Sebuah laporan mengatakan faktor demografi dan filosofis dapat menghambat sasaran modernisasi militer Xi Jinping

Staf FORUM

Perubahan demografi di Tiongkok, termasuk menurunnya jumlah penduduk muda, dapat menghambat kemampuan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok (PKT) Xi Jinping untuk membangun dan mengembangkan militer modern yang dibayangkannya, demikian menurut laporan yang baru diterbitkan.

Penurunan angka kelahiran di Tiongkok, yang dimulai pada pertengahan tahun 1960-an, telah menyebabkan semakin menuanya masyarakat. Meskipun kebijakan satu anak PKT telah berakhir, tingkat kesuburan terus menurun dan penduduk muda, yang dulunya merupakan bagian penting dari total jumlah penduduk, menyusut dengan cepat, demikian yang diungkapkan oleh berbagai penelitian. Pergeseran demografi ini menimbulkan tantangan bagi kemampuan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) untuk merekrut dan mempertahankan personel, demikian menurut laporan Rand Corp. berjudul “Factors Shaping the Future of China’s Military (Faktor-Faktor yang Membentuk Masa Depan Militer Tiongkok).”

Pertumbuhan ekonomi Tiongkok, yang belum pernah terjadi sebelumnya selama 40 tahun terakhir ini, juga melambat karena adanya tekanan internal, seperti masalah di sektor perbankan dan real estat serta pergerakan kelompok elite yang mentransfer aset ke luar negeri. Berbagai tantangan ini akan memengaruhi kemampuan PLA untuk mencapai sasaran modernisasinya, demikian tulis Mark Cozad, peneliti pertahanan internasional senior, dan ekonom senior Jennie Wenger dalam laporan pada Januari 2025.

“Lingkungan ekonomi dan sosial Tiongkok besar kemungkinan akan membatasi kemampuan PLA untuk menempatkan orang-orang yang ‘tepat’ dalam jajarannya,” tulis mereka, “yang mungkin memaksa PLA untuk memikirkan kembali sasaran dan asumsinya tentang modernisasi, khususnya apakah negara itu dapat mengadopsi model operasional Barat atau semi-Barat.”

Upaya modernisasi PLA, yang dimulai pada tahun 1980-an, berfokus pada kemajuan teknologi dan reformasi kelembagaan. Model operasional masa depan PLA membutuhkan rekrutan yang berpendidikan tinggi serta memiliki bakat dan keterampilan teknis tinggi, demikian yang dicatat laporan Rand. Akan tetapi, PLA “mengalami kesulitan untuk menarik talenta papan atas, terutama dari berbagai universitas terbaik di Tiongkok.”

Berbagai masalah seperti obesitas, masalah penglihatan, kebugaran fisik yang buruk, dan depresi telah mengurangi proporsi generasi muda yang memenuhi standar kesehatan dan kebugaran PLA. PLA telah berupaya mengurangi tantangan itu dengan inisiatif untuk membuat dinas militer menjadi lebih diinginkan, seperti menaikkan gaji, melunasi pinjaman pelajar, dan meningkatkan standar kehidupan.

PLA juga telah mengizinkan mantan bintara dinas aktif untuk bergabung kembali dengan unit mereka, demikian temuan para penulis. Akan tetapi, ada indikasi masalah besar dalam perekrutan, termasuk korupsi, wajib militer paksa, penghindaran wajib militer, dan penolakan untuk berdinas.

“Pasukan elite yang dibayangkan PLA mungkin tidak dapat diwujudkan berdasarkan kemampuannya untuk menarik bakat, yang tampaknya menjadi masalah yang tidak dapat diatasinya meskipun telah berupaya berulang kali,” demikian temuan laporan itu.

PKT telah mengakui bahwa sistem wajib militer PLA tidak sejalan dengan sasaran modernisasi kelembagaannya, demikian menurut berbagai laporan berita. Namun PKT memandang wajib militer sebagai koneksi penting di antara rakyat dan partai.

Para analis mengatakan PLA berupaya mengadopsi model militer yang mirip dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya. Akan tetapi, model semacam itu disesuaikan dengan karakteristik budaya, politik, dan sosial masyarakat negara-negara itu, yang secara umum bersifat demokratis, lebih individualistis, dan kurang hierarkis dibandingkan dengan struktur otoriter PKT.

PLA mungkin harus “menghadapi kenyataan mengenai jenis militer yang dapat dicapainya dengan sebagian besar pasukan wajib militer,” tulis Mark Cozad dan Jennie Wenger.