Jepang menambah pesawat drone untuk meningkatkan ISR maritim

Staf FORUM

Kementerian Pertahanan Jepang akan meningkatkan kewaspadaan situasi maritimnya dengan mengerahkan pesawat pengintai nirawak baru di atas perairan di sekitar negara itu. Langkah ini dilakukan saat Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (PLAN) meningkatkan kehadirannya di kawasan yang luas itu, termasuk di dekat Kepulauan Senkaku yang tidak berpenghuni, singkapan batuan di Laut Cina Timur yang dikelola oleh Jepang tetapi diklaim oleh Republik Rakyat Tiongkok.

Jepang menggunakan tiga pesawat drone MQ-9B SeaGuardian buatan Amerika Serikat dan berencana membeli 23 drone SeaGuardian tambahan dalam sekitar satu dekade ke depan, demikian yang dilaporkan Kementerian Pertahanan pada pertengahan November 2024. Drone itu akan melakukan misi intelijen, pengawasan, dan pengintaian (intelligence, surveillance and reconnaissance – ISR).

Pesawat drone ini lebih efisien dibandingkan pesawat pengintai berawak dengan konfigurasi serupa. SeaGuardian, yang diproduksi oleh General Atomics Aeronautical Systems, membakar 90% lebih sedikit bahan bakar, membutuhkan setengah jumlah personel untuk mengoperasikannya, dan dapat tetap mengudara lebih lama.

Dengan panjang hampir 12 meter dan lebar sayap 24 meter, pesawat drone ini dapat terbang tanpa henti dalam misi ISR selama sekitar 24 jam dengan jangkauan 4.800 kilometer, atau lebih jauh dari jarak di antara Jepang dan Filipina, demikian yang dilaporkan situs web Japan Forward. Kamera dan radar drone ini dapat mengumpulkan informasi lalu lintas pengapalan setiap saatnya.

Tokyo memutuskan untuk membeli drone itu setelah Pasukan Bela Diri Maritim Jepang (Japan Maritime Self-Defense Force – JMSDF) melakukan uji terbang dari Pangkalan Udara Hachinohe di prefektur Aomori, demikian menurut NHK World, kantor berita publik Jepang.

Setiap pesawat drone itu harganya sekitar 1,23 triliun rupiah (77 juta dolar A.S.), dengan pengiriman pertama dijadwalkan paling lambat pada tahun 2028, demikian yang dilaporkan NHK World. Surat kabar The Japan Times melaporkan anggaran sekitar 2,62 triliun rupiah (164 juta dolar A.S.) untuk pengeluaran terkait disertakan dalam permintaan anggaran Kementerian Pertahanan untuk tahun fiskal 2025.

Pasukan Penjaga Pantai Jepang telah menggunakan tiga SeaGuardian sejak tahun 2022. Rencana itu menyerukan penambahan jumlah pesawat drone yang dipiloti dari jarak jauh itu untuk melakukan pengawasan di atas Laut Jepang dan Samudra Pasifik. Pesawat drone itu diharapkan dapat meningkatkan upaya pencarian dan penyelamatan, tanggap bencana, dan penegakan hukum maritim.

Tokyo memperkuat kemampuan keamanan maritimnya, termasuk meningkatkan anggaran Pasukan Penjaga Pantainya dan membentuk kelompok maritim untuk transportasi pasukan cepat, di tengah pendudukan teritorial persisten yang dilakukan oleh kapal-kapal Tiongkok. Klaim Beijing terhadap Kepulauan Senkaku tidak memiliki dasar hukum internasional, tetapi didorong oleh ambisi ekonominya di perairan yang kaya sumber daya itu, demikian ungkap para analis.

Akuisisi drone tambahan ini sejalan dengan kerja sama Jepang dengan Australia, Britania Raya, dan A.S. Sekutu dan Mitra tersebut mengumumkan pada September 2024 bahwa mereka “menjajaki peluang untuk meningkatkan interoperabilitas sistem otonom maritim mereka sebagai bidang kerja sama awal,” demikian yang dilaporkan The Japan Times.

JMSDF juga berencana untuk mengerahkan wahana permukaan, amfibi, dan bawah air selama dekade mendatang, menggabungkan aset-aset itu dengan kecerdasan buatan dan peralatan berawak, demikian menurut buku putih Kementerian Pertahanan Jepang tahun 2024.