A.S. memperkuat komitmen terhadap negara-negara kepulauan Pasifik

A.S. memperkuat komitmen terhadap negara-negara kepulauan Pasifik

Cerita populer | Feb 3, 2020:

Amerika Serikat telah menyediakan anggaran ekstra untuk meningkatkan kemampuan delapan negara kepulauan Pasifik melalui Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (National Defense Authorization Act – NDAA) 2020, ketika A.S. melanjutkan upayanya untuk menawarkan peningkatan keamanan di seluruh kawasan Indo-Pasifik.

Delapan negara kecil itu akan mendapat manfaat dari bantuan dan pelatihan tambahan ketika A.S. berkontribusi terhadap keamanan di kawasan tersebut sembari menghadapi peningkatan agresi Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di sana.

Negara-negara yang menerima bantuan baru dari A.S. itu meliputi Fiji, Kepulauan Marshall, Negara Federasi Mikronesia, Palau, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Tonga, dan Vanuatu.

Presiden A.S. Donald Trump menandatangani NDAA senilai 10,07 kuadriliun rupiah (738 miliar dolar A.S.) pada Desember 2019, yang mencakup kenaikan 286,64 triliun rupiah (21 miliar dolar A.S.) dari rencana pengeluaran tahun 2019 dan memperluas Prakarsa Keamanan Maritim Indo-Pasifik A.S., yang telah meningkatkan kesadaran ranah maritim mitra-mitra utama dan kemampuan untuk memantau dan melakukan patroli di perairan teritorial dan zona ekonomi eksklusif.

A.S. juga telah berupaya untuk memperkuat Perjanjian Asosiasi Bebas (Compact of Free Association) di antara Amerika Serikat dan Federasi Mikronesia, Kepulauan Marshall, dan Palau, yang akan diperbarui dalam beberapa tahun mendatang.

Laksamana Philip S. Davidson, komandan Komando Indo-Pasifik A.S., mengatakan bahwa A.S. memiliki “peluang untuk bermitra dengan sekutu kuat kami, Australia dan Prancis, dan teman kuat, Selandia Baru, untuk meningkatkan pembagian informasi dan kerja sama maritim ketika negara-negara kepulauan Pasifik mengatasi tantangan yang terkait dengan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diregulasi, bencana alam, perdagangan narkotika, dan pemaksaan ekonomi dari Beijing” dalam kesaksiannya pada Februari 2019 kepada Komite Angkatan Bersenjata Senat A.S.

Komite itu mengakui bahwa memperkuat aliansi dan kerja sama di kawasan kepulauan Pasifik merupakan elemen penting dalam implementasi Strategi Pertahanan Nasional (National Defense Strategy – NDS) A.S. di Indo-Pasifik, dalam laporannya pada Juni 2019 tentang NDAA 2020. “NDS khususnya menyerukan untuk memperluas aliansi dan kemitraan Indo-Pasifik, termasuk melalui mekanisme kerja sama keamanan regional, dalam rangka mengembangkan jaringan arsitektur keamanan yang mampu menangkal agresi, menjaga stabilitas, dan memastikan akses bebas ke ranah kepentingan bersama,” tulis laporan itu.

Selain itu, komite itu mengatakan bahwa disertakannya delapan negara kepulauan Pasifik dalam Prakarsa Keamanan Maritim Indo-Pasifik akan mendukung sasaran NDS untuk memperkuat aliansi dan kemitraan utama, mencegah agresi, dan terlibat dalam persaingan strategis, yang dirangkum dalam rangkuman khusus NDAA 2020. (Foto: Prajurit Pasukan Pertahanan Papua Nugini dan personel zeni tempur Pasukan Marinir A.S. mengerjakan proyek pencegahan erosi selama latihan di Lae, Papua Nugini, pada September 2019.

Undang-undang itu juga menyerukan kepada Komando Indo-Pasifik A.S. untuk membentuk satu atau beberapa pusat fusi intelijen sumber terbuka untuk meningkatkan kerja sama dengan negara-negara kepulauan Pasifik.

Australia telah menjadi penyedia bantuan terbesar di kawasan kepulauan Pasifik selama beberapa dekade. Akan tetapi, RRT telah dengan cepat meningkatkan investasinya di kawasan itu guna menyaingi Australia dalam beberapa tahun terakhir ini.

Tidak seperti dukungan Australia dan A.S. yang tidak memerlukan pelunasan, pendanaan RRT sering kali diberikan kepada negara penerima dalam bentuk pinjaman.

Yang menambah kekhawatiran, sebuah laporan pada November 2019 yang dibuat oleh Dana Moneter Internasional mengklasifikasikan beberapa negara kepulauan Pasifik — termasuk enam dari delapan negara yang mendapatkan manfaat dari pengeluaran NDAA A.S. — berada pada risiko tekanan utang tinggi atau sedang. Laporan itu menyebutkan Kepulauan Marshall, Mikronesia, dan Tonga berisiko tinggi dan Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu berisiko sedang.

RRT memberikan banyak pinjaman di kawasan itu antara tahun 2006 dan 2010 dan biasanya memberi para debitor masa tenggang lima hingga 10 tahun, demikian ungkap Jonathan Pryke dari Lowy Institute kepada CNN.

Para pengamat berpendapat bahwa kepentingan RRT di kawasan kepulauan Pasifik dimotivasi oleh peningkatan pengaruhnya untuk tujuan militer dan diplomatik dan sebagian besar oleh upayanya untuk mengendalikan kekayaan sumber daya alam yang ditemukan di sana. Banyak negara kepulauan Pasifik memiliki persediaan kayu, ikan, dan mineral dalam jumlah besar. Tiongkok telah banyak berinvestasi di Papua Nugini, yang memiliki emas, nikel, kayu, dan gas alam — lebih banyak dari kepulauan Pasifik lainnya, demikian menurut CNN. Misalnya, RRT menyelesaikan proyek peningkatan jalan senilai 1,16 triliun rupiah (85 juta dolar A.S.) di Papua Nugini pada tahun 2017, demikian yang dilaporkan CNN.

Kapal-kapal RRT juga telah menyebabkan masalah di perairan kawasan itu dengan memanen persediaan ikan penting secara ilegal, demikian menurut berbagai laporan media. Tuna yang dipindahkan dari satu alat pengangkut ke alat pengangkut lainnya atau ditangkap secara ilegal di kawasan itu mengakibatkan kerugian lebih dari 8,19 triliun rupiah (600 juta dolar A.S.) per tahun, demikian menurut laporan Pew Charitable Trusts pada tahun 2016.

saham