Perjanjian pertahanan Kanada-Filipina meningkatkan kawasan Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka
The Associated Press
Kanada dan Filipina telah menyelesaikan pembicaraan mengenai pakta pertahanan utama yang akan memungkinkan pasukan mereka mengadakan latihan gabungan dan meningkatkan keterlibatan, demikian menurut Departemen Pertahanan Nasional Manila pada Maret 2025.
Kanada dan negara-negara Barat lainnya tengah memperkuat kehadiran militer mereka di kawasan ini untuk mempromosikan Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka serta memperluas perdagangan dan investasi.
Sementara itu, Filipina tengah memperluas ikatan pertahanan dengan negara-negara berpandangan serupa untuk memperkuat pertahanannya saat negara itu menghadapi Partai Komunis Tiongkok (PKT) yang semakin agresif.
Perjanjian dengan Kanada itu “akan membentuk kerangka kerja peningkatan kerja sama, mendorong kolaborasi lebih erat di antara lembaga pertahanan dan militer, meningkatkan interoperabilitas di antara berbagai pasukan, dan memfasilitasi latihan gabungan serta latihan peningkatan kapasitas secara lebih efektif,” ungkap Departemen Pertahanan Filipina.
Menteri Pertahanan Gilberto Teodoro mengatakan Filipina akan terus membangun aliansi keamanan untuk menangkal agresi PKT. Dia mengatakan tindakan permusuhan yang dikobarkan Beijing pada akhirnya dapat membatasi pergerakan di Laut Cina Selatan, jalur perdagangan penting bagi rantai pasokan global.
Filipina memiliki perjanjian kunjungan pasukan (visiting forces agreement – VFA) dengan Australia dan Amerika Serikat yang menyediakan kerangka kerja untuk kunjungan pasukan asing dan latihan berskala besar.
Manila menandatangani perjanjian serupa dengan Jepang pada Juli 2024. Negosiasi dengan Selandia Baru juga baru-baru ini selesai, dan para pejabat tengah membahas perjanjian serupa dengan Prancis. Gilberto Teodoro mengatakan negara itu mungkin berupaya menandatangani VFA dengan berbagai negara termasuk Jerman, India, dan Singapura.
Tiongkok mengklaim hampir seluruh wilayah di Laut Cina Selatan, mengabaikan keputusan mahkamah internasional pada tahun 2016 yang menolak klaim teritorialnya. Tiongkok mengerahkan kapal militer dan kapal yang dicurigai sebagai milisi maritimnya untuk mengganggu kapal negara lain. Kapal-kapal PKT sering kali merambah masuk ke dalam zona ekonomi eksklusif berbagai negara termasuk Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam.
Kapal Pasukan Penjaga Pantai Tiongkok telah menabrak, menghalangi, dan menembakkan meriam air ke arah perahu pasokan ulang perbekalan Filipina dalam upaya untuk menegakkan klaim ilegal Beijing di Second Thomas Shoal dan daerah sekitarnya. Kapal PKT juga mengganggu awak kapal penangkap ikan di perairan Filipina, serta menghalangi operasi minyak dan gas di perairan Indonesia, Malaysia, dan Vietnam.
Pada Agustus 2024, pasukan Kanada dan Filipina bergabung dengan pasukan Australia dan A.S. untuk melakukan manuver udara dan laut guna memastikan perlintasan tanpa hambatan di perairan internasional Laut Cina Selatan dan untuk mempromosikan Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka.
Duta Besar Kanada untuk Filipina David Hartman mengatakan pada Februari 2025 bahwa negaranya telah “menyuarakan pendapatnya secara terbuka dalam melawan tindakan provokatif dan melanggar hukum Republik Rakyat Tiongkok di Laut Cina Selatan dan Laut Filipina Barat [serta] akan terus melakukannya.”
Kanada dan Filipina menandatangani perjanjian kerja sama pertahanan pada tahun 2024. Pada tahun 2023, Kanada memberi Filipina akses ke data dari Sistem Deteksi Kapal Gelapnya, yang menggunakan teknologi satelit untuk melacak kapal ilegal bahkan jika kapal itu menonaktifkan perangkat pemancar lokasinya.
Pasukan Penjaga Pantai Filipina telah menggunakan teknologi Kanada itu untuk melacak kapal penangkap ikan dan kapal Pasukan Penjaga Pantai Tiongkok di Laut Cina Selatan.
