Laporan mengatakan Taiwan harus melawan meningkatnya intrusi Tiongkok

Staf FORUM

Beijing memperluas taktik pengawasan dan pengaruhnya di Taiwan dan pulau yang memiliki pemerintahan mandiri itu harus menangkal berbagai ancaman untuk menjaga keamanan dan demokrasinya, demikian yang dilaporkan wadah pemikir yang berkantor pusat di Amerika Serikat pada Maret 2025.

Laporan Global Taiwan Institute (GTI) menegaskan bahwa Partai Komunis Tiongkok (PKT) berupaya menyusup ke Taiwan melalui operasi intelijen, intrusi ruang siber, serta melibatkan, mengembangkan, atau memanfaatkan warga sipil dari sektor politik, bisnis, media, dan akademisi untuk mendukung tujuannya. “Operasi-operasi ini bukan sekadar pengumpulan intelijen tradisional untuk merongrong kohesi sosial, integritas kelembagaan, dan keinginan untuk melawan yang dimiliki rakyat Taiwan,” ungkap laporan itu.

Para pemimpin Taiwan harus tetap waspada dan mengambil berbagai langkah untuk melawan semakin meningkatnya intrusi itu, demikian ungkap laporan itu. Tindakan semacam itu dapat mencakup hukuman lebih berat bagi spionase, pendaftaran wajib bagi orang-orang yang bertindak atas nama entitas asing, penuntutan agen asing yang tidak terdaftar, dan pemeriksaan menyeluruh terhadap integritas dan kelayakan pegawai pemerintah. Dewan Urusan Daratan Taiwan, yang mengawasi kebijakan terkait Tiongkok, menegaskan perlunya langkah keamanan yang lebih kuat, demikian yang dilaporkan surat kabar Taipei Times pada bulan Maret.

Pejabat intelijen A.S. mengatakan Tiongkok tetap menjadi ancaman militer dan siber terbesar bagi negara itu dan Tiongkok juga terus meningkatkan kapabilitas yang dapat digunakannya untuk melawan Taiwan, yang diklaim Beijing sebagai wilayahnya dan mengancam akan mencaploknya secara paksa.

Operasi rahasia semacam itu merupakan “ancaman eksistensial bagi lembaga demokrasi Taiwan” dan memerlukan respons terkoordinasi oleh pemerintah dan masyarakat sipil, demikian yang dilaporkan GTI.

Undang-Undang Hubungan Taiwan merupakan dasar keterlibatan A.S. dengan Taiwan. Undang-Undang itu, yang disahkan pada tahun 1979, menyatakan bahwa A.S. akan “menganggap segala upaya untuk menentukan masa depan Taiwan dengan cara lain selain cara damai … sebagai kekhawatiran serius bagi Amerika Serikat.” Meskipun tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Taiwan, A.S. menentang perubahan sepihak terhadap status quo dan menganggap Taipei sebagai mitra ekonomi dan keamanan yang sangat penting.

Taiwan telah membeli peralatan dan layanan pertahanan dari A.S. senilai hampir 834,9 triliun rupiah (50 miliar dolar A.S.) sejak tahun 1950, demikian yang dilaporkan wadah pemikir Council on Foreign Relations pada September 2024. Aset pertahanan itu meliputi pesawat tempur, kapal, tank, sistem pertahanan rudal, rudal, artileri, dan drone.

Semakin meningkatnya ancaman terhadap Taiwan membuat A.S. beserta Sekutu dan Mitranya merasa khawatir karena invasi PKT akan mengganggu stabilitas kawasan itu. “Niat jahat dan operasi pengaruh yang diarahkan oleh PKT, serta ancaman dan kerugian yang ditimbulkannya terhadap masyarakat demokratis Taiwan bersifat nyata,” demikian pernyataan GTI.

Presiden Taiwan Lai Ching-te pada Maret 2025 menyerukan kepada pasukan pertahanan pulau itu untuk mempersiapkan diri semisal latihan militer dan tindakan koersif PKT meningkat menjadi serangan, demikian yang dilaporkan surat kabar Focus Taiwan. Angkatan Bersenjata Taiwan harus menggunakan taktik perang asimetris dan menunjukkan tekad untuk mempertahankan pulau itu, demikian ungkap Lai Ching-te.

Lai Ching-te baru-baru ini mengawasi latihan pertahanan sipil pertama yang pelaksanaannya ditugaskan oleh Komite Ketahanan Pertahanan Seluruh Lapisan Masyarakat Taipei, yang dibentuk pada tahun 2024 untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana alam dan keadaan darurat seperti serangan PKT, demikian yang dilaporkan kantor berita Reuters. Sekitar 1.500 orang berpartisipasi dalam latihan itu.