Korea Utara termasuk negara yang aktivitasnya patut diperhatikan dalam perubahan iklim di kawasan Arktik
Dr. Josh “Bugsy” Segal
Potensi strategis dan ekonomi Arktik semakin jelas terlihat seiring mencairnya es dalam tingkat yang signifikan di kawasan itu, sehingga meningkatkan prospek ekstraksi sumber daya alam yang menguntungkan serta rute pengapalan langsung ke Eropa dan tempat lainnya.
Perjanjian Svalbard tahun 1920, yang menetapkan kedaulatan Norwegia atas kepulauan Svalbard di wilayah Arktik barat laut, masih berlaku seratus tahun setelah pengesahan resminya. Perjanjian ini memungkinkan akses ke Svalbard dan perairan di sekitarnya untuk tujuan komersial, termasuk ekstraksi sumber daya alam dan upaya ilmiah. Australia, Kanada, Tiongkok, India, Jepang, Selandia Baru, Korea Utara, Rusia, Korea Selatan, dan Amerika Serikat merupakan negara Indo-Pasifik yang menandatangani perjanjian itu.
Letak Svalbard menjadikannya titik navigasi yang efektif dalam perjalanan menuju negara-negara NATO dan Rusia. Tiga tahun lalu, jika seseorang menyatakan bahwa prajurit Korea Utara akan bertempur bersama Rusia, besar kemungkinan hal itu akan dianggap tidak masuk akal. Perencana militer mungkin telah meragukan bahwa Korea Utara dapat dengan mudah mencapai wilayah Rusia melalui jalur Svalbard. Akan tetapi, skeptisisme seperti itu keliru. Korea Utara memiliki hak hukum yang sama dengan lebih dari 40 anggota Perjanjian Svalbard lainnya untuk mengakses kawasan itu secara bebas, serta terlibat dalam ekstraksi sumber daya dan penelitian. Mencairnya es meningkatkan prospek itu.
Korea Utara mengumumkan niatnya untuk menggunakan hak-hak itu dengan sepenuhnya setelah menandatangani perjanjian itu pada tahun 2016. Korean Central News Agency melaporkan bahwa tindakan tersebut memberi negara itu “jaminan internasional untuk melakukan kegiatan ekonomi dan penelitian ilmiah di kepulauan itu.”
Svalbard kaya akan batu bara dan sumber daya alam lainnya. Svalbard juga menjadi lokasi Svalbard Global Seed Vault internasional, upaya yang didukung oleh Korea Utara. Meskipun Norwegia dan Rusia saat ini menjadi satu-satunya negara dengan kehadiran fisik permanen di Svalbard untuk “kegiatan ekonomi,” 11 negara Asia melakukan penelitian ilmiah di sana per tahun 2024, demikian menurut database Research in Svalbard (RiS). Empat negara — Tiongkok, India, Jepang, dan Korea Selatan — memiliki stasiun penelitian.
Korea Utara juga telah memanfaatkan potensi ekonomi Rute Laut Utara (Northern Sea Route – NSR) yang semakin dapat dinavigasi kapal dengan menggunakannya untuk melakukan pengiriman ke Rusia. NSR menyediakan jarak pengapalan yang jauh lebih pendek di antara Asia dan Eropa, sehingga mengurangi biaya transportasi.
Para pengamat regional telah menyatakan keterkejutan atas akses setara Korea Utara terhadap sumber daya alam di Svalbard. Meskipun perjanjian itu secara tegas melarang aktivitas militer, banyak negara tetap merasa khawatir dengan upaya penelitian Tiongkok di kawasan itu, termasuk beberapa upaya yang dilakukan oleh entitas yang mungkin terkait dengan Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok.
Tiongkok, yang menyebut dirinya sebagai negara “di dekat Arktik,” merupakan salah satu dari 38 negara dan organisasi pengamat di forum Dewan Arktik. Tiongkok bukanlah salah satu dari delapan negara (Kanada, Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, Rusia, Swedia, dan A.S.) yang memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan di dewan itu. Dewan itu tidak memiliki kewenangan yurisdiksi tetapi menggambarkan dirinya sebagai “forum antarpemerintah terkemuka yang mempromosikan kerja sama di Arktik.”
Laporan terkini menyoroti upaya Korea Utara untuk meningkatkan keterlibatannya di wilayah Arktik. Meskipun belum membuat klaim resmi atau mendirikan pangkalan di Svalbard, pemerintah Korea Utara tertarik dengan navigasi dan ekstraksi sumber daya di Arktik. Upaya serupa juga dilakukan oleh negara-negara lain yang berlomba-lomba mendapatkan akses ke rute pengapalan baru dan sumber daya yang belum dimanfaatkan. Meskipun Korea Utara tidak mengklaim hak perjanjian penuhnya di Svalbard, ketertarikannya menyoroti sifat persaingan sumber daya dan geopolitik di Arktik yang kompleks dan terus berkembang. Bagi para cendekiawan dan analis militer, perkembangan ini memerlukan pengamatan yang cermat.
Memahami implikasi lebih luas dari aspirasi Arktik semacam ini sangat penting bagi mereka yang berfokus pada pemeliharaan stabilitas di wilayah perbatasan yang berubah dengan cepat ini.
Dr. Josh Segal merupakan penasihat senior independen Departemen Pertahanan A.S.
