Persaingan Teknologi Maritim

Investasi strategis yang dilakukan oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT) dalam keahlian teknis angkatan laut yang didukung oleh program fusi militer-sipil (military-civil fusion – MCF) dan kemitraan publik-swasta (public-private partnership – PPP) militer mendorong kemajuan teknologi maritim Tentara Pembebasan Rakyat (PLA).

Kekhawatiran tengah meningkat di kalangan Amerika Serikat beserta Sekutu dan Mitranya atas perkembangan pesat teknologi maritim penggunaan ganda PKT melalui MCF dan PPP. Ambisi maritim PKT menimbulkan risiko dan tantangan signifikan terhadap pemeliharaan stabilitas regional dan global.

PKT menyebutkan MCF secara resmi dalam Undang-Undang Keamanan Nasional tahun 2015-nya dan Pedoman Pengembangan Fusi Militer-Sipil tahun 2017. Proyek MCF dan PPP diatur oleh kerangka kerja regulasi yang dirancang untuk menyelaraskan kegiatan sektor swasta dengan sasaran strategis nasional. MCF merupakan komponen inti strategi PKT untuk mengembangkan PLA menjadi “militer kelas dunia” paling lambat pada tahun 2049.

PKT memainkan peran utama dalam kemitraan ini, tidak hanya sebagai regulator tetapi juga sebagai peserta. Berbagai badan pemerintah, seperti Kementerian Perhubungan dan Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional, terlibat dalam perencanaan, persetujuan, dan pengawasan untuk memastikan berbagai proyek itu meningkatkan kapabilitas maritim Angkatan Laut PLA (PLAN) dan mengamankan kepentingan maritim PKT.

Meskipun MCF dan PPP bertujuan untuk memperkuat kapasitas PLAN dengan melibatkan perusahaan sektor swasta dalam mengembangkan dan memasok teknologi dan layanan militer, MCF dapat dilakukan secara lebih rahasia. MCF sering kali melibatkan penggunaan penelitian, teknologi, dan infrastruktur sipil secara strategis untuk tujuan militer, terkadang tanpa sepengetahuan atau persetujuan entitas sipil yang terlibat. Pada saat yang sama, perusahaan swasta, domestik dan internasional, didorong untuk berpartisipasi dalam PPP melalui kombinasi insentif, termasuk subsidi, keringanan pajak, dan perlakuan istimewa dalam kontrak pemerintah.

Selama dekade terakhir ini, berbagai negara telah mengungkap eksploitasi teknologi sipil oleh PKT untuk tujuan spionase dan sabotase di seluruh dunia. Misalnya, pada tahun 2018, peretas yang terkait dengan PKT membobol sistem kontraktor pertahanan Angkatan Laut A.S. dan mencuri data yang terkait dengan program rudal dan peperangan bawah laut. Pada tahun 2021, penyelidik menetapkan bahwa Huawei, perusahaan telekomunikasi besar Tiongkok, telah mengirimkan data sensitif ke server di Tiongkok selama lebih dari lima tahun dari sistem pengawasan yang dipasang di kantor pusat Uni Afrika. Dalam beberapa tahun terakhir ini, PKT telah meningkatkan aktivitas mata-mata sibernya. 

Sementara itu, PKT terus memperoleh inovasi teknologi secara ilegal melalui ekspor, investasi dan akuisisi asing langsung, spionase siber dan tradisional, kolaborasi penelitian, akuisisi bakat, dan operasi pengaruh, demikian menurut para analis. Sebagai contoh utama, mesin yang diproduksi di Jerman dan diekspor untuk tujuan komersial sekarang digunakan untuk mengoperasikan kapal selam dan fregat PLAN. Akuisisi yang tidak etis dan ilegal semacam ini menunjukkan sifat penuh tipu muslihat dari ancaman yang ditimbulkan oleh program MCF PKT.

Melawan MCF

Untuk memastikan keunggulan kompetitif dalam teknologi maritim, A.S. beserta Sekutu dan Mitranya harus berfokus pada investasi signifikan dalam penelitian dan pengembangan, khususnya di berbagai bidang seperti sistem nirawak, propulsi canggih, perang siber, dan kecerdasan buatan, yang sangat penting untuk melampaui kemajuan Beijing. Berbagai negara demokrasi harus memanfaatkan PPP untuk mendorong inovasi sembari memberikan pengawasan ketat guna mencegah transfer teknologi yang tidak sah. A.S. beserta Sekutu dan Mitranya juga harus mengadvokasi norma dan perjanjian internasional untuk mencegah eksploitasi teknologi sipil untuk tujuan militer tanpa pengungkapan yang tepat.

Selain itu, pencurian teknologi asing yang dilakukan PKT melalui dunia siber telah menuai kecaman internasional, yang berujung pada konsekuensi hukum dan diplomatik. Hal ini menghambat kemampuan Tiongkok untuk berkolaborasi dalam proyek penelitian global dan mengakses teknologi maritim asing inovatif. Ketidakpercayaan yang meluas atas pengabaian PKT terhadap hak kekayaan intelektual dan hukum internasional juga menghambat upaya MCF-nya. Pencurian kekayaan intelektual dan rekayasa balik teknologi asing telah membuat hubungan dengan negara lain menjadi tegang, sementara itu aktivitas maritim agresif PKT, terutama di Laut Cina Selatan, telah memicu sengketa hukum dan kecaman global. 

Penegakan hak kekayaan intelektual dan kontraspionase sangat penting untuk menjaga keunggulan teknologi dan mengurangi risiko PKT mengeksploitasi penelitian negara lain demi memperoleh keuntungan militer. Karena MCF sering kali melibatkan transfer teknologi sipil secara rahasia ke dalam aplikasi militer, A.S. beserta Sekutu dan Mitranya harus memprioritaskan penguatan keamanan siber di seluruh sektor pertahanan dan swasta untuk melindungi informasi sensitif dan infrastruktur penting yang dapat menguntungkan kompleks industri militer PKT. 

Selain itu, sanksi dan kontrol ekspor terhadap entitas yang terlibat dalam aktivitas MCF sangat penting untuk membatasi akses PKT ke berbagai teknologi penting. Berbagai negara termasuk anggota Uni Eropa, Jepang, Britania Raya, dan A.S. telah memberlakukan tindakan semacam itu untuk mencegah penyalahgunaan teknologi sipil untuk tujuan militer. 

A.S. telah memperkenalkan aturan untuk mengendalikan ekspor semikonduktor canggih, yang diperlukan PKT untuk sistem persenjataan generasi mendatang, pengawasan, dan teknologi modernisasi militer lainnya. Departemen Perdagangan A.S. memelihara Daftar Entitas perusahaan yang ditetapkan sebagai masalah keamanan nasional yang tidak dapat lagi menerima barang atau teknologi A.S. tanpa lisensi khusus. Di kawasan Indo-Pasifik, berbagai negara seperti India, Filipina, dan Vietnam merasa khawatir dengan implikasi MCF PKT, khususnya terkait sengketa wilayah dan pengembangan kekuatan militer. Hal ini telah mendorong peningkatan kerja sama militer regional dan kemitraan strategis yang lebih kuat, seperti Dialog Keamanan Kuadrilateral atau Quad, yang terdiri dari Australia, India, Jepang, dan A.S. Kekuatan regional juga tengah berinvestasi dalam kemampuan militer mereka dan berkolaborasi dengan A.S. untuk mengimbangi pengaruh PKT.

Implikasi Ancaman 

PKT terus mengintegrasikan sektor militer dan sipilnya di bawah bendera MCF, mengembangkan kapabilitas yang tidak hanya membentuk kembali lanskap strategis di Indo-Pasifik tetapi juga menantang aturan dan norma internasional yang ada.

Ambisi maritim PKT yang semakin meluas telah meningkatkan ketegangan dengan negara-negara tetangga. Salah satu ancaman paling mendesak adalah potensi peningkatan kapabilitas militer PKT untuk mengganggu stabilitas regional, terutama di Laut Cina Selatan, yang sekitar 90% wilayahnya diklaim oleh Beijing meskipun mahkamah internasional pada tahun 2016 memutuskan sebaliknya. Perkembangan pesat kekuatan maritim PKT merongrong supremasi hukum internasional dan dapat memicu perlombaan persenjataan serta meningkatkan risiko konfrontasi militer. Terdapat kekhawatiran yang semakin meningkat mengenai pemaksaan di kawasan itu, ketika kebijakan agresif PKT dapat memaksakan diberikannya konsesi atau penyelarasan yang membahayakan kedaulatan.

Upaya untuk mewujudkan otonomi strategis dalam berbagai teknologi utama, ditambah dengan peran besar perusahaan Tiongkok dalam rantai pasokan global, menimbulkan risiko ekonomi dan militer bagi negara lain. Melalui MCF, PKT menerapkan secara sistematis pengetahuan yang diperoleh di luar negeri untuk tujuan militer. Potensi PKT untuk memanfaatkan kapabilitas teknologinya demi meraih keuntungan geopolitik, baik melalui spionase siber, pencurian kekayaan intelektual, atau gangguan rantai pasokan, mengancam stabilitas ekonomi global dan keamanan negara-negara yang bergantung pada teknologi ini.

Pertimbangkan Shenzhen DJI Sciences and Technologies Ltd. (DJI), produsen drone sipil terbesar di dunia. Drone itu pada awalnya dirancang untuk tujuan rekreasi dan komersial, namun kini semakin banyak digunakan oleh militer dan penegak hukum PKT untuk melakukan pengawasan dan pengintaian. Demikian pula, kekhawatiran terus berlanjut bahwa Beijing dapat menggunakan peralatan dari Huawei untuk tujuan spionase dan pengumpulan intelijen. Untuk mencegah pengumpulan data pada infrastruktur sensitif, Departemen Perdagangan A.S. menambahkan Huawei pada tahun 2019 dan DJI pada tahun 2020 ke Daftar Entitasnya. 

PKT juga telah memperluas akuisisi teknologi penggunaan gandanya secara internasional. Perusahaan Tiongkok Midea Group mengakuisisi Kuka, perusahaan robotika Jerman yang produknya berpotensi memiliki aplikasi penggunaan ganda untuk tujuan militer maritim, khususnya dalam sistem otonom dan manufaktur pintar. Akuisisi ini menggambarkan tren PKT dalam mengintegrasikan akuisisi komersial ke dalam strategi pengembangan militernya. 

Banyak negara tengah berupaya mengurangi transfer teknologi ilegal dan tak diinginkan ke PKT, termasuk membatasi investasi yang terkait dengan PKT dalam teknologi sensitif, mengurangi investasi di Tiongkok, membatasi kemitraan ilmiah dengan peneliti yang terafiliasi dengan PKT, memperluas upaya kontraspionase, serta bekerja sama dengan negara-negara berpandangan serupa dalam kontrol ekspor. Para pakar keamanan berpendapat bahwa A.S. beserta Sekutu dan Mitranya harus memperluas tindakan saat ini menjadi kampanye yang lebih luas dan lebih terkoordinasi.

Pada Januari 2025, Departemen Pertahanan A.S. memperbarui daftar perusahaan berbasis di Tiongkok yang beroperasi di A.S. yang diyakininya mempromosikan sasaran militer strategis PKT. Daftar itu, yang mulai dibuat pada tahun 2021 berdasarkan Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional sebagai perlawanan langsung terhadap strategi MCF Beijing, mencantumkan nama 134 perusahaan militer Tiongkok, termasuk 57 firma dan 77 anak perusahaan yang beroperasi “secara langsung atau tidak langsung” di A.S., demikian menurut majalah Newsweek. Departemen Perdagangan A.S. juga memperbarui Daftar Entitasnya pada bulan itu, menambahkan 14 perusahaan Tiongkok yang dianggap menimbulkan risiko keamanan nasional. “Dengan memasukkan mereka ke dalam daftar itu, pemerintah A.S. memberikan isyarat bahwa pihaknya yakin bahwa perusahaan-perusahaan ini, terutama melalui [penelitian dan pengembangan] mereka, berkontribusi terhadap modernisasi militer Tiongkok dengan cara yang begitu cepatnya sehingga pada akhirnya mereka harus dianggap sebagai perusahaan militer,” ungkap Jakob Hensing, peneliti di Global Public Policy Institute yang berkantor pusat di Berlin, kepada Newsweek.

Pembuatan Kapal dan Teknik Kelautan

Industri pembuatan kapal angkatan laut Tiongkok merupakan contoh dampak MCF dan PPP. Dalam waktu sedikit lebih dari satu dekade, PKT telah dengan cepat memajukan kemampuan angkatan lautnya, memproduksi kapal perang canggih seperti kapal induk, kapal perusak, dan kapal fregat. Para analis sebagian besar menghubungkan kemajuannya dengan integrasi infrastruktur pembuatan kapal sipil untuk tujuan militer.

PKT telah mengarahkan galangan kapal sipil yang dioperasikan oleh badan usaha milik negara (BUMN), seperti China State Shipbuilding Corp. dan China Shipbuilding Industry Corp., untuk membuat kapal militer canggih. Teknologi yang dikembangkan untuk pembuatan kapal sipil, seperti teknik konstruksi modular dan material canggih, telah dimasukkan ke dalam desain militer untuk meningkatkan kinerja dan kemampuan menghindari deteksi radar. Misalnya, kapal perusak kelas Renhai Tipe 055 PLAN, salah satu kapal tempur permukaan terbesar dan tercanggih milik PKT, telah memperoleh manfaat dari inovasi dalam desain dan konstruksi kapal sipil. 

Sistem peluncuran vertikal, sistem radar pita frekuensi ganda (dual-band), dan sistem manajemen tempur kapal perusak itu menggambarkan integrasi inovasi elektronik sipil ke dalam aplikasi militer. Tipe 055 berfungsi sebagai kapal komando dalam armada PLAN, menyediakan pertahanan udara dan berkontribusi pada kemampuan proyeksi kekuatan. Hal ini menunjukkan signifikansi strategis MCF dalam memungkinkan PLAN memperluas pengaruh maritimnya di seluruh dunia.

Teknologi kapal selam merupakan area penting lainnya ketika strategi MCF dan PPP PKT telah mengintegrasikan kemajuan sipil dalam bidang akustik, ilmu material, dan penyimpanan energi. Hal ini memungkinkan kemajuan dalam kapal selam nuklir dan diesel-listrik, meningkatkan kapabilitas mereka dalam hal daya tahan, kemampuan menghindari deteksi radar, dan kinerja keseluruhan. Terobosan dalam teknologi baterai dan sel bahan bakar, yang pada awalnya dikembangkan untuk aplikasi sipil, telah diadaptasi untuk meningkatkan daya tahan kapal selam PKT, membuatnya lebih senyap dan lebih sulit dideteksi, serta lebih sebanding dengan kapabilitas A.S.

Kapal selam bertenaga nuklir Tipe 094 dan Tipe 096 merupakan contoh integrasi ini. Perkembangan ini juga meningkatkan risiko di masa depan karena memungkinkan kapal selam PLAN menjelajahi berbagai wilayah strategis.

Inefisiensi dan Inovasi yang Terhambat 

Strategi MCF menghadapi keterbatasan dan kerentanan. Salah satu tantangan utamanya adalah inefisiensi birokrasi. MCF sangat bergantung pada koordinasi di antara lembaga pemerintah, BUMN, dan perusahaan swasta, yang sering kali menghadapi tanggung jawab yang tumpang tindih dan miskomunikasi. Meskipun BUMN mungkin unggul dalam meningkatkan skala produksi, BUMN sering kali tertinggal dari perusahaan swasta dalam hal inovasi. Hal ini dapat menghambat pengembangan teknologi generasi mendatang yang krusial bagi dominasi maritim, seperti sistem tempur angkatan laut dan kendaraan bawah air otonom.

Selain itu, inefisiensi dan korupsi dapat menyebabkan keterlambatan proyek dan bertambahnya biaya, sehingga melemahkan efektivitas MCF secara keseluruhan. Beberapa perusahaan swasta merasa ragu untuk berkolaborasi dengan militer karena kekhawatiran atas hak kekayaan intelektual dan daya saing pasar, yang dapat semakin mempersulit integrasi inovasi sipil ke dalam proyek militer.

Kerentanan signifikan lainnya terletak pada ketergantungan teknologi PKT. Industri Tiongkok bergantung pada teknologi asing untuk berbagai komponen utama dalam sistem maritimnya, seperti sensor canggih dan peralatan propulsi. Akan tetapi, sanksi dan kontrol ekspor telah membatasi akses PKT ke berbagai teknologi penggunaan ganda yang sangat penting itu.

Secara keseluruhan, respons internasional terhadap strategi MCF PKT telah membantu perkembangan hubungan diplomatik dan aliansi strategis secara signifikan. A.S. beserta Sekutu dan Mitranya terus membangun koalisi yang menentang upaya PKT untuk mendominasi ranah maritim melalui pemaksaan atau praktik tidak adil, sembari mendorong tatanan berbasis aturan dan memastikan bahwa perairan internasional tetap terbuka dan diatur oleh prinsip-prinsip yang disepakati.