Filipina mempercepat dukungan bagi industri pertahanan dalam negeri

Maria T. Reyes
Undang-undang dan inisiatif baru tengah mendorong upaya Filipina menuju kemandirian lebih besar dalam inovasi dan pengadaan pertahanan.
Setelah secara tradisional mengandalkan industri pertahanan negara lain, Manila mengesahkan Undang-Undang Revitalisasi Postur Pertahanan Mandiri pada Oktober 2024 untuk memperkuat sektor pertahanan dalam negeri dengan berbagai insentif seperti keringanan pajak dan pembiayaan yang didukung pemerintah.
Undang-undang itu muncul saat Angkatan Bersenjata Filipina (Armed Forces of the Philippines – AFP) terus meningkatkan kemampuannya di tengah berkembangnya ketegangan dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), termasuk konfrontasi maritim dan perselisihan diplomatik berkepanjangan. Manila telah mengalokasikan sekitar 571,5 triliun rupiah (35 miliar dolar A.S.) untuk modernisasi AFP selama dekade mendatang.
UU revitalisasi itu akan membantu negara ini mengurangi ketergantungannya pada rantai pasokan asing dan kepentingan “pihak lain,” demikian ungkap Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. pada upacara penandatanganan. “Ini merupakan langkah maju yang logis bagi negara yang berada di titik pusat perubahan dan volatilitas geopolitik. “Pada intinya, undang-undang ini bertujuan untuk membangun industri pertahanan nasional yang tangguh dan berkelanjutan,” ungkapnya.
“Kami akan memprioritaskan Litbang [penelitian dan pengembangan] untuk mengembangkan sistem yang memenuhi kebutuhan unik kami [dan] tetap terdepan dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang, khususnya ancaman asimetris yang mungkin tidak dapat diatasi sepenuhnya oleh sistem tradisional,” tambah Ferdinand Marcos Jr.
Dia mengatakan strategi di balik undang-undang itu jelas: “Dimulai dengan memperkuat fondasinya — penelitian, kemampuan produksi, dan dukungan kelembagaan — kemudian membangunnya ke atas, lapis demi lapis, hingga kita memiliki industri yang dapat berdiri kokoh dan berhasil dengan sendirinya.”
Departemen Pertahanan Nasional (Department of National Defense – DND) Filipina mengumumkan pada Desember 2024 bahwa undang-undang itu akan difokuskan pada pengembangan persenjataan dan amunisi; kendaraan darat, laut, dan udara; sistem komunikasi dan pengawasan; serta teknologi baru seperti drone dan alat bantu keamanan siber.
Selain meningkatkan kemampuan AFP untuk melindungi negara serta memastikan perdamaian dan stabilitas, proyek-proyek itu akan menciptakan lapangan kerja lokal di bidang manufaktur, teknologi, dan penelitian, serta merangsang perekonomian secara keseluruhan, demikian ungkap DND.
Rommel Jude Ong, purnawirawan laksamana muda Angkatan Laut Filipina, mengatakan invasi tidak beralasan yang dilakukan Rusia di Ukraina dan konflik-konflik lain yang tengah berlangsung menyoroti pentingnya industri dalam negeri yang mampu mendukung operasi militer berkelanjutan.
Filipina dapat menjadikan Indonesia dan Korea Selatan sebagai contoh untuk membangun industri pertahanannya, demikian ungkap Rommel Jude Ong kepada FORUM.
“Pemerintah mereka telah berinvestasi dalam industri utama seperti produksi pesawat terbang dan pembuatan kapal serta meningkatkan kemampuan diri mereka untuk menerima transfer teknologi baru. Mereka juga berinvestasi dalam pendidikan sains, teknologi, teknik, dan matematika (science, technology, engineering and mathematics – STEM) bagi para pekerjanya serta berinovasi melalui penelitian dan pengembangan,” ungkapnya.
“Mengatasi masalah rantai pasokan memerlukan kolaborasi di antara pemerintah, akademisi, dan industri,” ungkap Rommel Jude Ong. “Pada akhirnya, industri pertahanan harus menjadi bisnis yang menguntungkan dengan mempertimbangkan pasar global atau regional.”
Salah satu tonggak sejarah tercapai pada November 2024 ketika Angkatan Laut Filipina meluncurkan versi rakitan dalam negeri dari kapal pencegat serang cepat Shaldag atau “Kingfisher” buatan Israeli Shipyards Ltd. berdasarkan kontrak transfer teknologi pada tahun 2021.
DND tengah menjajaki perjanjian serupa dengan Jepang dan berbagai negara lainnya. Pada November 2024, Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro Jr. dan Menteri Pertahanan Jepang Gen Nakatani membahas produksi bersama dan transfer teknologi di sela-sela pertemuan menteri pertahanan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara di Laos.
Maria T. Reyes merupakan kontributor FORUM yang memberikan laporan dari Manila, Filipina.