Australia menggunakan dukungan perikanan untuk memperkuat keamanan regional

Peter Parson

Australia semakin memanfaatkan dukungannya terhadap perikanan Pasifik untuk memperkuat stabilitas regional di tengah meningkatnya tantangan geopolitik. Melalui kombinasi operasi pengawasan militer, bantuan teknis, dan pendanaan pembangunan, Canberra tengah berkontribusi pada ketahanan ekonomi dan keamanan maritim di seluruh Kepulauan Pasifik, kawasan yang mata pencaharian, kedaulatan, dan keberlanjutannya sangat terkait dengan perairan samudra.

Inti dari pendekatan Australia adalah dukungan jangka panjangnya terhadap manajemen perikanan berkelanjutan, terutama untuk tuna, spesies penting bagi perekonomian Pasifik. Australia menyumbang sekitar 52,3 miliar rupiah (3,2 juta dolar A.S.) setiap tahunnya kepada Badan Perikanan Forum Kepulauan Pasifik (Forum Fisheries Agency – FFA), badan yang mengawasi manajemen sumber daya laut regional. Pendanaan ini memperkuat upaya penegakan hukum, pengumpulan data, dan penilaian ilmiah yang penting untuk mempertahankan perikanan.

“Dengan berfokus pada masalah maritim nontradisional seperti perikanan dan tanggap bencana, Australia melindungi diri dari ketegangan strategis di kawasan itu dan membangun kerja sama praktis dengan negara-negara tetangganya,” ungkap Yunkang Liu, analis kebijakan yang berbasis di Sydney, kepada FORUM.

Di samping upaya pembangunan diplomatik dan ekonomi, Pasukan Pertahanan Australia (Australian Defence Force – ADF) mendukung pengawasan maritim Pasifik melalui Operasi Solania, demikian menurut Departemen Pertahanan Australia, yang dikenal sebagai Defence. Misi ini merupakan bagian dari upaya multinasional yang dipimpin oleh Kelompok Koordinasi Pertahanan Kuadrilateral, yang terdiri dari Australia, Prancis, Selandia Baru, dan A.S., serta mencakup operasi gabungan seperti Island Chief, Kurukuru, dan Tui Moana.

Operasi ini menargetkan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diregulasi (IUU), yang mengakibatkan kerugian ratusan juta dolar setiap tahunnya serta membahayakan ketahanan pangan dan keanekaragaman hayati laut negara-negara Pasifik. Pada tahun 2024, FFA melaporkan bahwa Operasi Kurukuru mencakup wilayah yang luasnya lebih dari 21 juta kilometer persegi, mengidentifikasi delapan kapal target (vessel of interest), dan melakukan 89 kali pemeriksaan di atas kapal di laut dan di pelabuhan.

Operasi Solania, yang dibentuk pada tahun 2016, sangat penting dalam melawan penangkapan ikan IUU, melestarikan lingkungan laut, dan mempromosikan keberlanjutan jangka panjang stok ikan regional, demikian menurut Defence.

Aset ADF, termasuk pesawat terbang C-27J Spartan Angkatan Udara Australia dan pesawat terbang KA350 King Air, telah dikerahkan untuk berpatroli dalam zona ekonomi eksklusif yang luas, terkadang mencakup hingga 30.000 mil laut persegi per misinya. Patroli ini, yang dikoordinasikan dengan unit maritim setempat, mengumpulkan citra dan intelijen tentang aktivitas kapal dan berbagi data dengan FFA untuk tindakan penegakan hukum.

Operasi Solania lebih dari sekadar serangkaian latihan militer. Operasi ini merupakan perwujudan upaya Australia untuk memadukan keamanan dengan sasaran pembangunan, demikian ungkap Defence. Negara itu memberikan bantuan sebesar 84,1 miliar rupiah (5,15 juta dolar A.S.) dari tahun 2021-2025 untuk memperluas manajemen perikanan berbasis masyarakat di Kiribati, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu. Prakarsa ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola, ketahanan pangan, dan mata pencaharian penduduk setempat dengan memberdayakan masyarakat untuk mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan.

“Australia tengah aktif bekerja sama dengan ASEAN [Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara] untuk mengatasi penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diregulasi melalui Program Perikanan Berkelanjutan Asia Tenggara, yang berlangsung dari tahun 2022 hingga 2026,” ungkap Yunkang Liu kepada FORUM, yang menyoroti dimensi transregional dari strategi perikanan Australia.

Canberra juga berinvestasi melalui berbagai lembaga seperti Pusat Penelitian Pertanian Internasional Australia, yang mempromosikan penelitian untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan perikanan. Kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat membantu pemerintah Australia mendukung upaya berbasis masyarakat untuk memberikan hasil pembangunan yang positif, khususnya di Papua Nugini dan Kepulauan Solomon.

Yunkang Liu mengatakan perikanan mewakili bidang dengan potensi konflik rendah bagi keterlibatan regional. “Berbagai masalah seperti konservasi laut dan perikanan berkelanjutan menawarkan platform kerja sama yang tidak terlalu bermuatan politik, sehingga ideal untuk membangun kepercayaan dan memperkuat ikatan regional,” ungkapnya.

Dukungan luas Australia — di bidang pertahanan, pembangunan, dan diplomasi — menunjukkan bagaimana kerja sama perikanan menjadi pusat strategi Indo-Pasifik, demikian ungkap Yunkang Liu. Ketika semakin banyak sengketa timbul di kawasan Pasifik, upaya seperti Operasi Solania dan investasi perikanan berkelanjutan menyelaraskan kepentingan nasional dengan prioritas regional. Prakarsa-prakarsa ini bertujuan untuk melindungi sumber daya laut dan memperkuat peran Australia sebagai mitra Pasifik yang tepercaya.

Peter Parson merupakan kontributor FORUM yang berbasis di Hamilton, Selandia Baru.