Lusinan negara mendukung ‘cetak biru’ penggunaan AI di dunia militer, tetapi Tiongkok menolaknya
Sekitar 60 negara, termasuk Sekutu dan Mitra Indo-Pasifik seperti Amerika Serikat, telah mendukung “cetak biru tindakan” untuk mengatur penggunaan kecerdasan buatan (AI) yang bertanggung jawab di dunia militer. Akan tetapi, Tiongkok merupakan salah satu negara yang menolak mendukung dokumen yang bersifat tidak mengikat itu.
KTT AI yang Bertanggung Jawab dalam Ranah Militer di Seoul, Korea Selatan, pada September 2024 mengikuti acara serupa di Belanda pada tahun 2023, ketika sekitar 60 negara, termasuk Tiongkok, mendukung seruan untuk bertindak tanpa adanya komitmen hukum.
Para pejabat mengatakan cetak biru itu lebih berorientasi pada tindakan, sesuai dengan diskusi dan pengembangan tingkat lanjut seperti drone berteknologi AI yang digunakan Ukraina untuk mempertahankan diri dari invasi pasukan Rusia. Kyiv juga mendukung dokumen tersebut.
“Kami tengah mengambil langkah konkret secara lebih lanjut,” ungkap Menteri Pertahanan Belanda Ruben Brekelmans. “Tahun lalu … lebih kepada menciptakan pemahaman bersama, sekarang kita lebih mengarah ke tindakan.”
Hal itu termasuk mengidentifikasi penilaian risiko, berbagai faktor penting seperti pengendalian manusia dan cara langkah membangun kepercayaan dapat mengelola risiko, demikian ungkapnya.
Di antara detail yang ditambahkan ke dokumen itu: perlunya mencegah AI digunakan untuk proliferasi senjata pemusnah massal oleh para pelaku termasuk kelompok teroris, dan pentingnya memelihara kendali dan keterlibatan manusia dalam penggunaan persenjataan nuklir.
Inisiatif serupa juga tengah dilakukan di seluruh dunia, seperti strategi Departemen Pertahanan A.S. tahun 2023 tentang penerapan kapabilitas AI secara bertanggung jawab.
KTT Seoul itu diselenggarakan secara bersama-sama oleh Kenya, Belanda, Singapura, dan Britania Raya.
Tiongkok termasuk di antara sekitar 30 negara yang mengirimkan perwakilan tetapi tidak mendukung dokumen tersebut.
“Cetak biru ini merupakan langkah maju bertahap,” ungkap Giacomo Persi Paoli, kepala program keamanan dan teknologi di Institut Penelitian Perlucutan Senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menyerukan berbagai negara untuk terlibat di sela-sela KTT guna mengurangi risiko. Reuters
