Para analis mengatakan pergolakan merongrong kemampuan PLA dan memupuk ketidakpercayaan
Staf FORUM
Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok (PKT) Xi Jinping telah memperluas tindakan sapu bersih militernya terhadap para loyalis, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang kesiapan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), cengkeraman kekuasaan Xi Jinping, serta ketidakpercayaan di kalangan pemimpin partai dan elite PLA.
Kementerian pertahanan Beijing mengumumkan pada akhir November 2024 bahwa Laksamana Angkatan Laut PLA Miao Hua diskors sembari menunggu penyelidikan atas “pelanggaran disiplin serius,” yang merupakan istilah untuk tuduhan korupsi di Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Para analis mengatakan istilah itu juga dapat merujuk pada ketidaksetiaan politik. Para pengamat menyatakan Miao Hua memperoleh kekuasaan yang cukup besar sebagai anak didik Xi Jinping sehingga mengusik pemimpin partai itu.
Penskorsan itu menyusul laporan bahwa menteri pertahanan PKT Dong Jun juga sedang diselidiki, meskipun para pejabat di Beijing membantah klaim tersebut. Dong Jun muncul di depan publik seminggu setelah diterbitkannya laporan itu, tetapi para analis mengatakan masih terlalu dini untuk mengasumsikan bahwa dia aman dari tindakan sapu bersih Xi Jinping, demikian menurut CNA, jaringan berita yang berkantor pusat di Singapura.
Dia akan menjadi menteri pertahanan ketiga Xi Jinping yang dituduh melakukan korupsi. Para pendahulu Dong Jun dicopot dari jabatannya dan dikecam karena melakukan korupsi dan tidak setia kepada Xi Jinping. Li Shangfu disingkirkan pada Oktober 2023 setelah hanya beberapa bulan menjabat. Wei Fenghe memegang jabatan itu dari tahun 2018 hingga 2023.
Miao Hua, yang dipromosikan Xi Jinping ke jajaran teratas PLA, merupakan anggota Komisi Militer Pusat dan kepala Departemen Pekerjaan Politik, yang bertanggung jawab untuk memastikan loyalitas partai di PLA.
Keterlibatan “kepala kantor politik sayap bersenjata Partai Komunis menunjukkan kasus ini jauh lebih serius daripada jika targetnya adalah menteri pertahanan, yang tidak mengendalikan anggaran dan tidak memimpin pasukan,” ungkap Drew Thompson, peneliti senior di S. Rajaratnam School of International Studie di Nanyang Technological University di Singapura, kepada surat kabar The New York Times.
“Tetapi pejabat politik utama Partai Komunis memegang peran krusial, sehingga kasus ini jauh lebih serius dan memiliki implikasi terhadap moral bangsa itu,” ungkapnya.
Sejak tahun 2023, Xi Jinping telah mengintensifkan kampanye melawan dugaan korupsi, memberangus jajaran pimpinan Pasukan Roket PLA, yang mengawasi persenjataan nuklir dan balistik, serta memecat dua menteri pertahanan.
Miao Hua adalah anggota Komisi Militer Pusat ketujuh yang disingkirkan selama masa jabatan Xi Jinping.
Sejak tahun 2023, PKT juga telah menyelidiki setidaknya 15 pejabat industri pertahanan atas tuduhan korupsi, termasuk pejabat industri penerbangan, pembuatan kapal, artileri militer, dan nuklir milik negara.
“Jika digabungkan, ini merupakan perombakan terbesar yang dapat diingat sejauh ini terhadap pimpinan PLA dan badan usaha milik negara yang terlibat dalam pengadaan militer,” ungkap Lyle Morris dari Asia Society Policy Institute, demikian menurut kantor berita India ANI. “Tindakan ini menunjukkan adanya kecemasan dan disfungsi mendalam di dalam jajaran militer Tiongkok, serta hilangnya kepercayaan di antara Xi Jinping dan militer.”
Tindakan sapu bersih yang merongrong kesiapan militer dan kemampuan PLA merupakan salah satu kelemahan PKT, demikian menurut Dr. Andrew Erickson dan Kapten Chris Sharman dari Institut Studi Maritim Tiongkok di US Naval War College.
Xi Jinping merasa tidak puas dengan militernya dan bersedia menghadapi pergolakan dengan harapan dapat memenuhi tujuannya. Mereka menulis: Meskipun dia tetap memegang kendali, dia adalah “seseorang yang mengambil tindakan terburu-buru dan kehabisan waktu dalam perjalanan panjang yang semakin terjal, diancam oleh musuh-musuh politik yang ingin menyingkirkannya jika dia goyah.”
