Selandia Baru dan Filipina meningkatkan interoperabilitas militer dengan perjanjian baru
Staf FORUM
Selandia Baru dan Filipina tengah memperkuat ikatan pertahanan mereka dengan Perjanjian Status Pasukan Kunjungan yang memungkinkan peningkatan kerja sama militer.
Pakta yang ditandatangani pada akhir April 2025 oleh Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro dan Menteri Pertahanan Selandia Baru Judith Collins ini akan memudahkan pengerahan prajurit masing-masing negara ke wilayah satu sama lainnya dan meningkatkan interoperabilitas dengan mempercepat pelatihan gabungan, latihan, serta kolaborasi bantuan kemanusiaan dan tanggap bencana gabungan.
“Perjanjian ini tidak ditujukan terhadap negara mana pun, tetapi merupakan penegasan yang jelas bahwa Filipina dan Selandia Baru berkomitmen pada hukum internasional, kebebasan navigasi, dan penyelesaian sengketa secara damai,” ungkap Penasihat Keamanan Nasional Filipina Eduardo Año dalam sebuah pernyataan.
Judith Collins mengatakan perjanjian itu “mencerminkan kekuatan hubungan Selandia Baru dengan Filipina, yang menjadikan pertahanan sebagai elemen kuncinya. Militer kita sudah bekerja bersama-sama dengan baik, dan perjanjian ini akan menciptakan kondisi untuk kerja sama yang jauh lebih lancar dalam ruang pertahanan.”
Pada September 2024, Selandia Baru berpartisipasi untuk pertama kalinya dalam latihan maritim dengan Australia, Jepang, Filipina, dan Amerika Serikat di Laut Cina Selatan, tempat kapal-kapal Pasukan Penjaga Pantai Tiongkok telah menabrakkan kapal mereka, menembakkan meriam air, dan mengarahkan laser kelas militer ke arah kapal-kapal Filipina yang beroperasi secara sah dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) Manila.
Tiongkok mengklaim sebagian besar wilayah di Laut Cina Selatan, jalur perdagangan internasional penting, meskipun adanya keputusan mahkamah internasional pada tahun 2016 yang membatalkan penegasan kedaulatan ekspansif Beijing. Filipina mengajukan kasus arbitrase itu pada tahun 2013 karena intrusi terus-menerus Tiongkok ke dalam ZEE-nya. Brunei, Malaysia, dan Vietnam juga memiliki klaim maritim tumpang tindih di Laut Cina Selatan.
“Perdamaian paling baik didukung dengan ketahanan dan penangkalan,” ungkap Gilberto Teodoro setelah upacara penandatanganan. “Tiongkok, misalnya, sangat agresif dalam cara mereka menyampaikan klaimnya. Kita perlu menangkal terjadinya perilaku yang tidak diinginkan seperti ini.”
Ketegangan di antara Beijing dan Filipina berkobar lagi pada akhir April 2025 setelah Tiongkok mengibarkan bendera nasionalnya di Sandy Cay dan menyebarkan klaim palsu tentang kedaulatan tiga pulau pasir tak berpenghuni di Laut Cina Selatan. Manila mengatakan insiden itu merupakan contoh jelas bagaimana Partai Komunis Tiongkok memanipulasi informasi untuk membuat seolah-olah Beijing menguasai bagian integral dari wilayah Filipina.
Gilberto Teodoro mengatakan Filipina akan terus membangun aliansi keamanan untuk menangkal agresi Tiongkok, demikian yang dilaporkan The Associated Press (AP). Dia mengatakan tindakan permusuhan yang dikobarkan Tiongkok harus dianggap sebagai ancaman global karena pada akhirnya dapat membatasi kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan.
Filipina memiliki perjanjian pasukan kunjungan dengan Australia dan A.S., sementara itu pakta serupa dengan Jepang tengah menunggu persetujuan legislator Jepang. Gilberto Teodoro mengatakan Kanada dan Filipina diharapkan “segera” menandatangani perjanjian pasukan kunjungan. Prancis dan Filipina mulai merundingkan kesepakatan semacam itu pada Mei 2024, demikian menurut AP.
Perjanjian Selandia Baru-Filipina muncul beberapa minggu setelah Selandia Baru merilis Rencana Kapabilitas Pertahanan 2025-nya, yang menyerukan investasi sebesar 113,7 triliun rupiah (7 miliar dolar A.S.) dalam modernisasi militer selama empat tahun ke depan.
