapnya dalam sebuah pernyataan.

Pejabat A.S. mengatakan bahwa para peretas yang bekerja untuk militer Tiongkok berada di balik peretasan besar-besaran di Kantor Manajemen Personalia, yang terungkap pada tahun 2015 dan melibatkan pembobolan data pribadi sensitif yang diajukan oleh pelamar untuk pemeriksaan bebas kriminal pemerintah A.S.

Pembobolan data itu mengungkap nama, nomor Jaminan Sosial, dan alamat lebih dari 22 juta karyawan dan kontraktor federal A.S. saat ini dan mantan karyawan dan kontraktor federal A.S., serta 5,6 juta sidik jari.

Peretas yang bekerja untuk dinas intelijen dan militer Tiongkok juga diduga berada di balik peretasan besar-besaran di grup hotel Marriott International Inc.

Peretasan Equifax terhubung dengan pola serangan siber Tiongkok di masa lalu, demikian ungkap Michael Daniel, mantan koordinator keamanan siber Gedung Putih, karena data yang dicuri dapat mendukung upaya mata-mata lainnya.

“Kegunaan utamanya adalah mengembangkan target potensial bagi pendekatan yang dilakukan oleh agen intelijen atau memasok data bagi kecerdasan buatan [dan] alat bantu pembelajaran mesin,” ujar Daniel, presiden Cyber Threat Alliance, kelompok pembagian informasi keamanan siber.

Senator Ben Sasse, anggota Komite Khusus Senat di bidang Intelijen, mendesak tindakan yang lebih keras untuk melawan peretasan Tiongkok.

“Partai Komunis Tiongkok akan berusaha keras dalam upayanya untuk mencuri dan mengeksploitasi data Amerika. Dakwaan ini merupakan kabar baik, tetapi kita harus berbuat lebih banyak untuk melindungi data warga Amerika dari operasi pengaruh Partai Komunis Tiongkok,” ungkapnya dalam sebuah pernyataan.

Peretasan data Equifax, karena begitu besar dan melibatkan begitu banyak informasi keuangan yang sensitif pada begitu banyak warga Amerika, memiliki implikasi yang luas bagi Equifax dan industri kredit konsumen.

Perusahaan itu setuju untuk membayar hingga 9,6 triliun rupiah (700 juta dolar A.S.) untuk menyelesaikan klaim bahwa pihaknya melanggar hukum selama peretasan data itu dan untuk membayar kompensasi kepada konsumen yang dirugikan.

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button