A.S. bergabung dengan kelompok kecerdasan buatan G7 untuk melawan Tiongkok
The Associated Press
Amerika Serikat telah bergabung dengan panel internasional guna menetapkan pedoman etika untuk penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence – AI).
Kepala pejabat teknologi Gedung Putih, Michael Kratsios, mengatakan bahwa penting untuk menetapkan prinsip-prinsip demokrasi bersama sebagai penghalang terhadap catatan “pemelintiran teknologi” Partai Komunis Tiongkok (PKT) dengan cara yang mengancam kebebasan sipil.
“Perusahaan teknologi Tiongkok berupaya untuk membentuk standar internasional tentang pengenalan wajah dan pengawasan di Perserikatan Bangsa-Bangsa,” ungkapnya pada 28 Mei 2020. (Foto: Kamera keamanan kecerdasan buatan yang menggunakan teknologi pengenalan wajah ditampilkan di Pameran Internasional Keselamatan dan Keamanan Masyarakat Tiongkok ke-14 di Beijing pada Oktober 2018.)
Kelompok Tujuh (Group of Seven – G7) — negara-negara demokrasi terkaya di dunia — meluncurkan Kemitraan AI Global setelah pertemuan virtual menteri teknologi nasional pada 28 Mei. Kemitraan itu terjalin hampir dua tahun setelah para pemimpin Kanada dan Prancis mengumumkan bahwa mereka membentuk sebuah kelompok untuk memandu adopsi AI yang bertanggung jawab berdasarkan prinsip-prinsip bersama yaitu “hak asasi manusia, inklusi, keanekaragaman, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi.”
Pemerintahan Presiden A.S. Donald Trump mengajukan keberatan atas pendekatan itu, dengan alasan bahwa terlalu banyaknya fokus pada peraturan akan menghambat inovasi A.S. Kratsios mengatakan bahwa negosiasi selama setahun terakhir ini dan perubahan pada ruang lingkup kelompok itu membuat A.S. bergabung.
“Kami bekerja sangat keras untuk memperjelas bahwa kemitraan itu tidak akan menjadi badan penetapan standar atau pembuat kebijakan,” ungkapnya.
Keterlibatan A.S. penting karena peran besar yang dimainkan oleh perusahaan teknologi Amerika secara global dan advokasi historis negara itu terhadap hak asasi manusia, demikian ungkap Kay Mathiesen, seorang guru besar madya yang berfokus pada etika komputer di Northeastern University, Boston.
“Perusahaan teknologi A.S. seperti Microsoft, Google, dan Apple semuanya peduli dengan pedoman apa yang harus mereka ikuti untuk menggunakan AI secara bertanggung jawab,” ungkapnya. “Mengingat kehadiran global mereka, fakta bahwa A.S. tidak terlibat tidak berarti bahwa mereka pada akhirnya tidak harus mengikuti peraturan apa pun yang dikembangkan oleh anggota G7 lainnya.”
Dorongan A.S. untuk mengkaji alat bantu pengawasan berkemampuan AI yang dibangun oleh Republik Rakyat Tiongkok juga terhubung dengan perang dagang yang lebih luas ketika kedua negara berlomba-lomba untuk memperebutkan dominasi teknologi.
Pada 1 Juni 2020, PKT menuntut agar A.S. mencabut sanksi ekspor terbaru yang diberlakukan pada perusahaan teknologi Tiongkok yang dituduh memainkan peran dalam penindakan tegas di kawasan Muslim Xinjiang, Tiongkok barat laut.
