Asia Timur LautKonflik / Ketegangan

Pengerahan prajurit Korea Utara ke Rusia melanggar resolusi P.B.B.

Staf FORUM

Uni Eropa memberlakukan sanksi baru terhadap dua pejabat tinggi pertahanan Korea Utara pada pertengahan Desember 2024 atas peran mereka dalam mengerahkan prajurit guna membantu perang tidak beralasan Rusia di Ukraina.

Uni Eropa menargetkan Menteri Pertahanan Korea Utara Ro Kwang Chol atas keterlibatan langsungnya dalam kerja sama militer di antara kedua rezim itu, termasuk pengiriman sekitar 11.000 prajurit ke Rusia. Wakil Kepala Staf Umum Militer Korea Utara, Kim Yong Bok, juga dikenai sanksi karena melakukan perjalanan ke Rusia untuk mengawasi pengerahan prajurit itu..

Sanksi tersebut membekukan aset 54 individu dan 30 perusahaan serta berbagai entitas lainnya. Upaya ini menandai serangkaian hukuman Uni Eropa ke-15 sejak pemimpin Rusia Vladimir Putin memerintahkan invasi ilegal ke Ukraina pada Februari 2022. Sanksi terbaru itu terutama menargetkan perusahaan pertahanan dan pengapalan Rusia yang mengangkut produk minyak dan minyak mentah, yang memberikan pendapatan bagi pemerintah Rusia. Tetapi, untuk pertama kalinya, Uni Eropa juga mengenakan sanksi penuh — termasuk larangan perjalanan, pembekuan aset, dan tindakan hukuman lainnya — terhadap aktor Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang memasok komponen listrik dan drone untuk mendukung perang agresi Rusia.

“Paket sanksi ini merupakan bagian dari respons kami untuk melemahkan mesin perang Rusia dan mereka yang memungkinkan terjadinya perang ini, termasuk berbagai perusahaan Tiongkok,” ungkap Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas dalam sebuah pernyataan.

Pada hari yang sama ketika Uni Eropa mengambil tindakan itu, Amerika Serikat memberikan sanksi kepada 19 entitas dan individu, termasuk Ro Kwang Chol dan Kim Yong Bok, karena memberikan bantuan militer kepada Rusia dan dukungan finansial bagi program senjata pemusnah massal (WMD), nuklir, dan rudal balistik Korea Utara.

“Tindakan-tindakan ini mencerminkan meningkatnya provokasi dan postur militer bermusuhan [Korea Utara] yang memperburuk ketegangan global serta mengganggu stabilitas perdamaian dan keamanan regional,” ungkap Departemen Keuangan A.S. dalam sebuah pernyataan.

Pada akhir Oktober 2024, Korea Utara menguji coba rudal balistik antarbenua (intercontinental ballistic missile – ICBM) dan pada awal November negara itu menembakkan tujuh rudal balistik jarak pendek di lepas pantai timur Semenanjung Korea.

Korea Utara juga telah mengirimkan 13.000 kontainer artileri, rudal, dan senjata konvensional lainnya ke Rusia sejak Agustus 2023, demikian menurut Badan Intelijen Nasional Korea Selatan pada Oktober 2024.

Rusia telah memberikan imbalan kepada Korea Utara berupa uang tunai, rudal antiudara, dan peralatan pertahanan udara, demikian ungkap para analis dan pejabat. Moskow juga telah memasok Korea Utara dengan sekitar 1 juta barel minyak sejak Maret 2024, demikian menurut analisis citra satelit dari Open Source Centre, kelompok penelitian nirlaba yang berkantor pusat di Britania Raya. Pengiriman itu melanggar resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diadopsi pada tahun 2017 yang membatasi impor minyak oleh Pyongyang.

Dewan Keamanan P.B.B. telah mengadopsi sembilan resolusi utama yang menjatuhkan sanksi kepada Korea Utara atas aktivitas nuklir dan rudalnya sejak tahun 2006. Salah satu resolusi pertama, yang dikenal sebagai 1718, menyerukan kepada Korea Utara untuk menghentikan program nuklirnya dengan cara yang “lengkap, dapat diverifikasi, dan tidak dapat diubah lagi,” mengakhiri aktivitas rudal balistiknya, dan kembali ke perundingan pengurangan risiko nuklir.

Resolusi itu melarang anggota P.B.B. menjual atau mentransfer persenjataan berat apa pun ke Korea Utara, seperti tank, kapal, atau sistem rudal; suku cadang persenjataan; dan bahan serta teknologi untuk program WMD dan rudal balistik. Dewan Keamanan P.B.B. membekukan aset keuangan entitas yang dianggap mendukung program nuklir, rudal, dan WMD rezim itu. Resolusi itu juga membentuk suatu komite untuk memantau kepatuhan.

Resolusi selanjutnya memperluas embargo persenjataan, mengidentifikasi individu dan entitas tambahan untuk pembekuan aset dan larangan perjalanan, memperkuat upaya penegakan hukum, dan melarang atau membatasi ekspor tembaga, nikel, besi, batu bara, mineral lain, tekstil, dan makanan laut Korea Utara.

Diktator Korea Utara Kim Jong Un mengatakan pada awal tahun 2012 bahwa dia akan menangguhkan uji coba nuklir dengan imbalan bantuan pangan, tetapi dia kemudian menentang resolusi P.B.B. dengan peluncuran rudal jarak jauh pada akhir tahun 2012 dan awal tahun 2013. Berbagai pelanggaran itu, termasuk peluncuran rudal dan satelit, terus berlanjut dan pengerahan prajurit ke Rusia merupakan bentuk pengabaian terbaru yang dilakukan Kim Jong Un terhadap hukum internasional.

“Tindakan provokatif berkelanjutan yang dilakukan rezim Kim Jong Un — termasuk uji coba ICBM terbarunya dan dukungan militernya yang semakin dalam terhadap Rusia — merongrong stabilitas kawasan dan mendukung agresi berkelanjutan Vladimir Putin di Ukraina,” ungkap Bradley T. Smith, pelaksana tugas wakil menteri Departemen Keuangan A.S. untuk terorisme dan intelijen keuangan, dalam sebuah pernyataan.

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button