Indonesia dan Vietnam menyelaraskan pertahanan untuk melawan ekspansi maritim Tiongkok

Gusty Da Costa

Meningkatnya hubungan Indonesia dan Vietnam menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif muncul sebagai kekuatan penting dalam melawan keangkuhan maritim Tiongkok di Indo-Pasifik. Kemitraan itu, yang berlandaskan pada peningkatan kerja sama pertahanan dan koordinasi maritim, semakin terkait dengan upaya strategis Amerika Serikat untuk memperkuat hukum internasional dan menentang tindakan sepihak di Laut Cina Selatan yang disengketakan.

Perubahan strategis dalam kemitraan itu, yang diformalkan pada Maret 2025, mencerminkan respons yang dipertimbangkan dengan cermat guna mengatasi meningkatnya ketegangan regional yang dipicu oleh klaim teritorial ekspansif Tiongkok, yang bertentangan dengan keputusan mahkamah internasional pada tahun 2016 yang ditetapkan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa. “Peningkatan hubungan diplomasi ini bukan sekadar peringatan seremonial, tetapi pernyataan politik yang memiliki makna strategis,” ungkap Marcellus Hakeng Jayawibawa, analis pertahanan di Pusat Strategis Lemhanas Jakarta, kepada FORUM. Tiongkok telah berupaya melakukan pemaksaan dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) kedua negara, sehingga memerlukan respons terkoordinasi.

Penyelarasan ulang ini dilakukan menyusul pelanggaran hukum maritim internasional yang terus dilakukan oleh kapal-kapal Tiongkok, seperti penangkapan ikan ilegal, survei seismik, dan aktivitas milisi maritim dalam ZEE yang diklaim oleh Indonesia dan Vietnam. Sebagai tanggapan, kedua negara itu telah meluncurkan patroli maritim gabungan, memperluas pelatihan militer, dan mengadakan latihan Pasukan Penjaga Pantai untuk mendorong kolaborasi teknis dan menegaskan kedaulatan maritim.

“Patroli maritim gabungan dan perluasan pelatihan militer … merupakan perwujudan nyata dari keprihatinan keamanan bersama yang muncul akibat dinamika ketegangan geopolitik di Laut Cina Selatan,” ungkap Marcellus Hakeng Jayawibawa. Operasi itu merupakan langkah membangun kepercayaan yang menyelaraskan protokol pencegatan kapal dan meningkatkan koordinasi dalam respons keamanan maritim.

Latihan Pasukan Penjaga Pantai Indonesia dan Vietnam pada Oktober 2024, yang difokuskan pada operasi pencarian dan penyelamatan, pencegahan kebakaran, dan tanggap darurat maritim, menunjukkan peningkatan interoperabilitas operasional.

Menyusul pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin di Jakarta pada Maret 2025, Menteri Pertahanan Vietnam Jenderal Phan Van Giang mendesak kolaborasi berkelanjutan di antara lembaga penegak hukum maritim untuk “berbagi informasi dan bekerja bersama-sama dalam mengatasi masalah maritim yang muncul,” demikian menurut Kementerian Pertahanan Vietnam.

Kemitraan pertahanan bilateral itu juga memperkuat kerangka kerja regional lebih luas yang selaras dengan A.S. Baik Indonesia maupun Vietnam bergabung dalam latihan yang dipimpin oleh A.S. seperti Super Garuda Shield serta terlibat dalam dialog pertahanan dan pengembangan kemampuan dengan Washington. Meskipun bukan sekutu perjanjian formal, tindakan mereka semakin mendukung sasaran A.S. untuk melindungi kebebasan navigasi dan menjunjung tinggi norma-norma internasional.

“Bentuk kerja sama itu … dipengaruhi oleh klaim ekspansi Tiongkok di Laut Cina Selatan yang melanggar hukum laut internasional,” ungkap Pudji Astuti dari Kementerian Pertahanan Indonesia kepada FORUM. Dia menekankan bahwa kemitraan itu mencakup pertukaran intelijen, pendidikan pertahanan, penelitian strategis, dan upaya terkoordinasi dalam melawan penangkapan ikan ilegal dan pendudukan maritim, yang sebagian besar terkait dengan aktivitas Tiongkok di perairan yang disengketakan.

Prakarsa gabungan ini menjaga kepentingan nasional sembari memusatkan peran Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Hanoi dan Jakarta menunjukkan komitmen mereka terhadap multilateralisme melalui berbagai forum seperti Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN (ADMM) dan ADMM-Plus. Vietnam mendukung peran Indonesia sebagai ketua bersama Kelompok Kerja Ahli ADMM-Plus di bidang kedokteran militer, bersama dengan A.S.

Marcellus Hakeng Jayawibawa menekankan bahwa penyelarasan dengan sasaran strategis A.S. tidak menandakan polarisasi berbasis blok, tetapi merupakan upaya gabungan oleh kekuatan menengah ASEAN untuk menjunjung tinggi hukum maritim internasional. “Kerja sama Pasukan Penjaga Pantai secara praktis meningkatkan kemampuan penegakan hukum di laut … termasuk pencegahan dan penuntutan penangkapan ikan ilegal, penyelundupan, dan pelanggaran batas maritim,” ungkapnya.

Marcellus Hakeng Jayawibawa mengatakan kerja sama ini mengirimkan pesan kepada negara-negara besar: “Peningkatan kerja sama pertahanan dan maritim juga secara tidak langsung sejalan dengan tujuan strategis Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik.”

Gusty Da Costa merupakan kontributor FORUM yang berbasis di Jakarta, Indonesia.