Filipina mengutuk klaim berlebihan Beijing di Sandy Cay dan manipulasi informasi yang terkait dengannya
Staf FORUM
Filipina mengecam aktivitas agresif terbaru Beijing di Laut Cina Selatan yang mencakup tindakan Tiongkok yang mengibarkan bendera nasionalnya di Sandy Cay dan menyebarkan klaim palsu tentang hamparan tiga pulau pasir tak berpenghuni itu yang disebut Filipina sebagai Pag-asa Cay 2.
“Klaim bahwa RRT telah merebut Pag-asa Cay 2, bagian integral wilayah nasional Filipina di Laut Filipina Barat, merupakan contoh nyata kegiatan disinformasi pemerintah Tiongkok, yang membuatnya tampak seolah-olah Tiongkok memiliki kendali efektif atas pulau pasir kecil itu dengan memajang benderanya dan melakukan pembersihan sampah,” demikian pernyataan Dewan Maritim Nasional (National Maritime Council – NMC) Filipina.
Pada akhir April 2025, sehari setelah Tiongkok mengibarkan benderanya, Pasukan Penjaga Pantai Filipina merilis foto personelnya yang mengibarkan bendera Filipina di pulau pasir kecil itu, yang menegaskan kedaulatan Filipina. Pulau pasir itu berada di dekat pos terdepan militer utama Filipina di Kepulauan Spratly yang disengketakan.
Satuan Tugas Nasional untuk Laut Filipina Barat menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan operasi bersama dengan Pasukan Penjaga Pantai, Angkatan Laut, dan kepolisian maritim untuk memperkuat “pelaksanaan rutin dan sah yurisdiksi dan kesadaran ranah maritim otoritas Filipina di Laut Filipina Barat,” yang merupakan sebutan Manila untuk bagian Laut Cina Selatan di dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) Filipina.
Pada awal bulan Mei, Filipina juga mengecam upaya Partai Komunis Tiongkok (PKT) untuk menyebarkan informasi yang dimanipulasi guna membuat seolah-olah pulau pasir di Laut Filipina Barat itu sudah berada di bawah kendali Tiongkok, demikian menurut surat kabar The Manila Times.
“Filipina bersikap tegas dalam melindungi ranah maritimnya yang luas dan tidak gentar dalam melawan tuduhan palsu yang berusaha merongrong pelaksanaan sah kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya,” ungkap NMC.
Sebelum menancapkan benderanya, Beijing merilis laporan menyesatkan yang menyalahkan Manila atas kerusakan terumbu karang di Sandy Cay.
NMC menuduh Tiongkok merusak lingkungan di sekitar Pulau Pag-asa dan pulau-pulau kecilnya. Dewan itu berpendapat bahwa pengerumunan ilegal terus-menerus yang dilakukan oleh kapal-kapal Tiongkok di wilayah itu dan pembangunan pulau buatan besar-besaran oleh Tiongkok di Subi Reef, yang oleh Filipina disebut Zamora Reef, telah menyebabkan kerusakan lingkungan, demikian dilaporkan Philippine News Agency.
“Filipina akan terus berupaya menempuh cara-cara damai untuk menyelesaikan sengketa dan melakukan pendekatan konstruktif guna mengatasi perbedaan, sembari juga melanjutkan berbagai aktivitasnya yang sah dan rutin di Laut Filipina Barat, yang konsisten dengan hak maritimnya berdasarkan hukum internasional,” ungkap NMC.
Tiongkok mengklaim sebagian besar wilayah di Laut Cina Selatan yang kaya akan sumber daya, termasuk Kepulauan Spratly dan Sandy Cay, meskipun keputusan mahkamah internasional pada tahun 2016 menolak klaim Beijing dan berpihak pada Filipina, yang mengajukan pengaduan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS). Brunei, Malaysia, dan Vietnam juga mengklaim sebagian wilayah di laut itu yang menjadi rute vital dalam perdagangan global.
Sandy Cay terletak di dekat Pulau Thitu, pos terdepan Manila yang terbesar dan paling strategis di Kepulauan Spratly.
“Jika Tiongkok membangun infrastruktur militer tertentu di sana, mereka dapat memantau dengan ketat aktivitas di pulau-pulau Filipina di dekatnya,” ungkap Abdul Rahman Yaacob, peneliti di program Asia Tenggara di Lowy Institute yang berkantor pusat di Australia, kepada situs berita CNA.
Berdasarkan UNCLOS, Sandy Cay diklasifikasikan sebagai batuan yang selalu terendam di bawah air dan oleh karenanya berhak mendapatkan wilayah laut teritorial sejauh 12 mil laut dari garis pantainya, demikian ungkap para analis. Selain itu, pulau pasir kecil ini berjarak sekitar 2 mil laut dari Pulau Pag-asa, pulau utama dalam wilayah pemerintahan kota Kalayaan, provinsi Palawan, Filipina, yang berarti pulau ini berada di dalam ZEE Filipina.
Tiongkok menyiarkan video penancapan benderanya, memperlihatkan empat personel berseragam dengan perlengkapan tempur hitam memegang bendera setelah tiba mendarat dengan menggunakan perahu karet.
Sejak tahun 1990-an, Beijing biasanya menggunakan nelayan Tiongkok, milisi maritim, dan kelompok sipil untuk menancapkan bendera di terumbu karang, bebatuan, dan pulau yang disengketakan di laut itu.
Para analis mengatakan tindakan Beijing, yang memicu kembali ketegangan atas Sandy Cay, merupakan upaya untuk menjaga nama baik di dalam negeri di tengah meningkatnya tekanan eksternal.
Meluasnya agresi Tiongkok di Laut Cina Selatan kemungkinan bertepatan dengan latihan militer multinasional Balikatan yang diselenggarakan oleh Filipina dan Amerika Serikat, serta pemilihan umum paruh waktu mendatang di Filipina, demikian ungkap Abdul Rahman Yaacob.
“Ini adalah peringatan bagi Filipina [untuk tidak] mengembangkan secara lebih lanjut hubungan pertahanan yang lebih dekat dengan A.S.,” ungkapnya kepada CNA. “Ini adalah sinyal untuk mengatakan, lihat, ini yang bisa kami lakukan untuk melawan Anda.”
Para analis juga berpendapat bahwa laporan lingkungan yang diterbitkan Beijing pada April 2025 itu merupakan bagian dari strateginya untuk mengendalikan lebih banyak wilayah di Laut Cina Selatan.
Secara historis, pembangunan pulau buatan yang dilakukan Tiongkok telah menyebabkan sekitar dua pertiga kerusakan habitat laut di Laut Cina Selatan, demikian menurut Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI). Melalui konstruksi pengerukan dan penimbunan, Tiongkok telah mengubur lebih dari 4.600 ekar (sekitar 19 kilometer persegi) terumbu karang sejak tahun 2013, demikian yang dilaporkan AMTI pada Januari 2025.
Berbagai aktivitas itu “menyebabkan perubahan jangka panjang yang tidak dapat diperbaiki pada keseluruhan struktur dan kesehatan terumbu karang,” ungkap laporan itu.
Menurut Don McLain Gill, analis yang berbasis di Manila dan profesor studi internasional di De La Salle University, aktivitas terbaru Tiongkok di Sandy Cay besar kemungkinan dirancang untuk memperluas kehadirannya secara bertahap dalam ZEE Filipina.
Kegiatan itu merupakan bagian dari pendekatan “pengirisan salami” Beijing terhadap klaim maritimnya, demikian tulisnya pada April 2025 untuk ThinkChina, majalah yang berkantor pusat di Singapura.
Misalnya, Tiongkok mengklaim pembangunan pulau buatannya di berbagai fitur seperti Fiery Cross Reef di Kepulauan Spratly, yang dimulai pada tahun 2014, dilakukan untuk tujuan sipil. Akan tetapi, Beijing membangun struktur militer termasuk landasan udara, instalasi radar, dan peluncur rudal.
Dalam beberapa tahun terakhir ini, Tiongkok juga telah menggunakan pasukan penjaga pantai dan milisi maritimnya untuk menegaskan klaim berlebihannya di Laut Cina Selatan.
Pada Januari 2025, misalnya, kapal Pasukan Penjaga Pantai Tiongkok memblokir misi ilmiah Filipina ke Sandy Cay. Kegiatan semacam itu mungkin terjadi karena kesadaran PKT bahwa “siapa pun yang memiliki fitur itu berpotensi mengajukan klaim yurisdiksi atas Subi Reef, fitur yang secara alami terendam saat air pasang, yang di atas lahan reklamasinya Tiongkok telah membangun pangkalan berskala besar, termasuk landasan udara dan pelabuhan,” tulis Euan Graham, analis senior di Australian Strategic Policy Institute, untuk publikasi wadah pemikir itu, The Strategist.
Kapal Tiongkok juga telah menabrak dan menembakkan meriam air bertekanan tinggi ke arah perahu Filipina.
Untuk melawan agresi Tiongkok dan mempertahankan klaim teritorialnya, Filipina harus mempertahankan kehadirannya di jalur perairan strategis itu, termasuk melakukan patroli rutin bersama dengan mitra pertahanannya, demikian tulis Don McLain Gill.
