Jaringan bayangan: Perusahaan cangkang membantu RRT dan Rusia menghindari sanksi dan kontrol ekspor

Tim Hukum Keamanan Nasional, Komando Keberlanjutan Medan ke-8 Angkatan Darat A.S.
Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Rusia menggunakan perusahaan cangkang di luar negeri untuk menghindari sanksi internasional. Badan hukum yang tidak transparan ini, yang didirikan di wilayah hukum dengan regulasi longgar dan penindakan lemah, memungkinkan individu, perusahaan, dan negara yang terkena sanksi untuk terus mengakses barang, teknologi, dan sistem keuangan penting, sehingga menghindari sanksi ketat yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat beserta Sekutu dan Mitranya.
Dalam rangka untuk menanggapinya, masyarakat internasional menyesuaikan pendekatannya dalam menegakkan sanksi ekonomi. Dengan memanfaatkan kerja sama yang lebih baik, regulasi yang lebih kuat, dan teknologi mutakhir, berbagai negara tengah berupaya mengatasi celah hukum dan mempersulit para pelaku kejahatan untuk menghindari akuntabilitas.
Selama puluhan tahun, perusahaan cangkang telah memungkinkan orang-orang ultrakaya, selebriti, politisi, kejahatan terorganisasi, dan berbagai negara-bangsa untuk menghindari pajak, menyembunyikan aset, dan mengaburkan kepemilikan. Dokumen Panama dan Pandora memberikan gambaran sekilas tentang dunia gelap ini. Dokumen tersebut, yang bocor dari firma hukum di surga pajak luar negeri dan diterbitkan masing-masing pada tahun 2016 dan 2021, mengungkap aset tersembunyi senilai miliaran dolar yang terkait dengan lingkaran dalam Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Mulai dari upaya RRT untuk mendapatkan teknologi microchip canggih hingga perang ilegal Rusia terhadap Ukraina, penggunaan perusahaan cangkang memungkinkan kedua rezim itu untuk menghindari sanksi yang dirancang untuk menangkal perilaku terlarang. Meskipun pemerintah Barat memberlakukan dan berusaha menegakkan sanksi, perusahaan cangkang tetap menjadi alat bantu bagi Beijing dan Moskow, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang strategi penindakan saat ini.
Bagi RRT dan Rusia, perusahaan cangkang menyediakan akses ke barang dan teknologi yang dikenai sanksi yang sangat penting bagi pengembangan militer, industri, dan teknologi. Perusahaan cangkang juga membuka jalan bagi perdagangan komponen kelas militer atau teknologi penggunaan ganda tanpa terdeteksi oleh badan intelijen Barat.
RRT menghadapi kontrol ekspor A.S. atas teknologi yang dapat meningkatkan kemampuan militernya, termasuk semikonduktor berkinerja tinggi, teknologi litografi, dan kecerdasan buatan (artificial intelligence – AI). Meskipun RRT tetap menjadi pusat manufaktur global, upaya kontrol semacam ini telah mendorong perusahaan RRT untuk mencari cara guna menghindari pembatasan dan meningkatkan kemampuan dalam negeri. Perusahaan-perusahaan RRT, terutama perusahaan telekomunikasi dan AI, semakin bergantung pada perusahaan samaran dan negara-negara pihak ketiga untuk memperoleh barang dan teknologi dari A.S. dan Eropa.
Perusahaan RRT telah menggunakan entitas di Hong Kong, Makau, dan Asia Tenggara sebagai perantara. Hong Kong tetap menjadi pusat keuangan bagi perusahaan RRT yang ingin mengakses teknologi asing. Dalam banyak kasus, barang dikirim dari negara-negara Barat ke perusahaan cangkang di kawasan itu, hanya untuk diekspor kembali ke RRT atau destinasi lain yang memiliki regulasi pemeriksaan lebih longgar.
Sementara itu, setelah mencaplok Krimea pada tahun 2014 dan menginvasi Ukraina pada tahun 2022, Rusia menghadapi sanksi Barat yang menargetkan berbagai sektor utama seperti pertahanan, energi, dan teknologi. Langkah-langkah itu bertujuan untuk memutus akses Rusia ke semikonduktor dan peralatan canggih lainnya yang penting bagi industri pertahanan dan perekonomiannya secara lebih luas. Alih-alih menghentikan perdagangan, sanksi tersebut mendorong Rusia untuk membangun jaringan negara perantara, dengan menggunakan perusahaan cangkang untuk menyamarkan destinasi akhir barang-barang sensitif. Salah satu contohnya adalah “armada bayangan” raksasa Rusia yang terdiri dari kapal tanker tua berbendera asing yang mengangkut minyak Rusia ke pasar sembari menghindari kontrol harga, sanksi, dan larangan asuransi maritim internasional.
Negara-negara pihak ketiga sangat penting dalam strategi ini. Negara-negara dengan pengawasan dan penindakan peraturan yang kurang ketat telah menjadi pusat utama perdagangan Rusia.
Efektivitas perusahaan cangkang menggarisbawahi kesulitan dalam memantau dan mengendalikan rantai pasokan global. Meskipun A.S. telah meningkatkan sanksi dan kontrol ekspor pada industri tertentu, upaya penindakan merupakan tantangan yang terus-menerus muncul karena ketidakterbukaan jaringan ini. A.S. telah menggunakan sanksi sekunder, yang mengenakan penalti pada perusahaan asing yang terlibat dengan entitas yang terkena sanksi, untuk membidik perantara, tetapi tindakan ini sulit untuk dipahami dan ditegakkan.
Melacak jaringan kepemilikan korporat dan transaksi lintas batas yang menguraikan karakteristik perusahaan cangkang merupakan suatu tantangan. Ketika semakin banyak barang konsumen dan transaksi keuangan dilakukan secara digital, dengan meningkatnya ketergantungan pada mata uang kripto dan teknologi blockchain, semakin sulit bagi regulator untuk memantau dan mengendalikan transaksi.
Meskipun ekosistem luar negeri menghadirkan tantangan dalam hal transparansi dan penindakan, terdapat opsi bagi negara-negara yang mengenakan sanksi. Mereka bisa:
- Mendorong regulasi global lebih kuat yang mengharuskan pengungkapan pemilik yang sebenarnya dari perusahaan cangkang.
- Meningkatkan tekanan internasional pada yurisdiksi luar negeri agar lebih sulit bagi berbagai entitas untuk bersembunyi di balik perusahaan cangkang.
- Memperluas penggunaan sanksi sekunder terhadap perusahaan yang membantu entitas RRT dan Rusia menghindari sanksi, yang akan mengganggu aliran barang dan jasa ke pasar yang dibatasi.
- Menggunakan teknologi blockchain yang sedang berkembang dan analisis yang didukung oleh AI untuk melacak transaksi keuangan dan mengidentifikasi hubungan di antara perusahaan cangkang dan entitas yang terkena sanksi.
Koordinasi internasional yang lebih besar, terutama di antara A.S., Uni Eropa, serta mitra Asia dan Timur Tengah, juga penting untuk mengatasi kesenjangan dalam penindakan sanksi global.
Ketika perdagangan global menjadi lebih saling terhubung dan digital, A.S. beserta Sekutu dan Mitranya harus terus menyesuaikan strategi mereka, menggunakan inovasi teknologi dan tekanan diplomatik, untuk memastikan bahwa sanksi menjadi alat bantu yang ampuh dalam mengatasi tantangan keamanan global.
Komando Keberlanjutan Medan ke-8 Angkatan Darat A.S. bermarkas di Honolulu, Hawaii.