Manila memajukan kerja sama multilateral untuk keamanan regional dan global

Staf FORUM

Filipina dengan cepat memperluas kemitraan pertahanan internasional di tengah meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan. Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mengklaim secara ilegal sebagian besar wilayah di jalur perairan yang penting secara ekonomi dan signifikan bagi lingkungan itu.

Beijing telah menjadi semakin agresif di dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) Manila — dan wilayah maritim negara lain — meskipun adanya keputusan mahkamah internasional yang sudah berusia hampir satu dekade yang membatalkan klaim sewenang-wenang RRT yang sangat luas. Taktiknya meliputi: menabrakkan kapal dan menggunakan meriam air, laser, senjata akustik, suar, dan kekerasan untuk mengganggu patroli militer, penangkapan ikan, survei minyak dan gas, serta penelitian lingkungan dalam perairan dan wilayah udara Filipina. Indonesia, Jepang, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam telah melaporkan pendudukan dan gangguan serupa, termasuk di Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan.

Di Filipina, laut merupakan urat nadi “mata pencaharian, keamanan, dan identitas nasional,” tulis Orlando Oxales, dari wadah pemikir Stratbase Albert Del Rosario Institute for Strategic and International Studies yang berkantor pusat di Manila, untuk surat kabar Manila Standard.

“Dengan ribuan pulau yang tersebar di sepanjang rute perdagangan strategis dan kaya akan keanekaragaman hayati laut, negara kita memiliki banyak hal yang dapat diperoleh — atau hilang — tergantung pada seberapa baiknya kita menavigasi perairan geopolitik internasional yang kompleks dan sering kali bergejolak,” tulisnya. “Kabar baiknya? Kita tidak harus melakukannya sendirian.”

Pembicaraan pertahanan baru-baru ini dengan Selandia Baru menyoroti langkah Filipina menuju perluasan kerja sama, dengan kesepakatan yang diharapkan ditandatangani paling lambat pada akhir tahun 2025 untuk memungkinkan latihan keamanan bilateral di masing-masing negara.

“Kita sekarang berada dalam tahap membangun aliansi, memperkuat aliansi,” ungkap Menteri Pertahanan Filipina. Gilberto Teodoro Jr. pada awal Februari 2025. “Oleh karena itu, Perjanjian Status Pasukan Tamu (Status of Visiting Forces Agreement – SOVFA) merupakan bagian penting dari inisiatif kedua negara dan berbagai negara multilateral untuk melawan narasi sepihak Tiongkok untuk mengubah hukum internasional.”

Perjanjian semacam itu juga memperkuat mitigasi risiko bencana, serta tindakan tanggap bencana dan bantuan kemanusiaan. Gilberto Teodoro Jr. menambahkan kepulauan ini membutuhkan “bantuan mobilitas sebanyak mungkin” di masa krisis.

Para pemimpin Jepang dan Filipina pada pertengahan tahun 2024 menandatangani perjanjian akses timbal balik yang memfasilitasi pelatihan pasukan pertahanan gabungan di setiap negara. Dewan Keamanan Nasional Manila menyebut pakta tersebut sebagai “pernyataan yang jelas mengenai niat untuk melindungi kepentingan nasional kita sembari menumbuhkan kepercayaan di antara kedua negara yang menjunjung tinggi stabilitas dan perdamaian regional.”

Filipina juga memiliki perjanjian pasukan tamu dengan Australia dan sekutu perjanjian lamanya Amerika Serikat, serta tengah mengupayakan pengaturan serupa dengan berbagai negara termasuk Kanada dan Prancis.

“Kita perlu saling bekerja sama,” ungkap Gilberto Teodoro Jr., demikian menurut surat kabar The Philippine Star. “Angkatan Bersenjata Filipina perlu berlatih dengan angkatan bersenjata lain karena dimensi konflik terus berubah.”

Sementara itu, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Manila bergabung dengan Australia, Jepang, dan A.S. untuk melaksanakan kegiatan kerja sama maritim multilateral keenam dalam ZEE Filipina pada awal Februari 2025. Operasi ini menunjukkan komitmen kolektif terhadap Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka serta “menjunjung tinggi hak atas kebebasan navigasi dan penerbangan lintas wilayah, serta penggunaan sah lainnya terhadap laut dan wilayah udara internasional,” ungkap Jenderal Romeo Brawner Jr., kepala staf Angkatan Bersenjata Filipina.