G7 kutuk paksaan Tiongkok, galakkan Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka
Staf FORUM
Kepala urusan luar negeri Kelompok Tujuh negara industri terkemuka mengatakan mereka berkomitmen untuk menegakkan Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka yang makmur dan aman serta berlandaskan “kedaulatan, integritas teritorial, penyelesaian sengketa damai, kebebasan fundamental, dan hak asasi manusia.”
Pernyataan bersama pada pertengahan Maret 2025 dari negara-negara G7 yang terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat, serta Uni Eropa, juga mengutuk Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan taktik paksaan berbahaya dari Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat dan Pasukan Penjaga Pantai Tiongkok di laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur.
Anggota G7, usai KTT di Kanada, mengatakan mereka “terus menentang keras upaya unilateral untuk mengubah status quo … dengan kekuatan dan paksaan. Mereka menyatakan keprihatinan atas meningkatnya penggunaan manuver berbahaya dan meriam air terhadap kapal Filipina dan Vietnam serta upaya untuk membatasi kebebasan navigasi dan penerbangan lintas melalui militerisasi dan paksaan di Laut Cina Selatan, yang melanggar hukum internasional.”
Tiongkok dengan sewenang-wenang mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan meski ada klaim yang tumpang tindih dari Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Tiongkok juga mengabaikan putusan mahkamah internasional tahun 2016 yang membatalkan klaim kedaulatan Beijing. Kapal Pasukan Penjaga Pantai Tiongkok telah menabrak, menghalangi, dan menembakkan meriam air ke arah perahu pasokan ulang Filipina di dalam zona ekonomi eksklusif Manila. Kapal Tiongkok juga mengganggu awak kapal penangkap ikan di perairan Filipina dan menghalangi operasi minyak dan gas di perairan Indonesia, Malaysia, dan Vietnam.
Anggota G7 juga mengutuk upaya unilateral untuk mengubah status quo di Selat Taiwan dengan kekuatan atau paksaan. Tiongkok mengancam akan mencaplok Taiwan dengan paksa dan sering melakukan latihan militer dan patroli di dekat pulau dengan pemerintahan sendiri tersebut sebagai upaya intimidasi.
Kementerian Luar Negeri Taiwan mengatakan akan terus memperkuat kerja sama dengan anggota G7 dan sekutu untuk mempertahankan Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka “dan secara tegas melindungi nilai-nilai universal demokrasi dan kebebasan,” demikian menurut laporan surat kabar Taipei Times.
Anggota G7 juga:
- Mengutuk bantuan militer Korea Utara kepada Rusia dalam perang dengan Ukraina dan “penyediaan senjata dan komponen penggunaan ganda oleh Tiongkok, faktor penentu perang Rusia dan rekonstitusi pasukan bersenjata Rusia.” Korea Utara mengirimkan rudal balistik ke Rusia yang melanggar resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan telah mengerahkan sekitar 11.000 tentara untuk membantu Moskow. Sementara itu, perusahaan Tiongkok dan Rusia bermitra untuk mengembangkan sistem senjata jarak jauh tidak berawak untuk digunakan di Ukraina, demikian menurut laporan, dan Beijing membantu Moskow menghindari sanksi ekonomi internasional dan kontrol ekspor.
- Menuntut agar Korea Utara meninggalkan senjata nuklirnya, senjata pemusnah massal dan program rudal balistik lainnya sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan P.B.B.
- Menyatakan keprihatinan atas peningkatan militer PKT dan persenjataan nuklir yang meningkat pesat. Mereka menyerukan agar Tiongkok terlibat dalam diskusi pengurangan risiko strategis dan mempromosikan stabilitas melalui transparansi.
- Menekankan bahwa Tiongkok tidak boleh melakukan atau menoleransi kegiatan yang bertujuan untuk merongrong keamanan, keselamatan, dan integritas lembaga demokratis.
